PERADABAN.ID – Sebagai permulaan, saya ingin mengatakan bahwa tulisan ini hanyalah tulisan biasa yang subjektif karena lahir dari kekaguman saya pribadi atas langkah dan pemikiran Ketua Umum PBNU, Gus Yahya, dalam menyikapi pemilu 2024.
Berawal dari kebingungan saya sebagai warga (NU) negara yang memiliki hak memilih pada pemilu 2024 nanti, jujur saja saya masih bingung dalam memposisikan diri dan menentukan pilihan. Apakah “harus” dukungan diberikan kepada calon pemimpin hanya atas dasar kesamaan organisasi?
Di pemilu-pemilu sebelumnya, saya sering mendengar beberapa pandangan terkait keharusan memilih pemimpin yang seiman, dll. Terlebih, kalau di dalam NU sendiri, seakan-akan diharuskan mendukung calon pemimpin yang berasal dari NU.
Sebagai warga NU, apalagi jika calonnya adalah kiai atau dipacaki jadi kiai, tentu saya takut kualat jika tidak mendukung. Selain itu barangkali juga menjadi kebanggaan tersendiri jika ada sesama orang NU yang berhasil menjadi pemimpin.
Baca Juga
Tapi sebagai warga negara yang menginginkan bangsa ini selalu maju, tentu secara pribadi saya kurang setuju dengan pandangan tersebut. Karena siapa pun yang punya kompetensi baik dan lebih mumpuni, dialah yang lebih pantas didukung untuk menjadi pemimpin. Kalau memilih pemimpin hanya atas dasar kesamaan organisasi, bukankah itu namanya egois?
Langkah dan Pemikiran Gus Yahya
Di awal kepemimpinannya, Gus Yahya menyatakan bahwa dalam pemilu 2024 tidak ada calon (Presiden) atas nama NU. Pernyataan itu sangat menarik perhatian saya yang selama ini kebingungan dalam memilih pemimpin dan selalu dihantui rasa kualat.
Kebingungan saya setidaknya terjawab setelah melihat video singkat percakapan Gus Yahya dan warga NU dalam sesi tanya jawab pada acara silaturahmi bersama PCNU dan MWCNU Se-Madura di PP Syaichona Moh. Cholil Bangkalan pada 12 Juli 2023 yang lalu.
Mulanya Gus Yahya menjelaskan posisi NU, bahwa selama ini kedekatan NU dengan pemerintah sering disalah-artikan. NU dianggap minta-minta atau mengemis kepada pemerintah. Anggapan semacam ini harus segera diluruskan. Karena apa yang dilakukan NU selama ini bukanlah mengemis kepada pemerintah, melainkan menagih janji atas hak-hak yang sudah seharusnya didapatkan oleh rakyat Indonesia, khususnya warga NU.
Baca Juga I’tibar Perjuangan Kiai Cholil Bisri
Tanggung jawab atas kondisi rakyat adalah tanggung jawab pemerintah, karena yang pegang APBN adalah pemerintah, bukan NU. Sedangkan tanggung jawab NU sebagai organisasi adalah membantu dan memastikan agar program dari pemerintah benar-benar sampai kepada rakyat.
Maka, kedekatan NU dengan pemerintah selama ini jangan kemudian dinilai sebagai Ulama Su’ seperti anjing yang sedang minta bagian. NU hanya berupaya menjalankan tanggung jawabnya dalam memperjuangkan hak-hak rakyat guna mewujudkan kemaslahatan, itulah yang dilakukan oleh NU.
Lalu, berbicara mengenai calon pemimpin. Seperti yang saya tulis di atas, dengan meminjam perkataan Gus Yahya, bahwa dalam pemilu 2024 tidak ada calon atas nama NU.
Kalau ada kader NU yang tampil dalam kontestasi politik, dipersilakan, tapi harus atas nama pribadi. Itu pun kalau memang mampu. Mereka harus mengandalkan kemampuan dan prestasinya sendiri serta tidak boleh membuat malu NU.
Jangan memaksakan diri jika tidak mampu dan tidak memiliki prestasi. Kalau rating-nya kurang baik juga jangan salahkan NU.
Baca Juga
Jika rating-nya rendah maka tidak bisa kemudian NU, baik pengurus maupun warganya, yang disalahkan lalu dituduh NU-nya tidak asli hanya karena tidak mau memberikan dukungan.
Benar kata Gus Yahya, NU asli dan tidak asli itu dasarnya tidak jelas. Bagi beliau, jika masih ada calon pemimpin dari kader NU yang menggunakan istilah NU asli dan tidak asli itu sama halnya dengan kelompok yang selama ini membangga-banggakan atau mengandalkan nasabnya. Kalau di Rembang, lebih dikenal dengan istilah “Rental Kijing”, menyewakan batu nisan leluhurnya.
Gus Yahya menambahkan, kalau pun nanti ada kader NU yang jadi maju dalam pemilu 2024 dan terpilih menjadi Presiden, dia harus menjadi Presidennya seluruh rakyat Indonesia, bukan Presidennya orang NU saja. Dia harus adil kepada seluruh rakyat Indonesia, bukan cuma nyolong-nyolongkan uang negara untuk NU saja.
Saya meyakini, bahwa keberpihakan NU soal politik adalah keberpihakan yang mengarah pada kepentingan umum. Karena NU adalah organisasi yang menjunjung tinggi konsep rahmatan lil ‘alamin, yang oleh Gus Yahya pada abad kedua NU ini dijadikan tema besar, Mendigdayakan Nahdlatul Ulama.
Oleh: Hendra Septiawan (Aktivis, pegiat politik dan kebudayaan)
2 Comments