PERADABAN.ID – Jika beberapa tahun lalu Anda mendengar kata “Kementerian Agama”, apa yang terlintas di benak Anda? Bagi banyak orang, mungkin jawabannya adalah birokrasi yang rumit, pelayanan yang lambat, atau bahkan – mari kita jujur – isu-isu sensitif terkait korupsi.
Namun, hari ini, narasi tentang Kementerian Agama (Kemenag) telah berubah secara dramatis, dan perubahan ini layak mendapat sorotan.
Di bawah kepemimpinan Menteri Yaqut Cholil Qoumas, yang akrab disapa Gus Yaqut, Kemenag telah melakukan lompatan besar yang mengejutkan banyak pihak. Baru-baru ini, Kemenag berhasil meraih peringkat kedua di antara seluruh Kementerian dan Lembaga dalam implementasi program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Ini bukan prestasi kecil, mengingat sejarah Kemenag yang pernah dihantui oleh berbagai skandal korupsi.
Mari kita mulai dengan capaian yang paling mencolok: hattrick Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selama tiga tahun berturut-turut di bawah kepemimpinan Gus Yaqut, Kemenag berhasil mempertahankan predikat tertinggi dalam pengelolaan keuangan negara. Ini bukan prestasi yang mudah dicapai, apalagi untuk kementerian yang mengelola anggaran triliunan rupiah dengan berbagai program yang kompleks.
Baca Juga
- Menjaga Obor Deradikalisasi, Nyala Rekonsiliasi untuk Indonesia
- Haji dan Antropologi Spiritual: Inovasi Murur Jadi Pilar Gapai Empat Aspek Kesuksesan Haji 2024
Namun, prestasi Kemenag tidak berhenti di situ. Baru-baru ini, mereka berhasil meraih peringkat kedua di antara seluruh Kementerian dan Lembaga dalam implementasi program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Dengan skor 91,13 pada periode April-Juni 2024, Kemenag hanya berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ini adalah lompatan besar dari posisi ketiga dengan skor 85,47 pada periode sebelumnya.
Apa yang membuat pencapaian ini begitu istimewa? Jawabannya terletak pada transformasi menyeluruh yang dilakukan Gus Yaqut. Salah satu fokus utamanya adalah penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) – program bantuan pendidikan yang menjangkau jutaan siswa dari keluarga kurang mampu.
Dahulu, penyaluran bantuan pendidikan sering menjadi sasaran kritik karena rawan penyelewengan. Namun kini, Kemenag telah mengimplementasikan sistem verifikasi data berbasis teknologi yang memastikan ketepatan sasaran. Hasilnya? Tingkat akurasi penyaluran meningkat signifikan, dan kasus-kasus penyalahgunaan dana bantuan menurun drastis.
Baca Juga Mengenang yang Tak Beranjak Jauh
Tidak hanya itu, Kemenag juga melakukan digitalisasi massif dalam proses pengadaan barang dan jasa. Implementasi e-katalog, e-purchasing, dan e-audit telah menutup celah-celah yang sebelumnya rawan praktik korupsi. Transparansi meningkat, efisiensi terdongkrak, dan yang terpenting, kepercayaan publik terhadap Kemenag kembali pulih.
Yang tak kalah penting adalah penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Inspektorat Jenderal Kemenag kini memiliki kapabilitas yang jauh lebih baik dalam melakukan pengawasan internal. Mereka tidak hanya berperan sebagai ‘watchdog’, tetapi juga mitra strategis dalam memastikan setiap program berjalan sesuai aturan dan etika.
Namun, di balik semua pencapaian teknis ini, ada satu hal yang menurut saya paling krusial: keberanian untuk berubah. Gus Yaqut membuktikan bahwa dengan kemauan politik yang kuat, bahkan institusi yang paling kompleks sekalipun bisa bertransformasi menjadi yang terdepan dalam hal inovasi dan integritas.
Tentu saja, tantangan masih ada. Penyaluran bantuan pendidikan ke daerah-daerah terpencil, misalnya, masih memerlukan perbaikan. Koordinasi dengan kementerian lain dalam program-program lintas sektoral juga perlu terus ditingkatkan. Namun, apa yang telah dicapai sejauh ini memberikan optimisme besar.
Baca Juga
Sebagai masyarakat, kita perlu memberikan apresiasi atas perubahan positif ini. Namun lebih dari itu, kita juga harus tetap kritis dan partisipatif. Berikan masukan konstruktif, laporkan jika masih ada praktik-praktik yang menyimpang, dan yang terpenting, dukung setiap langkah positif menuju perbaikan.
Kemenag hari ini adalah bukti nyata bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar jargon. Hattrick WTP, peringkat kedua dalam pencegahan korupsi, dan perbaikan signifikan dalam penyaluran bantuan pendidikan adalah pencapaian konkret yang patut diapresiasi. Ini bukan hanya tentang Kemenag, tetapi juga tentang harapan baru bagi reformasi birokrasi di Indonesia secara keseluruhan.
Jadi, masihkah kita ragu dengan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi dan meningkatkan pelayanan publik? Kemenag di bawah kepemimpinan Gus Yaqut telah menunjukkan bahwa perubahan itu mungkin, dan bahkan bisa melampaui ekspektasi. Mari kita dukung momentum positif ini, karena pada akhirnya, Kemenag yang lebih baik berarti Indonesia yang lebih baik untuk kita semua.
Oleh: Ahmad Taufiq, Sekretaris MWC NU Windusari
