Menu
Close
Peradaban.id

Fakta Membentuk Peradaban

BI Perkuat Perlindungan Konsumen Hadapi Penipuan Digital

Smallest Font
Largest Font

Bank Indonesia (BI) mendorong penguatan perlindungan konsumen dalam transaksi digital melalui Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen (GEBER PK) 2027 di Jakarta, Senin (16/11/2026). Langkah ini dilakukan untuk menghadapi penipuan siber yang semakin canggih, menjaga kepercayaan masyarakat, serta meningkatkan kemampuan konsumen dalam memperjuangkan haknya.

Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengungkapkan Indeks Keberdayaan Konsumen Sistem Pembayaran (IKKSP) 2026 mencapai 77,03 persen. Angka tersebut meningkat 12,36 poin dibandingkan hasil survei 2023 yang tercatat sebesar 64,67 persen.

Meski mengalami peningkatan, hasil pengukuran tersebut masih menempatkan keberdayaan konsumen dalam kategori kritis. Survei yang dilaksanakan setiap tiga tahun itu mengukur pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat sebelum maupun selama menggunakan layanan pembayaran.

Filianingsih menilai peningkatan pemahaman masyarakat belum cukup untuk menghadapi kejahatan digital. Konsumen tetap membutuhkan dukungan penyelenggara layanan keuangan dan koordinasi antarlembaga agar tidak menjadi satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas keamanan transaksi.

"Meskipun meningkat kita lihat keberdayaan konsumen masih berada pada kategori kritis. Jadi belum mencapai berdaya," ujar Filianingsih Hendarta, Deputi Gubernur BI.

Ia menjelaskan bahwa kesenjangan tingkat keberdayaan masih ditemukan antarkelompok masyarakat dan antarwilayah. Perilaku transaksi yang aman serta pemahaman mengenai mekanisme pengaduan dan perjuangan hak konsumen juga masih perlu diperbaiki.

"Konsumen tidak dapat menjadi satu-satunya lapis pertahanan. Kalau konsumen yang sudah pintar menghadapi kejahatan digital yang semakin canggih itu saja tidak cukup," kata Filianingsih.

Dalam penelitian terhadap 1.133 pelaku usaha kecil di Indonesia yang dipublikasikan dalam Journal of Financial Services Marketing, BI menemukan persepsi risiko dapat mengurangi keinginan masyarakat menggunakan pembayaran digital.

Filianingsih mengingatkan bahwa hilangnya kepercayaan konsumen tidak bisa dipulihkan hanya melalui pemberian insentif transaksi. Pengalaman buruk akibat penipuan dapat mendorong masyarakat kembali menggunakan uang tunai.

"Tidak mampu lagi hadiah atau pengembalian uang, hadiah-hadiah tidak mampu. Begitu kepercayaan hilang mereka mengatakan tidak, kembali lagi saja ke uang tunai, tidak menggunakan transaksi digital," ujar Filianingsih.

BI mencatat serangan siber sepanjang 2026 berada pada level 0,001 persen dari keseluruhan pembayaran digital. Meski proporsinya kecil, Filianingsih menilai risiko tersebut tetap perlu ditangani karena berpotensi memengaruhi kepercayaan masyarakat.

"Kita yakin ini kerikil kecil, tetapi harus dijaga karena dia bisa mempengaruhi kepercayaan. Itu hanya 0,001% dari total pembayaran digital sepanjang 2026. Kecil tetapi mempengaruhi. Jadi tetap harus kita tangani dengan baik," ujarnya.

Untuk memperkuat ekosistem perlindungan, BI menetapkan tiga pilar GEBER PK 2027, yaitu pemberdayaan konsumen, penguatan perlindungan, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan.

"Melalui program GEBER PK dengan tiga pilar, pemberdayaan konsumen, perlindungan yang lebih kuat, dan aksi kolaboratif, kita akan terus memperkuat pemberdayaan konsumen, menghadirkan perlindungan yang semakin efektif, dan membangun kolaborasi yang memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat," kata Filianingsih.

Ia juga mendorong masyarakat menyebarkan kewaspadaan terhadap penipuan mulai dari keluarga, rekan kerja, hingga komunitas. Salah satu pesan yang diperkenalkan dalam gerakan tersebut adalah:

"Kalau ragu, berhenti dulu," demikian pesan GEBER PK untuk mengingatkan masyarakat agar mengutamakan keamanan sebelum menyelesaikan transaksi.

Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dicky Kartikoyono menilai perlindungan konsumen perlu melibatkan seluruh pihak dalam industri jasa keuangan. Penyelenggara layanan menjadi lapisan pertahanan pertama, BI dan OJK menjalankan lapisan kedua, sedangkan aparat penegak hukum berperan ketika persoalan memasuki ranah hukum.

"GEBER akan lebih berdampak. Bukan hanya memperbanyak edukasi, tetapi memberikan edukasi mengenai risiko yang relevan dan tentunya penanganannya," ujar Dicky Kartikoyono.

Menurut laporan Kompas.id, BI dan OJK juga membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih terkoordinasi untuk mempermudah konsumen menyampaikan pengaduan terkait penipuan digital.

Penguatan perlindungan tersebut turut berkaitan dengan proses aksesi Indonesia menuju keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Dicky menyebut penilaian terhadap ekosistem perlindungan konsumen Indonesia akan berlangsung dalam satu tahun ke depan.

Tim OECD dijadwalkan melakukan pengumpulan informasi langsung di Indonesia pada 8-11 Desember 2026. Sebelumnya, Indonesia telah menyerahkan kuesioner sekitar 100 halaman pada Agustus.

Dicky menjelaskan bahwa perwakilan Indonesia juga dijadwalkan mempresentasikan kondisi perlindungan konsumen di Paris pada Maret 2027.

"Kemudian Maret, Bu Fili bersama saya melakukan presentasi di Paris untuk menjawab berbagai perhatian," ujar Dicky.

Hasil penilaian OECD terhadap kecukupan perlindungan konsumen Indonesia dijadwalkan diumumkan pada November 2027.

"Nanti November tahun depan diumumkan apakah perlindungan konsumen kita sudah memadai," kata Dicky.

Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed