Menu
Close
Peradaban.id

Fakta Membentuk Peradaban

Kemnaker Tetapkan Syarat Penerima BSU 2026

Smallest Font
Largest Font

Pekerja dengan penghasilan maksimal sesuai ketentuan pemerintah berpeluang memperoleh Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp 900.000. Bantuan tersebut diberikan sekaligus untuk tiga bulan, dengan nilai Rp 300.000 per bulan, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menjelaskan sejumlah kriteria yang harus dipenuhi pekerja atau buruh agar dapat masuk dalam daftar penerima bantuan. Ketentuan ini mencakup status kewarganegaraan, kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta batas penghasilan.

Dasar pelaksanaan program tersebut adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 mengenai Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh, termasuk petunjuk teknis pelaksanaannya.

Menurut Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, program ini ditujukan untuk membantu mempertahankan kondisi ekonomi serta kemampuan belanja para pekerja Indonesia.

Dalam siaran pers Biro Humas Kemnaker pada Sabtu (7/11/2026), Indah menyampaikan bahwa ketepatan penyaluran menjadi perhatian pemerintah.

"Kami ingin bantuan ini dapat disalurkan dengan tepat untuk menjaga ketahanan ekonomi dan daya beli pekerja atau buruh Indonesia agar tetap stabil," ujar Indah.

Untuk memenuhi kriteria dasar, calon penerima harus berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) dan mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK). Selain itu, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan harus masih aktif hingga Agustus 2026.

Ketentuan batas upah pekerja

Aspek penghasilan menjadi salah satu penentu kelayakan penerima BSU 2026. Pemerintah menetapkan batas upah maksimal Rp3,5 juta per bulan bagi pekerja atau buruh.

Namun, terdapat ketentuan khusus untuk wilayah yang mempunyai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di atas Rp3,5 juta. Dalam kondisi tersebut, batas penghasilan disesuaikan dengan UMK yang berlaku di daerah masing-masing.

Nilai UMK sebagai acuan tersebut dibulatkan ke atas hingga mencapai ratusan ribu rupiah penuh. Dengan demikian, batas penghasilan di wilayah tersebut tidak semata-mata mengikuti angka Rp3,5 juta.

Apabila suatu daerah tidak menetapkan UMK, pemerintah menggunakan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagai dasar penentuan batas penghasilan. Mekanisme pembulatannya mengikuti ketentuan yang sama.

Penghitungan upah berdasarkan laporan BPJS Ketenagakerjaan

Penentuan kelayakan penghasilan tidak dilakukan berdasarkan perkiraan pendapatan pekerja. Acuannya adalah nominal upah terakhir yang telah disampaikan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tersimpan dalam catatan kepesertaan.

Komponen penghasilan yang diperhitungkan terdiri atas gaji pokok serta tunjangan tetap. Kedua unsur tersebut menjadi dasar pemeriksaan batas upah calon penerima bantuan.

Kelompok yang tidak menerima BSU

Selain menetapkan persyaratan bagi calon penerima, Kemnaker juga mengatur kelompok pekerja yang tidak berhak memperoleh bantuan ini. Pengecualian tersebut berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI aktif, dan anggota Polri aktif.

Di sisi lain, pekerja atau buruh yang tidak sedang memperoleh Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan sebelum penyaluran BSU termasuk kelompok yang diprioritaskan.

Dengan demikian, pemeriksaan status pekerjaan, data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, serta catatan penghasilan menjadi bagian penting dalam menentukan kesesuaian calon penerima BSU 2026 dengan ketentuan Permenaker Nomor 16 Tahun 2026.

Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed