Menu
Close
Peradaban.id

Fakta Membentuk Peradaban

Sastra Kritik Egoisme dan Oportunisme Politik Kekuasaan

Smallest Font
Largest Font

Perdebatan mengenai integritas kepemimpinan dan tanggung jawab sosial kembali menjadi sorotan dalam dinamika politik Indonesia. Persoalan tersebut tercermin dalam kritik terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, terutama menyangkut polemik dokumen pendidikan, komitmen politik, serta sikap para pendukungnya terhadap kemungkinan perubahan kekuasaan.

Persoalan itu dikaitkan dengan cerita pendek karya A.A. Navis berjudul Robohnya Surau Kami, yang pertama kali diterbitkan melalui Majalah Kisah pada 1955. Karya sastra tersebut mengangkat pertentangan antara kesalehan pribadi dan kepedulian terhadap penderitaan masyarakat sekitar.

Dalam cerita tersebut, Haji Saleh digambarkan sebagai seseorang yang tekun beribadah setelah menunaikan ibadah haji. Namun, kesibukannya menjalankan ritual keagamaan tidak diikuti kepedulian terhadap warga miskin yang membutuhkan pertolongan.

Konflik muncul ketika Ajo Sidi, seorang pemuda pengangguran yang peduli terhadap persoalan masyarakat, meminta bantuan Haji Saleh untuk menolong pengemis tua yang kelaparan. Haji Saleh justru menganggap kemiskinan sebagai takdir Tuhan, sementara Ajo Sidi menilai manusia tetap memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki keadaan.

Dalam kemarahannya, Ajo Sidi melontarkan pernyataan yang menjadi inti kritik cerita tersebut.

"Kalau surau ini hanya menjadi tempat orang bersembunyi dari tanggungjawab sosial. Lebih baik surau ini roboh saja!" demikian pernyataan Ajo Sidi dalam cerita pendek tersebut.

Perbedaan karakter kedua tokoh memperlihatkan persoalan antara ibadah yang berorientasi pada keselamatan pribadi dan kepedulian terhadap sesama. Nilai tersebut kemudian digunakan sebagai landasan untuk mengkritik perilaku politik yang dinilai lebih mengutamakan kepentingan kekuasaan.

Dalam konteks politik nasional, penulis menyoroti gugatan hukum terkait keabsahan dokumen pendidikan seorang mantan presiden dan putranya yang kini menjabat sebagai wakil presiden. Perdebatan tersebut dinilai telah menyita perhatian publik dan energi politik nasional.

Penulis juga mengangkat persoalan dokumen penyetaraan ijazah sekolah menengah atas Gibran Rakabuming Raka. Menurut uraian dalam artikel, persoalan hukum tersebut telah memperoleh putusan dari lembaga peradilan, termasuk Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, meskipun artikel tidak menguraikan nomor perkara maupun rincian amar putusannya.

Selain persoalan pendidikan, janji penyediaan 19 juta lapangan kerja turut menjadi bagian kritik terhadap praktik politik. Penulis mempertanyakan kesesuaian antara janji kampanye dan tanggung jawab pemimpin setelah memperoleh kekuasaan.

Dalam menggambarkan pertanyaan yang seharusnya diajukan seorang pemimpin kepada dirinya sendiri, artikel tersebut menyinggung persoalan legitimasi jabatan dan janji politik.

"Apa untungnya saya tetap gigih mempertahankan jabatan saya jika memang proses pengangkatan saya dulunya penuh dengan rekayasa hukum dan politik? Kenapa rakyat begitu kecewa dengan janji tersedianya 19 juta lapangan kerja sementara itu hanyalah janji kampanye agar saya menang Pilpres?" demikian pertanyaan retoris yang disampaikan penulis.

Perpindahan sejumlah pembantu presiden dari partai politik lama ke partai lain juga menjadi perhatian. Penulis menilai fenomena tersebut mencerminkan kecenderungan sebagian politisi mengutamakan keamanan posisi dibandingkan konsistensi terhadap prinsip politik.

Artikel itu membandingkan fenomena tersebut dengan sikap Megawati Soekarnoputri yang disebut pernah menolak permintaan Joko Widodo untuk kembali menjabat presiden dengan alasan konstitusi dan situasi pandemi Covid-19 sebagai keadaan luar biasa.

Penulis juga mengutip pemikiran Rosa Luxemburg mengenai oportunisme yang mengorbankan prinsip demi keuntungan jangka pendek. Dalam pandangan tersebut, kesetiaan terhadap prinsip semestinya menjadi dasar perilaku politik, sekalipun berisiko kehilangan jabatan atau posisi dalam pemerintahan.

Persoalan tanggung jawab politik juga dikaitkan dengan pernyataan Ketua Umum Pasukan Gibran Indonesia, Fritz Alor Boy. Artikel menyoroti ancamannya untuk memblokade Jakarta dan menutup supermarket dengan melibatkan belasan juta massa apabila Gibran dimakzulkan setelah muncul persoalan terkait dokumen penyetaraan ijazah SMA.

Penulis menilai ancaman tersebut memperlihatkan persoalan dalam memahami tanggung jawab sosial dan demokrasi. Kepentingan kelompok pendukung, menurut kritik yang disampaikan, tidak seharusnya ditempatkan di atas kepentingan masyarakat luas.

Dalam menggambarkan penggunaan bahasa politik, artikel juga mengkritik retorika yang kerap dibungkus dengan ungkapan "demi rakyat", "demi bangsa", dan "demi demokrasi". Penulis menilai penggunaan istilah tersebut dapat menjauhkan politik dari kejujuran apabila tidak disertai tindakan yang sesuai.

Gagasan tentang keberanian mempertanggungjawabkan tindakan kepada sejarah turut diperkuat melalui karya penyair Chairil Anwar. Salah satu ungkapannya yang dikutip dalam artikel berbunyi, "Aku mau hidup seribu tahun lagi".

Penulis menghubungkan gagasan tersebut dengan pentingnya keberanian politik dalam mempertahankan prinsip. Tanggung jawab seorang pejabat, menurut pandangan yang disampaikan, tidak terbatas pada partai, koalisi, atau kelompok pendukung, tetapi juga mencakup masyarakat secara keseluruhan.

Artikel tersebut menempatkan kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak permanen. Penulis mengingatkan bahwa pergantian kekuasaan dapat mengubah posisi politik seseorang, sementara konsekuensi hukum dan pertanggungjawaban atas tindakan selama menjabat tetap menjadi persoalan yang harus dihadapi.

Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed