DJP Temukan 475 Ribu Wajib Pajak Hapus Bukti Potong
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menemukan indikasi penghapusan bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) oleh 475.698 wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak 2025. Temuan pada sistem Coretax tersebut berpotensi menyebabkan kekurangan penerimaan pajak hingga Rp 2,01 triliun, dilansir dari Detik Finance, Minggu (15/11/2026).
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 3.722.959 bukti pemotongan pajak yang terindikasi dihapus dari sistem Coretax. Data tersebut berasal dari pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2025.
Bimo menjelaskan bahwa jumlah wajib pajak yang masuk dalam pemeriksaan mencapai ratusan ribu orang. Nilai pajak dari dokumen pemotongan yang dihapus diperkirakan mencapai triliunan rupiah.
"Populasi yang kami sasar itu 475.698 wajib pajak dengan bukti pemotongan yang terindikasi dihapus dari Coretax itu ada sekitar 3.722.959 di SPT Tahunan PPh pas tahun 2025. Adapun nilai PPh pada bukti pemotongan yang dihapus tersebut terindikasi potensinya sekitar Rp 2,01 triliun," kata Bimo Wijayanto, Direktur Jenderal Pajak.
Sebagai tindak lanjut, DJP telah mengirimkan pemberitahuan melalui email secara serentak kepada wajib pajak yang masuk dalam data tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mendorong pemeriksaan, verifikasi, dan pencocokan ulang informasi penghasilan serta bukti pemotongan PPh dalam SPT Tahunan.
Bimo menerangkan bahwa penghapusan bukti potong dapat menyebabkan jumlah pajak terutang tidak tercermin secara benar dalam laporan tahunan. Akibatnya, status pajak yang semestinya kurang bayar berpotensi berubah menjadi nihil atau menunjukkan nilai kekurangan pembayaran yang lebih rendah.
"SPT yang seharusnya itu kurang bayar bisa menjadi nihil atau nilai kurang bayarnya lebih kecil dari yang seharusnya terutang. Maka sebagai tindak lanjut, DJP menurunkan data dan langsung mengirimkan pesan pengingat berupa simultaneous email kepada seluruh wajib pajak yang bersangkutan supaya secara mandiri melakukan pembetulan," ujar Bimo.
DJP meminta wajib pajak yang menerima pemberitahuan agar memeriksa kembali kesesuaian data penghasilan dan bukti pemotongan pajaknya. Apabila ditemukan perubahan atau ketidaksesuaian yang membuat laporan tidak menggambarkan kondisi sebenarnya, wajib pajak diminta melakukan pembetulan SPT Tahunan sesuai ketentuan perpajakan.
Selain pemeriksaan data, DJP mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan yang menggunakan identitas institusi perpajakan. Email resmi DJP hanya menggunakan domain @pajak.go.id dan seluruh layanan perpajakan tidak dikenakan biaya.
Dalam keterangan resminya, DJP juga menjelaskan batasan informasi yang tidak pernah diminta kepada wajib pajak melalui komunikasi resmi.
"DJP tidak pernah meminta pembayaran apapun ke rekening pribadi dan tidak pernah mengirimkan tautan di luar situs resmi. DJP juga tidak pernah meminta wajib pajak untuk memberikan password, one time passcode (OTP), membagikan layar perangkat dan/atau informasi lainnya yang bersifat rahasia," tulis keterangan resmi DJP.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow