Kenaikan Harga BBM, Lembaga Perekonomian NU: Pemerintah Harus Jaga Stabilitas Komoditi Pangan
PERADABAN.ID – Pemerintah akhirnya memutuskan mengurangi anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indoensia. Imbasnya, harga BBM subsidi berupa Pertalite, Solar, Pertamax mengalami kenaikan.
Keputusan itu diumumkan langsung oleh Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Sabtu (3/9/2022) pukul 13.00 WIB.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menjabarkan penyesuaian harga BBM.
Rinciannya adalah sebagai berikut; Pertalite naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter. Pertamax non-subsidi dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter.
Kepala Negara mengungkapkan, sebenarnya ia ingin harga BBM dalam negeri tetap terjangkau. Namun, anggaran subsidi berikut kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun dan akan meningkat terus sehingga semakin membeani APBN.
Mungkin anda juga suka
- Berita dan Informasi Gus Yahya Terbaru
- 2040 Indonesia Diprediksi Kehilangan Sumber Air Bersih, LPBINU Jelaskan Penyebabnya
Terlebih, menurut catatannya, 70 persen subsidi rupanya dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu.
Pengurus Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LPNU PBNU) Amrullah Hakim menanggapi itu, ia mengatakan kebijakan itu menandai munculnya era baru.
“Era baru dimulai, era bahwa energi itu tidak selalu murah,” kata Amrullah seperti dilansir NU Online, Sabtu (3/9/2022).
Praktisi Minyak dan Gas (Migas) itu menilai kebijakan itu tetap harus diimbangi dengan sikap pemerintah dalam menjaga stabilitas harga komoditi pangan.
“Masyarakat luas pasti terdampak. Pemerintah harus menjaga harga pangan, jangan sampai melonjak naik yang bisa mendorong inflasi yang sangat tinggi,” katanya.
Mungkin anda juga suka
- Gerakan Green Pesantren, Implementasi Merawat Jagat Membangun Peradaban
- Memasuki Abad Kedua, Gus Ulil; PBNU Menempuh Arah Baru
Bantuan Langsung Tunai (BLT), lanjut dia, sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM oleh pemerintah juga harus dipastikan tersalur kepada penerima yang tepat.
“Pemerintah harus membagikan BLT dengan tepat sasaran. Pemerintah harus terus transparan ke besaran subsidi dan BLT,” tegas lulusan Universitas Indonesia itu.
Amrullah juga menilai di era baru, ada normalitas baru, ia melihat ada momentum perbaikan fasilitas publik termasuk transportasi umum untuk menarik minat masyarakat, “transisi transportasi ini tak hanya ditujukan untuk penggunaan oleh masyarakat, tetapi juga pejabat negara,” imbuhnya.
“Pemerintah harus segera membenahi transportasi publik. Dorong pejabat untuk memakai transportasi publik. Pak Jokowi, Pak Menteri, semua aparatur negara harus mencontohkan untuk naik transportasi publik,” pungkas Amrullah.
