Menu
Close
Peradaban.id

Fakta Membentuk Peradaban

BPJS Buka Pemutakhiran Data BSU 2026 hingga 14 November

Smallest Font
Largest Font

Pemerintah menyiapkan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 senilai Rp900.000 kepada sekitar 13,3 juta pekerja. Menjelang penyaluran bantuan pada kuartal IV, BPJS Ketenagakerjaan membuka pemutakhiran data calon penerima pada 10–14 November 2026, sementara pemerintah mengarahkan penyaluran melalui rekening bank.

Berdasarkan laporan Kontan, anggaran BSU 2026 mencapai hampir Rp12 triliun. Setiap pekerja yang memenuhi ketentuan akan memperoleh bantuan Rp300.000 per bulan yang dibayarkan sekaligus untuk periode tiga bulan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah mengharapkan seluruh penerima bantuan memiliki rekening bank agar proses distribusi dapat dilakukan melalui transfer.

“Tapi sekarang kan arahan Presiden (Prabowo Subianto), semua harus punya rekening. Semua diharapkan sudah bisa melalui rekening,” kata Airlangga saat ditemui di Jakarta, Kamis, sebagaimana diberitakan ANTARA.

Kebijakan tersebut berkaitan dengan rencana pemerintah menyediakan rekening gratis bagi 25,16 juta warga berusia minimal 17 tahun dari kelompok ekonomi desil 1–4 yang belum mempunyai rekening bank. Program ini ditargetkan meluncur pada akhir 2026.

Menurut ANTARA, pemerintah menyiapkan anggaran Rp1,28 triliun untuk program tersebut. Setiap rekening baru akan memperoleh saldo awal Rp50.000, sedangkan regulasi, pendataan penerima, dan mekanisme pelaksanaannya masih disiapkan.

Di sisi lain, BPJS Ketenagakerjaan meminta calon penerima BSU memperbarui informasi kepesertaan melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) atau situs resmi bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Proses tersebut mencakup pengisian identitas, pengunggahan foto diri dan KTP, serta pembaruan nomor telepon, alamat email, dan informasi rekening bank.

Peserta perlu memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, dan tanggal lahir sesuai KTP. Data rekening yang diminta meliputi nama bank, nama pemilik rekening, serta nomor rekening untuk melengkapi informasi calon penerima.

BPJS Ketenagakerjaan juga menjelaskan bahwa peserta yang tidak memperoleh menu pemutakhiran dan menemukan pemberitahuan tertentu bukan termasuk calon penerima berdasarkan ketentuan yang berlaku.

“Anda Tidak Termasuk sebagai Calon Penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2026 sesuai Permenaker Nomor 16 Tahun 2026,” demikian keterangan yang muncul pada sistem BPJS Ketenagakerjaan.

Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 menetapkan sejumlah persyaratan penerima. Pekerja harus berstatus Warga Negara Indonesia (WNI), memiliki NIK, serta tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.

Selain itu, upah pekerja maksimal Rp3,5 juta per bulan. Untuk wilayah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di atas angka tersebut, batas penghasilan mengikuti UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Daerah tanpa UMK menggunakan ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Penghasilan yang menjadi dasar penilaian mengacu pada upah terakhir yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Komponen tersebut mencakup gaji pokok dan tunjangan tetap yang tercatat dalam data kepesertaan.

Pengkinian data tidak otomatis menjamin seseorang menerima bantuan karena penetapan penerima tetap mengikuti persyaratan dalam Permenaker Nomor 16 Tahun 2026.

Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed