UU Atur Hak Pensiun Gibran Setelah Mundur dari Wapres
Pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden tidak menghilangkan hak keuangan yang melekat pada jabatan tersebut. Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1978, Gibran Rakabuming Raka berhak memperoleh pensiun pokok sebesar Rp 20.160.000 per bulan apabila berhenti dengan hormat. Ketentuan ini dilansir dari Detik Finance.
Selain pembayaran pensiun, mantan Wakil Presiden juga memperoleh sejumlah fasilitas negara. Hak tersebut mencakup tunjangan, pembiayaan kebutuhan rumah tangga, pelayanan kesehatan, rumah kediaman, hingga kendaraan negara beserta pengemudinya.
Besaran Pensiun Gibran Berdasarkan Undang-Undang
Landasan pemberian pensiun kepada mantan Presiden dan Wakil Presiden tercantum dalam UU Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Dalam Pasal 6 Ayat (1), peraturan tersebut memberikan hak pensiun kepada Presiden dan Wakil Presiden yang mengakhiri masa jabatan secara terhormat.
"Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun," tulis Pasal 6 Ayat (1) aturan tersebut.
Ketentuan mengenai nilai pembayaran dijelaskan lebih lanjut melalui ayat berikutnya. Besaran pensiun pokok ditetapkan berdasarkan seluruh nilai gaji pokok terakhir yang diterima ketika masih menjabat.
"Besarnya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 100% dari gaji pokok terakhir," sambung Pasal 6 Ayat (2).
Adapun gaji pokok Wakil Presiden ditetapkan sebesar empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain Presiden dan Wakil Presiden. Ketentuan tersebut juga tercantum dalam UU Nomor 7 Tahun 1978.
Berdasarkan Pasal 1 poin a Peraturan Pemerintah (PP) nomor 75 tahun 2000, pejabat yang memperoleh gaji pokok tertinggi meliputi Ketua MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA.
Nilai gaji pokok tertinggi pejabat negara tersebut mencapai Rp 5.040.000 per bulan. Dengan penghitungan empat kali lipat, gaji pokok Wakil Presiden menjadi Rp 20.160.000 setiap bulan.
Perhitungan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 4 x Rp 5.040.000 = Rp 20.160.000. Karena pensiun pokok ditetapkan sebesar 100% dari gaji terakhir, nilai itulah yang menjadi dasar pembayaran pensiun.
Ketentuan Penghentian Pembayaran Pensiun
Hak pensiun mantan Wakil Presiden pada prinsipnya diberikan sepanjang hidup. Namun, UU Nomor 7 Tahun 1978 menetapkan kondisi tertentu yang menyebabkan pembayaran tersebut dihentikan.
Pasal 10 Ayat 1 mengatur bahwa pembayaran pensiun berhenti apabila penerimanya meninggal dunia atau kembali memperoleh jabatan sebagai Presiden maupun Wakil Presiden.
Untuk penerima yang meninggal dunia, ketentuan waktu penghentian pembayaran dijelaskan secara khusus dalam Pasal 10 Ayat (2) Huruf (a).
"Penghentian pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan: pada akhir bulan keenam setelah bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden yang bersangkutan meninggal dunia;" tulis Pasal 10 Ayat (2) Huruf (a).
Sementara itu, terdapat ketentuan tersendiri apabila mantan pejabat kembali menduduki jabatan Presiden atau Wakil Presiden, kemudian berhenti dengan hormat untuk kedua kalinya.
Dalam keadaan tersebut, penerima kembali memperoleh pensiun beserta tunjangan berdasarkan ketentuan yang lebih menguntungkan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
"Apabila bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden yang diangkat kembali menjadi Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, kemudian berhenti dengan hormat dari jabatannya, kepadanya diberikan pensiun serta tunjangantunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, yang lebih menguntungkan," sambung Pasal 10 Ayat (3).
Fasilitas Negara untuk Mantan Wakil Presiden
Selain mendapatkan pembayaran pensiun bulanan, mantan Wakil Presiden mempunyai hak atas fasilitas tambahan. Rincian fasilitas tersebut tercantum dalam Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1978.
Berikut sejumlah hak keuangan dan fasilitas yang disediakan negara berdasarkan ketentuan tersebut:
- Tunjangan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi Pegawai Negeri.
- Pembiayaan kebutuhan rumah tangga yang meliputi penggunaan air, listrik, dan telepon.
- Seluruh biaya pelayanan serta perawatan kesehatan bagi mantan Wakil Presiden dan keluarganya.
Fasilitas tersebut tidak hanya mencakup kebutuhan keuangan dan kesehatan. Pasal 8 juga mengatur penyediaan tempat tinggal dan kendaraan negara bagi mantan Presiden maupun mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat.
Setiap mantan pejabat memperoleh sebuah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya. Negara juga menyediakan satu kendaraan milik Negara yang dilengkapi pengemudi.
Dengan demikian, hak yang diterima tidak terbatas pada pensiun pokok. Tunjangan, pembiayaan rumah tangga, perawatan kesehatan, tempat tinggal, dan kendaraan menjadi bagian dari fasilitas setelah masa jabatan berakhir.
Waktu Mulai Pembayaran Pensiun
Mengenai waktu pencairan, Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978 menjelaskan bahwa pembayaran pensiun dan fasilitas keuangan tertentu mulai diberikan pada bulan berikutnya setelah pemberhentian secara hormat.
Ketentuan tersebut mencakup pensiun pokok sebagaimana tercantum dalam Pasal 6, tunjangan dan biaya rumah tangga berdasarkan Pasal 7, serta pembiayaan perawatan kesehatan.
Penjelasan undang-undang tersebut juga memuat alasan pemberian berbagai fasilitas kepada mantan Presiden dan Wakil Presiden. Meskipun tidak lagi menjalankan tugas pemerintahan, mereka pada umumnya masih melakukan kegiatan kemasyarakatan karena kedudukan yang pernah diemban.
Selain menunjang kebutuhan setelah masa jabatan selesai, fasilitas tersebut merupakan bentuk penghargaan negara atas jasa dan pengabdian selama menjalankan tugas sebagai Presiden maupun Wakil Presiden.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow