Menu
Close
Peradaban.id

Fakta Membentuk Peradaban

DJP Buka Pengajuan Penghapusan Sanksi Pajak hingga 2028

Smallest Font
Largest Font

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak hingga 1 Oktober 2028. Fasilitas ini dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak yang memenuhi persyaratan, dengan pengajuan dilakukan melalui mekanisme permohonan resmi, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Kepala Subdirektorat Peraturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) DJP, Meidijati, menjelaskan bahwa fasilitas tersebut tidak diberikan secara otomatis. Wajib pajak harus menyampaikan permohonan sebelum batas waktu yang ditentukan agar dapat memanfaatkan kebijakan tersebut.

Dalam Sosialisasi Pengurangan Sanksi Administrasi di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Rabu (28/10/2026), Meidijati menjelaskan bahwa pengajuan menjadi syarat utama pemberian fasilitas tersebut.

"Pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi ini harus berdasarkan permohonan dari wajib pajak, bukan jabatan. Jadi kalau bapak/ibu nggak mohon, lewat batas waktunya, ya tidak bisa memanfaatkan ini," kata Meidijati.

Besaran pengurangan atau penghapusan sanksi bergantung pada kriteria yang ditetapkan DJP. Wajib pajak juga harus memenuhi ketentuan pembayaran pokok pajak dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan jenis serta besaran sanksi yang diajukan.

Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan, Arif Mahmudin Zuhri, menyatakan bahwa wajib pajak yang memenuhi kriteria dapat memperoleh pengurangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Besarannya dapat mencapai 100 persen apabila wajib pajak memenuhi persyaratan untuk memperoleh penghapusan atau pengurangan penuh.

"Jadi pada prinsipnya sepanjang yang bersangkutan itu memenuhi kriteria, itu pasti diberikan pengurangan sanksi sesuai dengan kebijakan yang diberikan oleh DJP. Kalau kebetulan dia seharusnya mendapatkan 100%, begitu dia mengajukan pengurangan sanksi, ya akan kita berikan 100%. Tidak akan kurang atau tidak akan lebih," ucap Arif Mahmudin Zuhri.

Pengajuan dilakukan melalui sistem Coretax dengan masuk menggunakan NIK atau NPWP penanggung jawab, kata sandi, dan verifikasi akun. Apabila permohonan diajukan untuk perusahaan atau wajib pajak lain, pemohon perlu memilih akun pihak yang diwakili.

Selanjutnya, wajib pajak perlu memeriksa tagihan melalui menu Pembayaran dan memilih pembuatan kode billing atas tagihan tersebut. Nomor ketetapan pajak serta tanggal jatuh tempo harus diperiksa sebelum melanjutkan pengajuan.

Pemohon kemudian membuka menu Layanan WP dan memilih Buat Permohonan Layanan Administrasi. Pada bagian kategori, pilih Keberatan dan Non Keberatan, kemudian sublayanan AS.26-03 LA.26-03: Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP.

Dalam formulir permohonan, wajib pajak mengisi tanggal dan nomor surat serta melengkapi informasi wakil atau kuasa apabila pengajuan tidak dilakukan sendiri. Untuk permohonan berdasarkan KEP-239/PJ/2026, bagian kondisi keadaan kahar atau force majeure diisi dengan pilihan Tidak.

Setelah memilih ketetapan pajak yang sesuai, pemohon menentukan apakah pengajuan berupa pengurangan atau penghapusan sanksi. Jumlah sanksi yang dimohonkan beserta alasan pengajuan harus diisi sebelum data disimpan.

Dokumen pendukung yang diperlukan mencakup hasil pindai Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau Surat Tagihan Pajak (STP) yang diajukan, surat pernyataan bahwa sanksi timbul akibat kekhilafan dan bukan karena kesalahan, serta pernyataan tidak mengajukan gugatan atau upaya hukum lainnya.

Setelah seluruh dokumen diunggah, pemohon harus memvalidasi kelengkapan berkas dan memastikan sistem tidak menampilkan pesan kesalahan. Tahap berikutnya adalah membuat konsep surat dalam format PDF, memeriksa dokumen, memilih klasifikasi surat, lalu menandatanganinya secara digital menggunakan frasa sandi atau passphrase.

Permohonan dinyatakan selesai dikirim apabila sistem menampilkan status Kasus Ditutup dan Skrip Berhasil Dieksekusi. Wajib pajak yang berhasil mengirimkan permohonan akan menerima bukti penerimaan dari sistem.

Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed