Perjalanan Dinas atau Piknik Keluarga? Menyingkap Tabir di Balik Tim Pengawas Haji DPR
PERADABAN.ID – Lagi-lagi, di akhir masa jabatan wakil rakyat dan transisi masa jabatan anggota DPR MPR RI yang baru, kita disuguhi tontonan memalukan dari panggung drama politik nasional.
Kali ini, Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua DPR RI yang terhormat, tersandung dugaan nepotisme dalam perjalanan dinas Tim Pengawas Haji 2024. Sungguh ironis, seorang pejabat tinggi yang seharusnya menjadi teladan malah diduga menginjak-injak dan mengangkangi etika yang dia sendiri ikut merumuskan.
Bayangkan, seorang Cak Imin, nekat memboyong istrinya dalam perjalanan resmi ke Tanah Suci untuk ketiga kalinya secara berturut-turut, terhitung sejak tahun 2022-2024.
Bukan main-main, ini bukan piknik keluarga, tapi tugas negara yang dibiayai pajak kita! Kalau benar terbukti, bukankah ini penghinaan terang-terangan terhadap amanah rakyat dan jutaan calon jamaah haji Indonesia?
Baca Juga Blunder Pansus Angket (Emosi) Haji
Padepokan Hukum Indonesia (PHI) telah melaporkan kasus ini ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Tuduhan mereka bukan isapan jempol belaka: Rustini Murtadho, istri Cak Imin, diduga ikut dalam rombongan dengan menggunakan visa petugas haji. Jika benar, ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tapi pengkhianatan terhadap sumpah jabatan!
Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 jelas-jelas melarang praktik semacam ini. Namun, yang lebih menyayat hati adalah bagaimana tindakan ini menciderai perasaan jutaan jamaah haji Indonesia.
Mereka, yang dengan sabar menanti puluhan tahun dalam daftar antrian, harus menyaksikan seorang pejabat tinggi diduga menyalahgunakan kesempatan suci ini untuk kepentingan pribadi. Ini bukan sekadar pelanggaran aturan, tapi penghinaan terhadap harapan dan doa jutaan umat yang bermimpi dapat menginjakkan kaki di Baitullah.
Sementara rakyat berhemat dan menabung seumur hidup, elite politik ini seolah menganggap perjalanan sakral ke Tanah Suci tak lebih dari ajang wisata keluarga dengan fasilitas negara. Sungguh, ini adalah tamparan keras bagi rasa keadilan dan kesucian ibadah haji itu sendiri.
Baca Juga Kesalahan Fatal Pansus Haji Soal Data Haji, Publik Bertanya-tanya
Kasus ini membuka mata kita betapa mendesaknya reformasi etik di lembaga perwakilan rakyat. Sudah terlalu lama DPR menjadi sarang praktik-praktik kotor yang mencoreng demokrasi. Dari korupsi, suap, hingga nepotisme seperti yang kini membelit Cak Imin, semua ini adalah bukti nyata bahwa sistem pengawasan internal DPR masih lemah dan rentan dimanipulasi.
MKD kini menghadapi ujian berat. Akankah mereka berani menindak tegas rekan sejawat, atau justru akan ada permainan di balik layar? Ingat, kredibilitas seluruh lembaga DPR dipertaruhkan di sini. Satu kesalahan langkah, dan kepercayaan publik yang sudah tipis bisa luruh seketika.
Bagi Cak Imin sendiri, ini adalah momen untuk introspeksi. Jika tuduhan ini benar, maka ia telah mengkhianati tidak hanya kepercayaan rakyat, tapi juga nilai-nilai yang selama ini ia kumandangkan.
Bukankah ia selalu berkoar-koar tentang politik bersih dan berintegritas? Lalu apa ini? Pelajaran bahwa praktik lebih sulit dari teori? Cak Imin sosok “Jarkoni” kalau kata orang Jawa bilang.
Baca Juga Talbiyah Politik Cak Imin: Mengkritik Haji Demi Kursi Menteri
Kita, rakyat Indonesia, tidak boleh tinggal diam. Sudah saatnya kita bersuara lantang dan tutup kuping terhadap narasi-narasi kosong yang seringkali Cak Imin gaungkan, menuntut transparansi dan akuntabilitasnya. Jangan biarkan kasus ini tenggelam begitu saja di pusaran berita. Tuntut MKD untuk bekerja transparan.
Desak partai politik untuk lebih selektif dalam memilih kader. Dan yang terpenting, jangan pernah berhenti mengawasi mereka yang kita beri mandat untuk mewakili suara kita.
Kasus Muhaimin Iskandar ini bukan hanya tentang satu orang atau satu perjalanan dinas. Ini adalah cermin buram yang memantulkan wajah kusam politik Indonesia, terlebih terhadap suksesnya penyelenggaraan Haji Indonesia tahun 2024. Sudah waktunya kita bersama-sama memoles cermin itu, membersihkannya dari noda-noda kepentingan pribadi dan kelompok.
Jika terbukti bersalah, Cak Imin harus siap menerima konsekuensi. Tidak ada tawar-menawar untuk integritas. Dan bagi kita semua, ini adalah pengingat keras bahwa perjuangan untuk demokrasi yang bersih dan berintegritas masih panjang. Mari kita kawal proses ini, dan pastikan bahwa keadilan tidak hanya berlaku bagi rakyat kecil, tapi juga bagi mereka yang duduk di kursi kekuasaan.
