Menu
Close
Peradaban.id

Fakta Membentuk Peradaban

Jokowi Bersaksi dalam Perkara Ijazah di PN Jakarta Timur

Smallest Font
Largest Font

Persoalan keabsahan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali menjadi perhatian setelah ia memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pekan lalu. Kehadirannya berkaitan dengan perkara ijazah yang menempatkan Roy Suryo sebagai terdakwa, sebagaimana dilaporkan CNN Indonesia pada 9 November 2026. Kesaksian tersebut berlangsung di tengah perdebatan publik mengenai dokumen pendidikan Jokowi.

Polemik ini tidak hanya berkaitan dengan pembuktian administratif, tetapi juga bersinggungan dengan kepercayaan masyarakat terhadap kekuasaan dan institusi negara. Dalam tulisan opini yang diterbitkan Mojok.co pada 9 November 2026, Anwar Kurniawan menghubungkan persoalan tersebut dengan kontroversi politik menjelang Pilpres 2024, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Putusan itu memungkinkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden apabila pernah atau sedang menduduki jabatan hasil pemilihan umum, termasuk kepala daerah.

Ketentuan tersebut membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi yang ketika itu menjabat Wali Kota Solo, untuk maju sebagai calon wakil presiden. Setelah kontroversi putusan tersebut, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memberhentikan Anwar Usman dari jabatan Ketua MK karena pelanggaran etik. Anwar Kurniawan menilai kontroversi tersebut menjadi salah satu latar belakang munculnya ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap penjelasan resmi yang berkaitan dengan Jokowi. Pengalaman melihat perubahan aturan yang dinilai menguntungkan keluarga penguasa dapat memengaruhi cara masyarakat menerima informasi berikutnya.

Media sosial turut memperbesar perdebatan. Potongan video, tangkapan layar, analisis dari pengguna internet, serta berbagai teori konspirasi beredar dan membentuk beragam penafsiran mengenai persoalan ijazah tersebut. Dalam tulisannya, Anwar menggunakan konsep encoding/decoding dari Stuart Hall untuk menjelaskan perbedaan penerimaan pesan politik. Menurut konsep tersebut, masyarakat tidak selalu memahami suatu tindakan sesuai dengan maksud pihak yang menyampaikannya.

Aksi Jokowi memperlihatkan dokumen ijazah, misalnya, memperoleh respons berbeda dari kelompok masyarakat. Pendukungnya dapat memandang tindakan itu sebagai bentuk keterbukaan dan kesabaran menghadapi tuduhan, sedangkan kelompok yang kritis menilainya sebagai upaya mengalihkan perhatian. Penulis juga menyoroti momentum kemunculan polemik tersebut yang berdekatan dengan isu dugaan penyadapan.

Dalam tulisan Mojok.co, disebutkan adanya penetapan mantan Kapolri Listyo Sigit sebagai tersangka dalam dugaan penyadapan yang salah satu targetnya disebut-sebut Presiden Prabowo. Rangkaian isu politik tersebut dinilai menjadi bahan tambahan bagi masyarakat yang telah memiliki kecurigaan terhadap pemerintah. Situasi ini membuat informasi yang sesuai dengan keyakinan politik seseorang lebih mudah diterima dibandingkan penjelasan resmi yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.

Anwar juga mengangkat pemikiran Lee McIntyre dalam buku Post-Truth mengenai kondisi ketika fakta objektif semakin sulit mengalahkan emosi dan keyakinan pribadi. Fenomena tersebut dapat membuat kebenaran diperlakukan sebagai persoalan preferensi masing-masing kelompok.

Meski demikian, kritik terhadap kekuasaan dan dinasti politik tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Masyarakat memiliki ruang untuk mempertanyakan kebijakan, tindakan pejabat, maupun warisan politik keluarga penguasa. Namun, penulis membedakan sikap kritis dari penolakan terhadap seluruh standar pembuktian.

Menurut pandangannya, ketidakpercayaan kepada seorang tokoh tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan pemeriksaan ilmiah dan bukti institusional. Persoalan ijazah Jokowi, dalam pandangan Anwar, memperlihatkan pentingnya kemampuan masyarakat membedakan fakta terverifikasi, opini, kabar yang belum terbukti, dan disinformasi. Perbedaan tersebut diperlukan agar perdebatan publik tetap memiliki dasar pembuktian yang dapat diperiksa bersama.

Kesaksian Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara dengan terdakwa Roy Suryo menjadi bagian dari proses hukum yang sedang berlangsung, sementara perdebatan mengenai ijazah dan warisan politiknya terus berkembang di ruang publik.

Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed