ICW Soroti Pengadaan Jasa Pemengaruh Rp 14,7 Miliar Terkait Raffi Ahmad
Pengadaan jasa pemengaruh oleh dua kementerian senilai Rp 14.696.955.002 kepada PT Rans Animasi Indonesia menjadi sorotan Indonesia Corruption Watch (ICW). Temuan yang diumumkan pada 9 November 2026 itu mencakup delapan paket pengadaan sepanjang 2024–2026, termasuk publikasi program pemerintah di Natuna yang berkaitan dengan Raffi Ahmad.
Menurut data pengadaan INAPROC yang ditelusuri ICW, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi tersebut menerima pencatatan delapan paket jasa pemengaruh. Namun, nilai yang tercantum dalam sistem pengadaan belum otomatis menunjukkan jumlah uang yang benar-benar telah dibayarkan kepada perusahaan.
Informasi mengenai realisasi pembayaran masih memerlukan pemeriksaan dokumen transaksi. Kontrak, kerangka acuan kerja, serta laporan hasil pekerjaan menjadi dokumen penting untuk memastikan kesesuaian antara anggaran dan layanan yang diterima pemerintah.
Dari keseluruhan nilai pengadaan, tiga paket milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadi bagian terbesar. Masing-masing paket bernilai sekitar Rp 3,6 miliar dengan total hampir Rp 10,8 miliar atau sekitar 73 persen dari keseluruhan nilai yang disoroti ICW.
Dua paket KKP tersebut tercatat pada 2025, ketika pemerintah menetapkan target efisiensi belanja negara sebesar Rp 306,7 triliun melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 pada 22 Januari 2025.
Salah satu paket KKP berkaitan dengan publikasi program Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Cemaga Utara, Natuna, senilai Rp 3,6 miliar. Program tersebut menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan fasilitas yang ditujukan untuk mendukung aktivitas masyarakat nelayan.
Berdasarkan penelusuran Tirto yang diterbitkan pada 10 November 2026, peninjauan proyek pada 27 Agustus 2026 menunjukkan sebagian besar fasilitas telah selesai dibangun. Namun, gudang beku dan pabrik es masih dalam proses pengerjaan.
Efektivitas publikasi program tersebut berkaitan dengan informasi yang diterima masyarakat sasaran. Bagi nelayan, informasi mengenai jadwal operasional, tarif layanan, kapasitas penyimpanan, dan akses fasilitas menjadi hal yang berhubungan langsung dengan pemanfaatan infrastruktur.
Selain pengadaan KKP, ICW juga menyoroti lima paket dari Museum dan Cagar Budaya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan total nilai Rp 3,9 miliar.
Dari lima paket tersebut, Rp 575,7 juta tercatat untuk penayangan Instagram Story, sedangkan Rp 2,52 miliar dialokasikan untuk paket kehadiran Raffi dalam sejumlah acara. Rincian jumlah unggahan, kegiatan, serta pekerjaan yang wajib diselesaikan perlu diperiksa melalui dokumen kontrak.
Raffi Ahmad memiliki jabatan sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni setelah dilantik Presiden pada 22 Oktober 2024. Ketiga paket KKP dalam temuan ICW tercatat setelah pelantikan tersebut.
Meski demikian, hubungan waktu antara pengangkatan jabatan dan pencatatan pengadaan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran. Pemeriksaan perlu mencakup pihak yang menyusun spesifikasi, proses pengambilan keputusan, serta mekanisme pengungkapan dan pengelolaan potensi konflik kepentingan.
Tirto telah meminta tanggapan kepada Raffi Ahmad dan manajernya, Prio Bagja Anugrah. Hingga berita tersebut diterbitkan pada 10 November 2026 pukul 10.16 WIB, keduanya belum memberikan balasan.
Pemberitaan yang dirujuk pada hari yang sama juga belum memuat penjelasan dari kementerian terkait mengenai pengadaan tersebut.
ICW sebelumnya pernah menelusuri 40 paket jasa pemengaruh dengan total nilai Rp 90,45 miliar. Salah satu contoh penggunaan anggaran komunikasi pemerintah dalam penelusuran tersebut adalah sosialisasi penerimaan murid baru pada Agustus 2020.
Untuk menilai efektivitas komunikasi publik, Government Communication Service Inggris dalam evaluasi Februari 2024 menggunakan tiga aspek, yakni kelompok masyarakat yang berhasil dijangkau, pemahaman mereka terhadap pesan, serta tindakan yang dilakukan setelah menerima informasi.
Persoalan transparansi belanja komunikasi pemerintah juga pernah menjadi perhatian Auditor General of Ontario di Kanada. Dalam laporan 3 Desember 2024, auditor memeriksa lima kampanye senilai 63,7 juta dolar Kanada atau sekitar 62 persen dari belanja iklan provinsi pada tahun fiskal 2023/2024.
Salah satu kampanye yang diperiksa adalah Let's Build Ontario. Auditor menyoroti sejumlah iklan yang dinilai membangun citra positif kondisi provinsi melalui pesan tersirat yang menguntungkan partai berkuasa.
Dalam konteks keterbukaan pengadaan di Indonesia, Pasal 26 ayat (2) dan (3) Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah membedakan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang tidak bersifat rahasia dengan rincian HPS yang bersifat rahasia.
Akses terhadap dokumen pengadaan lainnya mengikuti ketentuan keterbukaan informasi publik. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 menjadi bagian dari kerangka aturan yang relevan.
Dokumen tersebut dapat digunakan untuk memeriksa kewajaran harga, kesesuaian pembayaran, dan hasil pekerjaan yang diterima negara. Pemeriksaan juga dapat membandingkan biaya yang dikeluarkan dengan manfaat kegiatan komunikasi bagi masyarakat sasaran.
Dalam tulisannya di Harper's Weekly pada 20 Desember 1913, Louis D. Brandeis menyampaikan pandangan mengenai pentingnya keterbukaan.
"Sinar matahari disebut sebagai disinfektan terbaik," tulis Louis D. Brandeis.
Pandangan mengenai keterbukaan informasi juga pernah disampaikan James Madison melalui surat kepada W. T. Barry pada 4 Agustus 1822.
"Pengetahuan akan selamanya mengendalikan ketidaktahuan," tulis James Madison.
Dalam ilustrasi situasi masyarakat nelayan di Cemaga Utara, kebutuhan informasi dapat terlihat dari pertanyaan sederhana seseorang yang baru kembali melaut dan hendak menyimpan hasil tangkapannya.
"Kalau ingin menyimpan ikan, saya harus pergi ke mana?" demikian pertanyaan nelayan dalam ilustrasi tersebut.
Fasilitas penyimpanan ikan, harga es, kapasitas gudang, serta jarak tempuh menjadi faktor yang berkaitan dengan keputusan nelayan untuk memanfaatkan fasilitas Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Cemaga Utara, Natuna.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow