Kutip Hasil Muktamar Situbondo dan Krapyak, Gus Yahya Beberkan Larangan Penggunaan Identitas NU untuk Politik Praktis

PERADABAN.ID – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf memaparkan lembaran hasil Muktamar ke-27 di Situbondo berupa Khittah NU dan Muktamar ke-28 di Krapyak Yogyakarta tentang Keputusan 9 Pokok Pedoman Berpolitik bagi Warga NU.

“Intinya sederhana juga, jangan gunakan NU sebagai lembaga untuk politik praktis. Itu tok!” kata Gus Yahya dalam Rapat Koordinasi Persiapan 1 Abad NU di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Selasa (15/11/2022).

Lebih jauh, Gus Yahya mengatakan pentingnya agar warga tidak menggunakan identitas NU dalam berpolitik karena bisa memicu diskriminasi dan kekerasan terhadap warga selain NU.

“Jangan sampai warga NU ini merasa yang bukan NU di Indonesia ini sebagai lawan. Tidak ada lawan bagi NU ini yang ada adalah saudara,” .

Kekhawatiran ini didasarkan pada pengalaman politik yang terjadi di beberapa negara seperti India. Menurutnya, India mempunyai organisasi Hindu yang membentuk partai politik dan melakukan kampanye atas nama Hindu.

Kendati mendapatkan kemenangan terus menerus, yang terjadi adalah warga Hindu di India melihat yang bukan Hindu sebagai lawan sehingga perlakuan tidak adil dan diskriminatif terhadap minoritas oleh mayoritas terjadi berulang kali.

Baca Juga

• Menghapus Stigma, Pergulatan Pemikiran Global Harus Diikuti Nahdlatul Ulama
• Berita dan Informasi Gus Yahya Terbaru

“Jangan sampai NU ini memicu keadaan seperti itu. Jangan sampai!” tambahnya.

Bahaya politisasi identitas NU tidak hanya terjadi di India yang mayoritas penduduknya Hindu. Hal ini juga berlaku dalam negara yang mayoritas Islam, seperti yang terjadi di Nigeria.

“Nigeria juga sama, padahal Islamnya cuma sekitar 65 – 66 persen. Tapi dipakai untuk politik habis-habisan. Akibatnya warga yang Muslim sampai ada gerakan mengharamkan yang berbau Barat,” lanjutnya.

Dalam dinamika politik Indonesia, Gus Yahya menegaskan bahwa kepentingan NU dalam politik Indonesia adalah keselamatan bangsa dan negara.

“Tidak ada kepentingan kita terhadap politik Indonesia selain keselamatan bangsa dan negara,” tegasnya.