Dalil

PERADABAN.ID – Dulu, orang NU tidak pernah nanya dalil. Ada persoalan, biasanya nanya langsung ke kiainya; “Gimana kiai?” bukan “Apa dalilnya?” sebab dalilnya, adalah kiai itu sendiri. Dan sekarang juga demikian, bukan adanya, tapi tantangannya.

“Lah ini juga, tantangan juga untuk kiai-kiai sekarang ya, apakah dia bisa jadi dalil?” kata Mustayar PBNU KH Ahmad Mustofa Bisri yang disambut gelak tawa para hadirin Konbes NU beberapa bulan lalu. Satu pertanyaan, yang tidak hanya mempunyai rasa humor, tapi refleksi.

Baca Juga Berita dan Informasi Gus Yahya Terbaru

Secara pengetahuan dan keilmuan agama, lalu laku spiritual dan sosial, ulama mempunyai posisi otoritatif dalam kehidupan masyarakat dan manusianya. Ia bisa ‘menghakimi’ satu perkara di waktu dan ruang tertentu dengan khazanah keilmuan agamanya. Dan, keistimewaan ini tidaklah abadi, jika jarum jam bergerak lagi. Setidaknya ruang dan waktu, menentukan manjur-tidaknya kesaktian itu.

Tatanan-tatanan yang dahulunya mapan, bisa jadi sekarang bukan apa-apa, sudah runtuh. Zaman itu rentan akan perubahan-perubahan. Konsekuensinya, khazanah keilmuan atau teori itu, atau mungkin yurispundensi Islam (fikih) haruslah relevan.  

Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, pernah berseloroh terkait hal ini. Mula-mulanya ia berbicara tentang ‘organiknya’ para ulama NU, mengambil sikap strategis dan berani dalam merespon kemelut kemanusiaan.

Baca Juga NU dan Cita-Cita Peradaban (III): Konstruksi Peradaban Baru

Belakangan ini yang paling segar dalam ingatan, KH Yahya Cholil Staquf mengatakan bahwa segala kemelut kemanusiaan, kemelut umat Islam, yang paling bertanggung jawab adalah ulama. Jawaban ini hemat saya tidak berlebihan, jika konteksnya sebagaimana saya paparkan di atas.

Pertama-tama, konteks sekarang tidaklah sama dengan era sebelumnya. Apa yang kemudian dikatakan banyak orang sebagai era millenial ini, benar-benar mewajahkan sosial, politik, budaya dan agama tak berkelamin.

Ia membutuhkan satu keterhubungan solusi yang jamak. Makanya, dalam urusan-urusan kemelut kemanusiaan, penyelesainnya bukan lagi tunggal dan absolut. Ia tidak lagi hanya menunggu komunitas tertentu menyelesaikannya, akan tetapi semua pihak terlibat dialog. Sebab yang menunjukkan identitas kediriannya dalam persoalan apapun, hanya akan memperkeruh permasalahan.

NU sebagai bagian dari masyarakat dunia yang multi ini, mempunyai peran yang demikian tinggi dan berat. Kudu ada rencana strategis yang melampaui mental ‘zona nyaman’. Sehingga NU tetap dilirik dalam kalender peradaban.

Baca Juga Krapyak 1989

Muktamar Internasional Fikih Peradaban dan Religion of Twenty (R20) yang rencananya akan digelar pada Oktober mendatang itu, bisa jadi sebagai bentuk keberpihakan untuk mendudukkan perkara universal dan dilihat dari ragam perspektif. Satu gelaran yang bisa membuka ketertutupan sangkar pemikiran-pemikiran ulama yang bernas itu, sekaligus mengintegrasikan dengan pemikiran-pemikiran tokoh dunia lainnya.

KH Yahya, seperti mengamini, bahwa setiap komunitas-komunitas dunia dengan segala agen aktornya mempunyai keluhuran nilai dan kemuliaan yang sama dalam hal mengorganikkan hak dan kewajibannya untuk menentukan kompas masa depan manusia. Asalkan semuanya, mengamini bahwa realitas telah berubah sedemikian rupa, dan bayangan-bayangan masa lalu yang tidak relevan, musti ditiarapkan.

Artinya bahwa, mereka semua, juga bagi NU dan ulama-ulamanya, mempunyai kesamaan kepentingan untuk mendudukan manusia dalam rumah besar keharmonisan dan kedamaian. Saya melihat juru bicara Presiden ke-4 itu, secara spesifik, seperti memohon kepada ulama-ulama, kepada para kiai NU yang alim nan arif untuk meluangkan waktunya – selain meriwayatkan dalil-dalil kebaikan kepada umat – untuk memikirkan kerangka kebijaksanaan yang adaptif dalam menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan.