Sampe L Purba Ulas Batas Kekuasaan Mahkamah Konstitusi
Pengujian undang-undang terhadap konstitusi memiliki dua model utama dalam praktik ketatanegaraan dunia. Sampe L Purba, pemerhati hukum, energi, dan kebijakan strategis sekaligus alumni PPRA Lemhannas RI, menguraikan perbedaan sistem Kelsenian dan Anglo-Saxon dalam menentukan ruang lingkup kewenangan lembaga penguji konstitusionalitas. Dalam kajian tersebut, kedua sistem memiliki pendekatan berbeda terhadap posisi lembaga peradilan, objek pengujian, serta kewenangan dalam menentukan kesesuaian undang-undang dengan konstitusi.
Model pertama adalah sistem Kelsenian yang berkembang di negara-negara dengan tradisi hukum Eropa Kontinental. Sistem ini menempatkan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga khusus yang bertugas memeriksa kesesuaian norma undang-undang terhadap konstitusi.
Dalam sistem tersebut, kewenangan MK berfokus pada pengujian norma. Lembaga ini menjalankan fungsi sebagai negative legislator atau pembatal norma, bukan sebagai pembentuk ketentuan hukum baru.
Karakteristik lainnya adalah kedudukan MK yang berdiri sendiri sebagai lembaga tunggal. MK tidak memiliki cabang dan tidak berada di bawah yurisdiksi lembaga peradilan lain, termasuk Mahkamah Agung (MA). Model kedua dikenal sebagai sistem Anglo-Saxon yang diterapkan di Amerika Serikat. Berbeda dengan pendekatan Kelsenian, sistem ini memungkinkan pengujian konstitusionalitas dilakukan terhadap persoalan konkret maupun perkara yang berpotensi mengganggu kepentingan hukum individu.
Dalam model Anglo-Saxon, kewenangan pengujian konstitusionalitas tidak ditempatkan pada lembaga terpisah yang berdiri sendiri. Fungsi tersebut menjadi bagian dari struktur peradilan di bawah Mahkamah Agung. Pengujian dapat diajukan melalui mekanisme peradilan secara berjenjang. Prosesnya dimulai dari pengadilan negeri atau pengadilan distrik, kemudian dapat berlanjut hingga Mahkamah Agung sebagai tingkat tertinggi.
Perbedaan mendasar kedua model tersebut terletak pada struktur kelembagaan dan karakter pengujiannya. Sistem Kelsenian mengutamakan pengujian norma secara abstrak, sedangkan sistem Anglo-Saxon menghubungkan pengujian konstitusionalitas dengan perkara konkret dan kepentingan hukum perorangan.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow