PERADABAN.ID – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Ketum PBNU) KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menerima kunjungan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah di Kantor PBNU, Kamis (25/5).
Dalam kunjungan tersebut, setidaknya ada tiga agenda penting yang dibicarakan, yaitu meliputi bidang ekonomi, politik, dan kepemimpinan moral menjelang gelaran Pemilu 2024.
Menurut Gus Yahya politik identitas merupakan praktik politik yang hanya menyandarkan penggalangan dukungan berdasarkan identitas-identitas primordial.
“Atau mengutamakan identitas primordial tanpa ada kompetisi yang lebih rasional menyangkut hal-hal yang lebih visioner, tawaran-tawaran agenda yang bisa dipersandingkan antara satu competitor dengan lainnya,” terang Gus Yahya.
Baca Juga
- Berita dan informasi Gus Yahya terbaru
- Lepas Kloter Pertama Ibadah Haji, Menag Minta Petugas dan Rombongan Ramah Lansia
Karena, lanjut dia, politik identitas hanya mengedepankan identitas kelompok-kelompok primordial sehingga menjadi berbahaya bagi integritas masyarakat secara keseluruhan. Sebab politik identitas mendorong perpecahan masyarakat.
“Maka saya sering katakana, kita tidak mau ada politik berdasarkan identitas Islam, bahkan tidak mau ada politik berdasarkan identitas NU. Jadi kami nggak mau nanti ada competitor (mengatakan) ‘pilih orang NU’. Kita nggak mau itu. Kalau mau bertarung harus dengan tawaran-tawaran yang rasional,” tegas Gus Yahya.
Senada dengan itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof H Haedar Nashir menjelaskan primordial yang dimaksud Gus Yahya adalah berkaitan dengan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).
Baca Juga
- Hattrick Peroleh Predikat WTP Picu LAZISNU Tingkatkan Kinerja Lembaga
- PBNU Diundang dalam Annual Meeting Forum Ekonomi Dunia di Swiss
“Karena menyandarkan primordial SARA, lalu sering terjadi politisasi sentimen-sentimen atas nama agama, suku, ras, golongan, yang kemudian membawa polarisasi. Bahkan di tubuh setiap komunitas dan golongan, itu bisa terjadi,” terang Prof Haedar.
NU dengan Muhammadiyah telah selesai soal penolakan terhadap politik identitas. Ia mengajak seluruh kontestan politik menjalankan praktik politik yang rasional.
“Mari kita berkontestasi mengedepankan politik yang objektif, rasional, dan yang ada di dalam koridor demokrasi modern,” terang Guru Besar Sosiologi itu.
Dalam pertemuan ini, NU dengan Muhammadiyah bersepakat untuk mengedepankan kepemimpinan moral dalam menghadapi Pemilu 2024.
