Menu
Close
Peradaban.id

Fakta Membentuk Peradaban

DJP Beri Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen

Smallest Font
Largest Font

Wajib pajak dapat mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melalui sistem Coretax hingga 1 Oktober 2028. Fasilitas ini diberikan kepada wajib pajak yang memenuhi persyaratan, dengan pengurangan sanksi mencapai 100 persen. Dilansir dari Detik Finance, pengajuan harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak sebelum tenggat berakhir.

Kepala Subdirektorat Peraturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) DJP, Meidijati, menjelaskan bahwa fasilitas tersebut tidak diberikan secara otomatis. Wajib pajak yang tidak menyampaikan permohonan hingga batas waktu yang ditentukan tidak dapat memanfaatkannya.

Dalam Sosialisasi Pengurangan Sanksi Administrasi di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Rabu (28/10/2026), Meidijati menegaskan bahwa permohonan menjadi syarat utama pemberian fasilitas tersebut.

"Pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi ini harus berdasarkan permohonan dari wajib pajak, bukan jabatan. Jadi kalau bapak/ibu tidak memohon, lewat batas waktunya, ya tidak bisa memanfaatkan ini," ujar Meidijati.

Pengajuan hingga 1 Oktober 2028 tidak menghilangkan kewajiban memenuhi persyaratan yang berlaku. Menurut penjelasan DJP, pembayaran pokok pajak dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) harus disesuaikan dengan ketentuan untuk besaran sanksi yang diajukan agar dikurangi atau dihapus.

Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan, Arif Mahmudin Zuhri, menjelaskan bahwa besaran pengurangan mengikuti kriteria dan kebijakan yang ditetapkan DJP. Wajib pajak yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh penghapusan atau pengurangan penuh akan menerima keputusan sesuai ketentuan tersebut.

"Pada prinsipnya, sepanjang yang bersangkutan memenuhi kriteria, pengurangan sanksi pasti diberikan sesuai dengan kebijakan DJP. Jika yang bersangkutan seharusnya mendapatkan 100 persen, ketika mengajukan pengurangan sanksi, akan diberikan 100 persen. Tidak akan kurang atau lebih," ujar Arif.

Permohonan diajukan melalui Coretax dengan masuk menggunakan NIK atau NPWP penanggung jawab, kata sandi, dan verifikasi akun. Apabila permohonan mewakili perusahaan atau wajib pajak lain, pemohon perlu memilih akun pihak yang diwakili sebelum melanjutkan proses administrasi.

Selanjutnya, wajib pajak memeriksa tagihan melalui menu Pembayaran dan membuat kode billing atas tagihan yang relevan. Nomor ketetapan pajak serta tanggal jatuh tempo perlu diperiksa untuk memastikan dokumen yang diajukan sesuai dengan permohonan.

Pemohon kemudian membuka menu Layanan WP dan memilih Buat Permohonan Layanan Administrasi. Pada bagian kategori, pilih Keberatan dan Non Keberatan, lalu sublayanan AS.26-03 LA.26-03: Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP.

Formulir berikutnya meminta tanggal dan nomor surat permohonan. Jika pengajuan dilakukan oleh wakil atau kuasa, kolom yang sesuai harus dilengkapi. Untuk permohonan berdasarkan KEP-239/PJ/2026, bagian kondisi keadaan kahar atau force majeure diisi dengan pilihan Tidak.

Setelah itu, pemohon menggunakan fitur pencarian dan tombol Refresh untuk menampilkan ketetapan pajak. Jika data belum muncul, rentang tanggal transaksi dapat disesuaikan dengan tanggal penerbitan ketetapan. Pemohon kemudian memilih ketetapan yang dimaksud, menentukan jenis permohonan, serta memasukkan jumlah sanksi yang ingin dikurangi atau dihapus beserta alasannya.

Tahap selanjutnya mencakup penambahan jenis dan jumlah dokumen lampiran, penyimpanan data, serta validasi untuk memastikan tidak ada kesalahan. Dokumen pendukung meliputi hasil pindai Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau Surat Tagihan Pajak (STP), pernyataan bahwa sanksi timbul akibat kekhilafan dan bukan karena kesalahan, serta pernyataan tidak mengajukan gugatan atau upaya hukum lainnya.

Setelah seluruh dokumen dilengkapi, pemohon melanjutkan alur kasus dan memilih Create PDF untuk menghasilkan konsep surat. Dokumen tersebut perlu diperiksa sebelum disimpan atau diunduh, kemudian ditandatangani secara digital melalui fitur Sign dengan memasukkan passphrase dan mengonfirmasi tanda tangan.

Permohonan dikirim setelah penandatanganan berhasil dan pemohon menekan tombol Lanjut. Proses dinyatakan selesai apabila sistem menampilkan status Kasus Ditutup dan Skrip Berhasil Dieksekusi. Wajib pajak yang berhasil mengirimkan permohonan akan menerima bukti penerimaan dari sistem.

Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed