DJP Kirim Email ke Wajib Pajak yang Hapus Bukti Potong PPh
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengirimkan pemberitahuan melalui email kepada wajib pajak yang terindikasi menghapus bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025. Langkah ini dilakukan untuk mendorong pelaporan pajak yang sesuai ketentuan, sebagaimana dilansir dari Detik Finance berdasarkan pengumuman resmi DJP pada Rabu (11/11/2026).
Melalui pemberitahuan tersebut, DJP meminta wajib pajak memeriksa kembali data penghasilan dan bukti pemotongan PPh yang telah dimasukkan dalam SPT Tahunan. Pemeriksaan mencakup penelitian, verifikasi, serta pencocokan seluruh informasi perpajakan yang dilaporkan.
Dalam pengumuman resminya, DJP menjelaskan bahwa pengiriman email merupakan bagian dari upaya membantu masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku.
"Dalam rangka membantu wajib pajak agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, DJP telah mengirimkan email resmi kepada wajib pajak yang terindikasi menghapus bukti pemotongan PPh pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2025," tulis pengumuman resmi DJP.
Apabila ditemukan perubahan atau ketidaksesuaian informasi yang menyebabkan laporan pajak tidak menggambarkan kondisi sebenarnya, wajib pajak diminta melakukan pembetulan SPT Tahunan. Proses tersebut harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
DJP juga menekankan pentingnya kelengkapan seluruh komponen pelaporan, termasuk penghasilan, kredit pajak, serta dokumen pemotongan PPh.
"Wajib pajak perlu memastikan agar seluruh penghasilan, kredit pajak, bukti pemotongan PPh dan/atau informasi perpajakan lainnya telah dilaporkan dengan benar, lengkap dan jelas dalam SPT Tahunan yang disampaikan," ucap DJP dalam pengumumannya.
Selain mengingatkan mengenai kewajiban pelaporan, DJP meminta masyarakat berhati-hati terhadap upaya penipuan yang menggunakan nama institusi tersebut. Email resmi DJP hanya dikirim menggunakan domain @pajak.go.id dan seluruh layanan perpajakan tidak dikenakan biaya.
DJP menegaskan bahwa petugasnya tidak meminta pembayaran melalui rekening pribadi. Masyarakat juga diminta mewaspadai tautan di luar situs resmi serta permintaan informasi rahasia melalui email atau saluran komunikasi lainnya.
"DJP tidak pernah meminta pembayaran apapun ke rekening pribadi dan tidak pernah mengirimkan tautan di luar situs resmi. DJP juga tidak pernah meminta wajib pajak untuk memberikan password, one time passcode (OTP), membagikan layar perangkat dan/atau informasi lainnya yang bersifat rahasia," imbuh DJP.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow