Kemnaker Atur Syarat dan Besaran BSU 2026
Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 memiliki ketentuan baru mengenai penerima, batas penghasilan, dan nominal bantuan. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026, sebagaimana dilansir dari Tekno.
Regulasi yang diterbitkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ini menjadi perubahan kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 mengenai pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah bagi pekerja dan buruh.
Peraturan tersebut ditetapkan sekaligus diundangkan di Jakarta pada Rabu (28/10/2026). Pencatatannya tercantum dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 732 dan ketentuannya berlaku sejak tanggal pengundangan.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan bahwa program ini ditujukan untuk membantu mempertahankan kemampuan belanja pekerja sekaligus menunjang kelangsungan kegiatan ekonomi.
“Pemerintah ingin memastikan kebijakan ini dapat membantu pekerja/buruh memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu, pemberian bantuan dilaksanakan sesuai persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan,” ujarnya melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Kamis (29/10/2026).
Besaran bantuan subsidi upah 2026
Nilai bantuan yang ditetapkan untuk setiap pekerja memenuhi kriteria adalah Rp 300.000 per bulan. Pembayaran tersebut mencakup tiga bulan sekaligus, yakni Oktober, November, dan Desember 2026.
Dengan perhitungan tersebut, masing-masing penerima memperoleh akumulasi dana sebesar Rp 900.000. Pemerintah menyalurkan bantuan secara sekaligus, bukan melalui pembayaran bulanan terpisah.
Persyaratan penerima BSU 2026
Tidak semua pekerja dapat memperoleh subsidi upah ini. Berdasarkan Permenaker Nomor 16 Tahun 2026, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi calon penerima agar sesuai dengan ketentuan pemerintah.
- Berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan kategori Peserta Penerima Upah (PU) sampai dengan Agustus 2026.
- Mempunyai penghasilan maksimal Rp 3,5 juta per bulan atau sebesar upah minimum provinsi maupun kabupaten/kota yang berlaku.
- Diutamakan tidak sedang memperoleh Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU berlangsung.
- Tidak termasuk aparatur sipil negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), maupun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Ketentuan batas gaji calon penerima
Penentuan kelayakan berdasarkan penghasilan menggunakan data gaji terakhir yang disampaikan perusahaan atau pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. Angka tersebut harus tercatat dalam sistem administrasi lembaga terkait.
Penghitungan penghasilan mencakup dua komponen, yaitu upah pokok dan tunjangan tetap. Dengan demikian, nominal yang digunakan sebagai acuan bukan hanya gaji pokok yang diterima pekerja setiap bulan.
Ketentuan khusus berlaku bagi pekerja yang berada di daerah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) melebihi Rp 3,5 juta. Dalam kondisi tersebut, ambang batas penghasilan mengikuti UMK setempat yang dibulatkan ke atas sampai ratusan ribu rupiah penuh.
Adapun pekerja di daerah yang tidak menetapkan UMK menggunakan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagai dasar penentuan batas penghasilan. Mekanisme pembulatannya mengikuti ketentuan yang sama.
Jadwal pencairan BSU 2026
Meskipun periode bantuan telah ditetapkan untuk Oktober hingga Desember 2026, Kemnaker belum menyampaikan tanggal resmi pencairan dana BSU 2026 ketika informasi ini disusun.
Penting dipahami bahwa Oktober, November, dan Desember merupakan periode perhitungan bantuan, bukan kepastian tanggal dana masuk ke rekening penerima. Oleh sebab itu, jadwal pembayaran tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan periode tersebut.
Cara mengecek penerima BSU 2026
Pekerja dapat memantau perkembangan informasi mengenai program subsidi upah melalui saluran resmi yang disediakan Kemnaker. Salah satu kanal yang disiapkan untuk keperluan tersebut adalah situs bsu.kemnaker.go.id.
- Buka situs resmi BSU Kemnaker melalui alamat bsu.kemnaker.go.id.
- Temukan menu Cek NIK Penerima pada halaman yang tersedia.
- Masukkan atau periksa NIK sesuai petunjuk pengecekan yang disediakan.
- Perhatikan informasi status penerima yang ditampilkan setelah mekanisme pemeriksaan resmi tersedia.
Kemnaker menjelaskan bahwa mekanisme pemeriksaan status penerima BSU 2026 akan diumumkan secara resmi. Karena itu, informasi mengenai tata cara pengecekan perlu mengikuti pengumuman melalui situs tersebut.
Waspadai informasi dan tautan palsu
Selain memperhatikan persyaratan administrasi, masyarakat perlu berhati-hati ketika menerima informasi mengenai penyaluran subsidi upah. Kemnaker mengingatkan agar pekerja menggunakan saluran komunikasi resmi untuk memperoleh informasi program.
Pekerja juga diminta tidak menyerahkan informasi pribadi melalui tautan yang belum terverifikasi. Langkah ini penting agar data pribadi tidak diberikan kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan.
Perkembangan mengenai persyaratan, mekanisme pemeriksaan, dan penyaluran BSU 2026 dapat dipantau melalui situs resmi bsu.kemnaker.go.id.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow