PBNU Resmi Evaluasi Hubungan dengan PKB, Didorong Pernyataan Merendahkan Elite Partai
PERADABAN.ID – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Ketum PBNU) KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menyampaikan bahwa PBNU tengah mengkaji ulang hubungan NU dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Gus Yahya mengatakan bahwa akhir-akhir ini terdapat artikulasi-artikulasi yang sangat frontal dan tajam terhadap PBNU yang berasal dari elite PKB.
“Saya harus sampaikan secara terus-terang, ada banyak komplain. Dari peserta pleno dan kemudian untuk mencari jalan kami tidak membuat langkah tergesa-gesa terkait ini,” jelasnya dalam konferensi pers usai rapat Pleno PBNU di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (28/7).
Baca Juga
- GP Ansor Instruksikan Kader Salat Ghaib dan Tahlil untuk KH Chalid Mawardi
- KH Chalid Mawardi Tutup Usia, Gus Addin: Beliau Teladan Para Kader
Respon PBNU kemudian mengutus Wakil Rais Aam PBNU KH Anwar Iskandar dan Wakil Ketua Umum PBNU H Amin Said Husni untuk mengkaji selingkung permasalahn tersebut dan memberikan rekomendasi terkait lanjutan hubungan kedua entitas tersebut.
Gus Yahya menjelaskan menyerahkan proses kaji ulang ini secara menyeluruh kepada dua tokoh yang memiliki sejarah dengan PKB dan terlibat dalam proses pendiriannya. Termasuk komunikasi dan langkah-langkah konkret yang harus diambil.
Kiai alumni Sosiologi UGM itu menegaskan meski warga NU ada yang menjadi konstituen PKB, tetapi banyak juga anggotanya yang tersebar di partai lain.
“Maka yang kami tolak adalah klaim ekslusif PKB terhadap NU,” tegasnya.
Baca Juga
- 7 Rencana Strategis Organisasi Hasil Pleno PBNU: dari Larangan Naik Iuran sampai Dugaan Pembelokan Sejarah NU
- Kembangkan Potensi Santri, Ketum Ansor: Al-Aqobah Terapkan Metode Pembelajaran Out of the Box
Secara khusus, Gus Yahya menyatakan bahwa PKB tidak bisa menyalahkan keputusan yang diambil oleh NU karena PKB tidak memiliki kewenangan dalam lembaga tersebut.
Mengenai apakah PKB akan kembali menjadi bagian dari PBNU, dia menyebutkan bahwa hal tersebut masih dalam tahap awal kajian, sehingga dia tidak bisa memberikan batas waktu penyelesaian kajian itu.
“Kita mengerti ada kepentingan politik dan agenda-agenda politik yang terlibat. Oleh karena itu, kami tidak ingin terburu-buru dalam mengambil langkah,” tandas Gus Yahya menandaskan.
