Menteri Koperasi Usulkan Penyaluran Gaji ASN Lewat Koperasi
Usulan penyaluran gaji aparatur sipil negara (ASN) melalui koperasi memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pembayaran dan pengamanan dana pegawai. Menteri Koperasi Ferry Juliantono membahas gagasan tersebut bersama Menteri Keuangan untuk memperluas peran koperasi dalam layanan keuangan, termasuk pembayaran gaji pegawai negeri sipil (PNS) dan pensiun.
Hingga laporan Kompas.com pada 8 Oktober 2026, rancangan pelaksanaannya belum dijelaskan secara terperinci. Belum ada keterangan mengenai koperasi yang akan terlibat, aliran dana, serta hubungan operasional antara koperasi, pemerintah, perbankan, dan pegawai penerima.
Saat ini, pembayaran gaji pegawai pemerintah telah menggunakan mekanisme nontunai. Untuk PNS pusat, prajurit TNI, dan anggota Polri, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.05/2016 mengatur penyaluran gaji secara terpusat melalui perbankan ke rekening masing-masing penerima.
Dalam mekanisme tersebut, dana gaji ditempatkan pada Rekening Pengeluaran Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat Gaji (RPK BUN-P Gaji) di bank operasional penyalur. Selanjutnya, bank mentransfer dana ke rekening pegawai sesuai tanggal Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
Ketidakjelasan posisi koperasi dalam skema baru menjadi persoalan utama. Jika pembayaran tetap dilakukan melalui transfer bank langsung ke rekening pegawai, keterlibatan koperasi sebagai perantara layanan perlu dijelaskan, terutama terkait fungsi dan manfaat tambahannya.
Sebaliknya, apabila dana gaji terlebih dahulu masuk ke rekening koperasi sebelum diteruskan kepada pegawai, rantai pembayaran akan bertambah panjang. Skema tersebut juga berpotensi menimbulkan risiko keterlambatan, kesalahan transfer, pengendapan dana, penyalahgunaan, serta persoalan pertanggungjawaban apabila koperasi mengalami masalah likuiditas atau tata kelola.
Jaringan perbankan juga telah menjangkau berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil. BRI, misalnya, memiliki kantor unit hingga tingkat kecamatan serta jaringan layanan BRILink.
Di lingkungan pemerintah daerah, pembayaran gaji juga berlangsung secara nontunai melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Setelah SP2D-LS gaji diterbitkan, bank tempat Rekening Kas Umum Daerah berada memindahbukukan gaji bersih ke rekening pegawai.
Sejumlah pemerintah daerah turut mengatur pembayaran gaji dan tunjangan melalui transfer atau sistem penggajian perbankan. Mekanisme ini memungkinkan pegawai menerima haknya tanpa penyerahan uang tunai secara langsung.
Pembayaran langsung ke rekening penerima juga menyediakan catatan transaksi berupa tanggal, nominal, rekening pengirim, dan rekening penerima. Catatan tersebut membantu proses audit serta memperkuat pengendalian internal untuk mengurangi risiko pemotongan yang tidak transparan.
Dalam aturan PMK Nomor 11/PMK.05/2016, saldo yang masih tersisa pada rekening pengeluaran gaji pada akhir hari penyaluran wajib dikembalikan ke Rekening Kas Umum Negara. Ketentuan ini mengatur agar dana negara tidak tertahan lebih lama dari yang diperlukan dalam rekening perantara.
Penguatan koperasi dapat dilakukan melalui penyediaan kebutuhan konsumsi, pembiayaan, perumahan, investasi anggota, dan layanan ekonomi lain yang dibutuhkan ASN. Dalam pendekatan tersebut, pegawai terlebih dahulu menerima seluruh gaji ke rekening pribadi sebelum menentukan penggunaan penghasilannya melalui koperasi.
Dengan demikian, persoalan yang belum terjawab dalam usulan Ferry Juliantono adalah bagian mana dari mekanisme pembayaran gaji yang berlaku saat ini perlu diperbaiki dan bagaimana koperasi akan menjalankan fungsi barunya tanpa menambah risiko dalam penyaluran hak pegawai.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow