PERADABAN.ID – Masyarakat Indonesia terhentak kaget kala DPR RI melalui hasil pengawasan Tim Pengawas Haji, mengambil inisiasi pembentukan Panitia Khusus atau Pansus Angket terhadap pelaksanaan ibadah haji 2024.
Ketua Umum PB Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Bintang Wahyu Saputra, mengambil langkah tabayun ke sejumlah pihak. Ia menanyakan keabsahan peristiwa yang terjadi. Membuka pemberitaan di laman berita online dan informasi di sosial media, termasuk mengecek sejumlah aplikasi yang intens melaporkan pelayanan jemaah haji.
Apalagi menurutnya, proses pelaksanaan ibadah haji masih berlangsung. Sebagian para jemaah masih ada di Makkah dan Madinah, sebagian yang lain persiapan pulang ke tanah air.
“Saya terus terang kaget ketika mendengar kabar Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan terbentuknya Panitia Khusus Hak Angket Pengawasan Haji dalam sidang paripurna di Senayan, 9 Juli 2024. Sebab, setahu saya proses haji masih berjalan pada waktu itu. Sebagian jemaah masih berada di Makkah dan belum ke Madinah. Sebagian lagi sedang menunggu kepulangan ke Tanah Air melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah.Penyelenggaraan ibadah haji sendiri baru akan selesai pada 22 Juli 2024 seiring kedatangan jemaah haji Indonesia kelompok terbang (kloter) terakhir di debarkasi tanah air,” katanya secara tertulis, Jumat (19/7).
“Saya mendengar cerita dan membaca berita, jemaah justru merasa sangat puas atas layanan haji tahun ini. Mereka memberikan testimoni atas layanan jemaah, kualitas hotel, cita rasa katering, hingga layanan 24 jam bus shalawat. Jemaah juga mengapresiasi sukses pergerakan di Arafah-Muzdalifah-Mina. Peristiwa kepadatan di Muzdalifah tahun lalu tidak terulang. Seluruh jemaah jam 07.35 waktu Arab Saudi sudah diberangkatkan ke Mina. Terobosan murur yang diterapkan pemerintah diapresiasi,” tambahnya.
Baca juga:
- Akademisi UNU Jogja Nilai Evolusi Pelaksanaan Haji 2024 Tunjukkan Komitmen Peningkatan Kualitas
- Jemaah Haji Puas dengan Pelayanan dan Fasilitas, Bukti Nyata Kemenag Terus Berbenah
Aplikasi Kawal Haji, juga sangat membantu pelayanan penyelenggara terhadap kebutuhan dan keluhan jemaah. Dari situ, menurutnya, kita bisa menilai objektif.
“Saya juga melihat aplikasi Kawal Haji. Saya menilai ini memudahkan jemaah melakukan komunikasi dua arah. Aduan dan komplain beberapa jemaah, semuanya direspons dan diatasi persoalannya. Jemaah tahun ini, bahkan keluarga dan kawan-kawan lainnya, tidak bingung lagi saat akan menyampaikan masalah karena sudah ada saluran komunikasinya,” imbuhnya.
Layanan terbaik juga diberikan oleh petugas yang tidak kenal lelah. Respon jemaah sangat positif terhadap pelayanan yang diberikan. Menurut Bintang, hampir semua jemaah memberikan dua jempol.
“Mereka selalu siap sedia 24 jam memberikan layanan, memperlakukan jemaah layaknya orang tua sendiri. Ada yang menyuapi, menggendong, bahkan sampai memandikan,” terangnya.
Terkait dengan kepadatan yang terjadi sejumlah titik, seperti di Mina. Tetapi menurutnya, hal yang kerap terjadi setiap penyelenggaraan haji ini sudah dilakukan perbaikan, sepertinya hadirnya Jadid Mina.
“Itulah kenapa pada 2011, Gubernur Makkah saat itu, Pangeran Khaled Al-Faisal, memasukkan perluasan Mina sebagai bagian dari proyek perluasan Masjidil Haram. Tujuannya, agar Mina mampu menampung jamaah haji lebih banyak lagi. Pangeran Khaled kala itu bahkan menyatakan, sejumlah ahli telah direkrut untuk mengkaji kekurangan layanan bagi tamu Allah. Hasil kajian ini akan dimasukkan dalam rencana Proyek Raja Abdullah terkait pembangunan Makkah. Hanya saja, proses perluasan Masjidil Haram sudah nampak. Demikian juga dengan Masjid Nabawi. Mina yang belum. Sehingga kepadatan tidak terelakkan,” tambahnya.
Bias Pansus, Aroma Politisasi Haji
Bintang justru melihat haji 2024 ini sukses besar. Banyak terobosan, dan Armuzna berjalan lancar. Apalagi, ini tahun pertama, jemaah dalam kuota full, mendapat layanan katering penuh selama di Makkah. Itu juga sukses. Meski petugas harus berjibaku mendistribusikan 17,4 juta boks katering bagi jemaah.
“Makanya, saya heran dengan Pansus. Saya melihat ini sarat dengan Politisasi Haji. Lha wong hajinya baik-baik saja, bahkan sukses, dan jemaahnya senang, kok malah dibentuk Pansus. Ada apa? Apakah ini bagian dari residu Pilpres? Atau ulah sebagian anggota yang kecewa atas sukses haji di bawah komando Amirul Hajj Gus Yaqut?” tanyanya heran.
Dia harap fraksi-fraksi lebih objektif lah melihat masalah haji. Jangan sampai mereka hanya dipakai untuk kepentingan politik dan kelompok tertentu. Karena masih terdapat masalah lain yang mendesak diselesaikan.
“Ada Judi Online, peretasan PDN, juga Garuda yang tahun ini ampun-ampunan kinerjanya. Delay berulang-ulang hingga jemaah marah dan kecewa. Nah, Garuda yang tidak profesional malah ga masuk dalam pantauan dan pembahasan. Ada udang apa ini DPR?” imbuhnya.
