Menu
Close
Peradaban.id

Fakta Membentuk Peradaban

Pemerintah Angkat PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu

Smallest Font
Largest Font

Pemerintah memperluas kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu untuk berbagai profesi. Keputusan yang diumumkan pada Jumat (6/11/2026) tersebut mencakup tenaga pendidikan, kesehatan, pemadam kebakaran, hingga tenaga teknis setelah pembahasan bersama DPR RI, dilansir dari Detik Finance.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa kebijakan tersebut tidak lagi terbatas pada guru sebagaimana rencana awal pemerintah. Perluasan cakupan dilakukan setelah pemerintah menyelesaikan sejumlah perhitungan terkait pengangkatan pegawai.

Dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube TV Parlemen, Prasetyo menjelaskan perubahan kebijakan tersebut.

"Memang pada saat itu masih sebatas untuk tenaga PPPK paruh waktu yang di tenaga pendidikan atau guru. Nah setelah beberapa kali kita melakukan perhitungan maka hari ini kita memutuskan PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu, ini termasuk lintas profesi ya," ujar Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara.

Perluasan kebijakan ini mencakup sejumlah kelompok pekerja yang menjalankan pelayanan publik. Selain guru, dosen juga masuk dalam daftar profesi yang memperoleh kesempatan perubahan status kepegawaian.

Prasetyo turut menyebut petugas pemadam kebakaran, anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga medis, serta pegawai teknis dan tenaga pelaksana lainnya sebagai bagian dari kebijakan tersebut.

Ia merinci kelompok profesi yang menjadi sasaran pengangkatan dalam penjelasannya pada konferensi pers.

"Itu termasuk dosen, kemudian ada saudara-saudara kita yang sekarang bertugas sebagai Damkar. Sebagai mana kita ketahui Damkar sekarang banyak menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.Kemudian Satpol PP, kemudian tenaga kesehatan atau tenaga medis, kemudian tenaga teknis atau tenaga pelayanan ya atau tenaga pelaksana lain," beber Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara.

Menurut Prasetyo, keputusan tersebut merupakan hasil koordinasi antara sejumlah kementerian dan DPR RI. Pembahasan dilakukan untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi mengenai status kepegawaian PPPK paruh waktu.

Pemerintah menetapkan pelaksanaan pengangkatan secara bertahap agar perubahan status tersebut dapat diterapkan sesuai keputusan yang telah disepakati.

"Keputusan ini akan berlaku secara bertahap mulai 1 Januari 2027," tutup Prasetyo.

Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed