DJP Kirim Email ke Wajib Pajak yang Hapus Bukti Potong PPh
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengirimkan email resmi secara massal kepada wajib pajak yang terindikasi menghapus bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025. Langkah ini dilakukan untuk membantu wajib pajak memastikan pelaporan pajaknya sesuai ketentuan, dilansir dari Detik Finance.
Pengiriman email tersebut diumumkan DJP pada Rabu (11/11/2026). Penerimanya merupakan wajib pajak yang terindikasi menghilangkan bukti potong PPh dari laporan SPT Tahunan yang telah disampaikan.
Dalam pengumuman resminya, DJP menjelaskan tujuan pemberitahuan tersebut sebagai bentuk pendampingan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
"Untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, DJP telah mengirimkan email resmi kepada wajib pajak yang terindikasi menghapus bukti pemotongan PPh pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2025," tulis pengumuman resmi DJP.
DJP meminta penerima email memeriksa kembali data penghasilan dan bukti pemotongan PPh yang tercantum dalam laporan pajak. Pemeriksaan tersebut mencakup penelitian, verifikasi, serta pencocokan antara penghasilan dan bukti potong yang telah dilaporkan.
Apabila ditemukan perubahan atau ketidaksesuaian yang menyebabkan isi SPT tidak menggambarkan kondisi sebenarnya, wajib pajak diimbau menyampaikan pembetulan SPT Tahunan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.
DJP juga menekankan pentingnya kelengkapan seluruh komponen pelaporan pajak agar tidak ada informasi yang terlewat.
"Wajib pajak perlu memastikan agar seluruh penghasilan, kredit pajak, bukti pemotongan PPh dan/atau informasi perpajakan lainnya telah dilaporkan dengan benar, lengkap dan jelas dalam SPT Tahunan yang disampaikan," ucap DJP dalam pengumumannya.
Selain mengingatkan soal ketepatan pelaporan, DJP meminta masyarakat mewaspadai penipuan yang mengatasnamakan instansi tersebut. Email resmi DJP hanya menggunakan domain @pajak.go.id, sementara seluruh layanan perpajakan tidak dikenakan biaya.
DJP menegaskan bahwa petugasnya tidak meminta pembayaran melalui rekening pribadi maupun mengarahkan wajib pajak ke tautan di luar situs resmi.
"DJP tidak pernah meminta pembayaran apa pun ke rekening pribadi dan tidak pernah mengirimkan tautan di luar situs resmi. DJP juga tidak pernah meminta wajib pajak memberikan kata sandi, kode sekali pakai (OTP), membagikan layar perangkat dan/atau informasi lainnya yang bersifat rahasia," imbuh DJP.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow