Respon Krisis Iklim, Pemuka Agama Lintas Iman DIY-Jateng Deklarasi Gajah Wong

PERADABAN.ID – Para pemuka agama lintas iman Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah bertemu dalam gelaran yang dilaksanakan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DIY sebagai tindaklanjut Forum Religion Twenty (R20).

Pertemuan ini guna merespon krisis iklim yang menjadi tantangan terbesar di abad ke-21. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Alissa Wahid menilai bahwa krisis iklim adalah persoalan yang mendesak untuk ditanggapi.

“Kita mendorong lembaga-lembaga di NU untuk hubbulbiah, cinta kepada alam sebagai bagian dari merawat jagat membangun peradaban,” kata Allisa Wahid dalam keterangan resminya pada Minggu (19/2/2023).

Kegiatan yang berlangsung sejak 18 – 19 Februari 2023 di Hotel University UIN Sunan Kalijaga Yogyakarata ini menyepakati untuk membangun solidaritas kemanusiaan dan hidup selaras dengan alam.

Krisis iklim bukan hanya menjadi perdebatan ilmiah, politik dan ekonomi, akan tetapi juga persoalan moral dan spiritual. Pertemuan tersebut juga melahirkan Deklarasi Gajah Wong.

Baca juga:

• 3 Pesan KH Nurul Huda Jazuli untuk Kader dan Pengurus NU
• Berita dan Informasi Gus Yahya Terbaru

Berikut isi deklarasi yang disampaikan oleh para pemuka agama lintas iman DIY dan Jateng:

Deklarasi Gajah Wong Para Pemuka Agama dan Kepercayaan mengenai Krisis Iklim

Sebagian bencana yang terjadi disebabkan oleh krisis iklim dan keserakahan mengeruk sumber daya alam.

Tuhan menciptakan bumi baik adanya dan setiap agama dan kepercayaan memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mengelola dan melestarikannya.

Bumi ini satu. Satu tindakan merusak dapat menimbulkan penderitaan bagi semua, manusia maupun ciptaan lainnya.

Dengan ini kami, pemuka dan umat dari berbagai agama dan kepercayaan menyatakan bahwa:

1. Perubahan iklim yang sangat cepat mengakibatkan bencana alam yang mengancam kehidupan seluruh ciptaan secara luas.
2. Sebagian besar bencana akibat pemanasan global disebabkan oleh tindakan manusia dalam bentuk eksploitasi sumber daya alam, industrialisasi, deforestasi, dan konsumerisme.
3. Krisis iklim bukan hanya sekadar permasalahan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga problem keagamaan karena yang menggerakkan manusia adalah nilai-nilai, termasuk nilai agama.
4. Kita umat beragama dan kepercayaan wajib berikhtiar untuk mengatasi krisis iklim.
5. Masalah lingkungan ini harus diselesaikan secara kolaboratif melalui jalur-jalur lintas sektoral, baik iman, negara, wilayah, generasi, gender, kelompok, maupun ikatan primordial lain.
6. Pemuka agama dan kepercayaan bertanggung jawab untuk mempelajari isu-isu lingkungan sebagai tanggung jawab spiritual dan menyebarkannya ke masyarakat luas.
7. Pemuka agama dan kepercayaan berkolaborasi menyebarkan semangat persaudaraan yang melintasi agama dan kepercayaan, negara, hingga menuju terbangunnya persaudaraan kosmis yang keseluruhannya diturunkan kembali di tingkat praktis di dalam menyelesaikan krisis Iklim.
8. Gerakan pro lingkungan harus senantiasa kritis serta mendorong negara dan korporasi  untuk mengubah modus pembangunan ekonomi yang berbasis pada ekonomi ekstraktif dan materialisasi alam menuju ekonomi lestari demi terciptanya keadilan lingkungan.
9. Pemuka agama dan kepercayaan mendorong umat dan terlibat aktif dalam pertobatan ekologis serta mendorong umat agar bersikap kritis terhadap cara-cara yang selama ini berkontribusi pada terciptanya ketidakadilan iklim.