Kemnaker Tetapkan Syarat Penerima BSU 2026 Rp 900 Ribu
Pemerintah menyiapkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp 900.000 bagi pekerja yang memenuhi persyaratan. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan ketentuan penerima melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026, dengan penyaluran dijadwalkan pada November-Desember 2026 melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.
Dilansir dari Detik Finance, bantuan tersebut diberikan sebesar Rp 300.000 per bulan selama tiga bulan. Pemerintah membayarkan seluruh bantuan sekaligus sehingga setiap penerima memperoleh total Rp 900.000.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa pekerja tidak perlu melakukan pendaftaran untuk memperoleh bantuan. Penetapan penerima dilakukan berdasarkan pemenuhan kriteria yang telah ditentukan.
"BSU diberikan kepada pekerja yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai ketentuan. Bantuan sebesar Rp 900.000 dibayarkan sekaligus," ujar Indah melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, dikutip Jumat (6/11/2026).
Persyaratan penerima BSU 2026 mencakup status sebagai warga negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Pekerja juga harus tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.
Dari sisi penghasilan, calon penerima harus memiliki upah paling banyak Rp 3,5 juta per bulan atau sebesar upah minimum yang berlaku di wilayah masing-masing. Ketentuan ini juga memperhitungkan besaran upah minimum kabupaten atau kota dan provinsi.
Anggota aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri tidak termasuk kelompok penerima BSU. Sementara itu, pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran menjadi kelompok yang diprioritaskan.
Perhitungan batas penghasilan menggunakan upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam data kepesertaan. Komponen upah tersebut meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap.
Bagi pekerja di daerah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di atas Rp 3,5 juta, batas penghasilan disesuaikan dengan UMK setempat. Nilainya dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Adapun pekerja di daerah yang tidak memiliki UMK menggunakan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagai acuan. Ketentuan pembulatan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh juga berlaku untuk kelompok tersebut.
Indah turut meminta pemberi kerja memperhatikan ketepatan informasi pekerja yang disampaikan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Kesesuaian data menjadi bagian dari persyaratan dalam proses penentuan penerima bantuan.
"Kami mengimbau pemberi kerja untuk menyampaikan data pekerja secara akurat dan memastikan pekerja yang diusulkan memenuhi persyaratan," ujar Indah.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow