Komdigi Kembangkan Portal Cek Nomor HP Berbasis NIK
Pemerintah tengah menyiapkan layanan digital untuk membantu masyarakat mengidentifikasi nomor telepon seluler yang terdaftar menggunakan identitas pribadi tanpa persetujuan pemiliknya. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengembangkan portal pemeriksaan yang memungkinkan pelanggan mengecek penggunaan NIK, Kartu Keluarga (KK), hingga data wajah untuk registrasi nomor HP, dilansir dari Detik iNET.
Portal tersebut disiapkan sebagai bagian dari upaya pemerintah memperbaiki validitas basis data pelanggan seluler sekaligus mencegah penyalahgunaan identitas dalam aktivitas kejahatan digital. Saat ini, layanan masih berada dalam tahap pengujian dan pengembangan sebelum dapat digunakan masyarakat secara luas.
Direktur Pengendalian Ekosistem Digital Komdigi, Dany Suwardany, menjelaskan bahwa pengembangan portal tersebut berkaitan dengan pembenahan data pelanggan operator seluler yang belum valid.
"Ke depan, dalam rangka juga meningkatkan pembersihan data pelanggan yang tidak valid, saat ini kami sedang menyusun atau mengembangkan portal cek nomor," ujar Dany di Jakarta.
Melalui layanan tersebut, pelanggan nantinya dapat mengetahui nomor-nomor seluler yang didaftarkan menggunakan NIK, kombinasi NIK dan KK, maupun data wajah mereka. Pemeriksaan ini diharapkan membantu pemilik identitas mendeteksi registrasi yang dilakukan tanpa sepengetahuan atau persetujuan mereka.
Dany menjelaskan cakupan pemeriksaan yang akan tersedia bagi pelanggan operator seluler setelah portal beroperasi.
"Jadi ini adalah suatu portal yang nantinya memungkinkan pelanggan operator seluler melakukan pengecekan nomor HP yang diregistrasikan menggunakan NIK, NIK dan KK, ataupun data wajah mereka," jelasnya.
Jika menemukan nomor yang menggunakan identitas pribadi tanpa izin, masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui gerai resmi operator seluler. Operator kemudian dapat menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan menonaktifkan atau memblokir nomor yang dilaporkan.
Pengembangan layanan ini juga menjadi bagian dari pembenahan basis data pelanggan setelah pemerintah menerapkan sistem registrasi kartu SIM berbasis biometrik. Masyarakat nantinya dapat menyampaikan laporan melalui portal dengan menyertakan bukti pendukung.
Menurut penjelasan Komdigi, nomor yang terbukti digunakan untuk aktivitas kejahatan digital dapat ditindaklanjuti melalui pemblokiran dalam waktu 1 x 24 jam setelah laporan terbukti.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow