Mukadimah Peradaban dan Wasilah Pergulatan di Dalamnya

Ahmad Bonang Maulana August 7, 2023

55 2 minutes read

Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf. Foto: Istimewa

PERADABAN.ID – Saat suara itu tumpah menggelegar, ada satu siluet yang membuat saya menjadi terhentak. Benar, kala itu podium mengantarkan suara Gus Yahya menukik pecah di lautan juataan jemaah.

Sejak mentereng tumbuh pada 1926, Nahdlatul Ulama (NU) kerap disandingkan dengan Indonesia. Keduanya terikat. Tetapi rupanya bukan seperti tafsir pendek yang selama ini digandrungi. Ia bukan sekadar berkelindan, tapi lebih jauh, tidak terpisahkan, bukan karena terikat dan terkelindan, tetapi memang tidak bisa dipisahkan, seperti wasilah.

Betapa tidak, kala Indonesia masih menjadi bangsa terjajah, NU juga tidak terdengar melawan Belanda. Justeru yang terjadi adalah NU mengadministrasikan organisasi ke Pemerintah Hindia Belanda. Tetapi, mengenai kebudayaan, NU sangatlah total melawan: jarang ditemukan kiai menempuh pendidikan di sekolah belanda, atau bahkan, menilai atribusi Belanda sebagai tasyabuh orang kafir.

Baca juga:

Rupanya, ada satu alasan yang tidak bisa dijelaskan. Bahwa gegas untuk merdeka – yang notabene diproduksi habis-habisan oleh PKI, tidak dibarengi dengan nalar untuk membentuk negara.

Sejarah baru memberi kesempatan setelah Jepang tenggelam. Bung Karno dan Bung Hatta dipersilahkan oleh pemuda untuk meproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Seperti biasanya, Gus Yahya menggarisbawahi apa yang mungkin sudah dianggap tuntas dan selesai. Pembukaan UUD 1945 nyatanya menerobos batas; tidak hanya berlaku bagi Indonesia semata, tetapi bersifat universal untuk mendorong kemerdekaan bagi bangsa yang terjajah lainnya.

Mukaddimah inilah yang menghantarkan bahwa NKRI adalah sebuah wasilah bagi NU. Adalah tidak heran, jika NU berpegang pada “NKRI” harga mati, sebab itu sebuah wasilah.

Pengalaman sebagai “Nusantara”, nyatanya telah mengikat keterlibatannya dengan bangsa-bangsa dunia. Apa yang kemudian, peradaban disebut dengan tegas ditentukan oleh pergulatan negara-negara.

Apakah ini selesai? Jawabannya sudah jelas, tidak! Ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan dengan rasionalitas. Komitmen itu toh juga bergantung pada ruang dan waktu. Sebuah konteks!

Kiai Wahab memotori NU keluar dari Masyumi meskipun sebelumnya, Kiai Hasyim menyatakan dengan tegas bahwa partai politik kaum Islam adalah Masyumi. Keluarnya NU diikuti oleh kelompok lain dengan membuat partai sendiri-sendiri.

Alhasil, suara Masyumi tidak lebih dari 30 persen. Rupanya, inilah versi Gus Yahya, yang ikut meggembosi keinginan mengusung konstitusi negara Islam yang sangat diinginkan Masyumi.

Pada waktu itu, pendapat Gus Yahya, Kiai Wahab hanya mengatakan bahwa kita menginginkan persatuan, tetapi tidak Bersatu sebagai kuda tunggangan. “Orang lain yang menunggang, kita yang dipecut,” katanya, “karena itulah kita harus keluar dari Masyumi.”

Baca juga:

Gelegar itu: O Universe Welcome to The Second Century of Nahdlatul Ulama. Dan seperti yang dikatakan Gus Yahya, sampai sekarang tidak ada yang tahu bagaimana nalar fikihnya, terhadap kebijakan yang diambil Kiai Wahab. Atau juga, tetiba NU menerima Pancasila atas jaminan Kiai As’ad Syamsul Arifin.

Termasuk, tidak saja menghadiri ke sana ke mari dalam pertemuan dunia yang membahas harmoni peradaban. Tetapi juga menjadi inisiator untuk terlibat aktif dalam perdamaian dunia, tatanan peradaban yang mulia.

Belum ketemu nalarnya, tetapi tampaknya, itulah wasilahnya.