Menu
Close
Peradaban.id

Fakta Membentuk Peradaban

Menaker Tunda Pencairan BSU 2026 karena Proses Administrasi

Smallest Font
Largest Font

Pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk pekerja pada kuartal IV 2026 belum terealisasi karena masih menunggu penyelesaian administrasi di Kementerian Keuangan. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan perkembangan tersebut pada Minggu (15/11/2026), sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Yassierli memastikan proses penyaluran bantuan belum memasuki tahap pencairan. Masyarakat diminta menunggu perkembangan resmi karena proses administratif masih berlangsung di Kementerian Keuangan.

"BSU tunggu, kita masih proses administrasi di Kementerian Keuangan. Tunggu aja," ujar Yassierli.

Selain menjelaskan status penyaluran, Menaker mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap informasi palsu yang mengatasnamakan program BSU. Ia meminta calon penerima hanya mempercayai pengumuman melalui saluran resmi Kementerian Ketenagakerjaan.

"Belum cair. Hati-hati ya, terkait dengan BSU pesan dari saya informasi yang valid silakan tunggu di website-nya Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi jangan percaya, dari informasi-informasi yang lain. Yang valid adalah dari Kementerian Ketenagakerjaan," ujar Yassierli.

Pemerintah sebelumnya menyiapkan BSU untuk periode Oktober hingga Desember 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan rencana tersebut setelah rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (30/9).

Besaran bantuan ditetapkan Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan atau total Rp900 ribu untuk setiap pekerja yang memenuhi persyaratan. Pemerintah menargetkan sekitar 13,3 juta pekerja menerima bantuan tersebut dengan kebutuhan anggaran hampir Rp12 triliun.

Dalam keterangannya di Jakarta pada Kamis (12/11), Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah mengharapkan penyaluran BSU dilakukan melalui rekening bank penerima. Mekanisme tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai kepemilikan rekening bagi masyarakat.

Program rekening gratis tersebut menyasar 25,16 juta warga berusia 17 tahun ke atas dari kelompok ekonomi desil 1-4 yang belum mempunyai rekening bank.

"Tapi sekarang kan arahan Presiden (Prabowo Subianto), semua harus punya rekening. Semua diharapkan sudah bisa melalui rekening," ujar Airlangga.

Ketentuan penerima BSU 2026 tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026. Calon penerima harus berstatus Warga Negara Indonesia (WNI), memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.

Persyaratan lainnya adalah menerima upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan. Bagi pekerja di daerah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di atas Rp3,5 juta, batas penghasilan mengikuti UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.

Sementara itu, pekerja di daerah yang tidak memiliki UMK menggunakan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagai acuan batas penghasilan dengan ketentuan pembulatan yang sama.

Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed