Kemendagri Jadikan MBG Indikator Insentif Rp1 Triliun Pemda
Keberhasilan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menjadi salah satu indikator penilaian pemerintah daerah untuk memperoleh insentif dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mulai 2027. Kebijakan dengan total anggaran Rp1 triliun tersebut juga diiringi penguatan pengawasan kualitas makanan, termasuk melalui rencana inspeksi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bengkulu.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menjelaskan, anggaran insentif tersebut tidak diperuntukkan khusus bagi program MBG. Dana itu merupakan penghargaan bagi pemerintah daerah yang berhasil memenuhi berbagai indikator pembangunan.
Dalam agenda Refleksi 100 Hari Kepemimpinan Kepala BGN di Jakarta Selatan, Kamis (29/10), Sudaryono menerangkan bahwa penilaian selama ini mencakup sejumlah aspek, seperti pengendalian inflasi, pengurangan pengangguran, dan penurunan kemiskinan.
Ia menjelaskan bahwa Kemendagri telah menerapkan pemberian penghargaan kepada daerah dengan pencapaian terbaik dalam indikator tertentu.
"Anggaran insentif Rp1 triliun itu disediakan Kementerian Dalam Negeri, bukan semata-mata untuk MBG. Dana tersebut diberikan atas keberhasilan program atau indikator pemerintah daerah yang selama ini sudah berjalan," ujar Sudaryono.
Salah satu bentuk penghargaan yang telah diterapkan adalah pemberian insentif kepada daerah dengan kinerja pengendalian inflasi terbaik di masing-masing wilayah.
"Sebagai contoh, daerah dengan tingkat inflasi terbaik di suatu wilayah akan mendapatkan insentif sekitar Rp2 miliar hingga Rp3 miliar. Jadi, Rp1 triliun merupakan total anggaran, sedangkan MBG menjadi salah satu indikator mulai tahun depan," kata Sudaryono.
BGN bersama Kemendagri kini menyiapkan ukuran tambahan untuk mengevaluasi keberhasilan program MBG. Parameter yang sedang dibahas antara lain kemungkinan penurunan angka stunting dan kualitas pelayanan makanan kepada penerima manfaat.
"Ada satu indikator tambahan yang sedang kami susun bersama BGN. Ukurannya bisa berupa penurunan angka stunting, keberhasilan pelayanan MBG, atau indikator lainnya. Hal tersebut masih dalam tahap penyusunan," ujar Sudaryono.
Ia kembali menekankan bahwa penambahan indikator MBG tidak menghapus parameter pembangunan yang sudah berlaku. Seluruh kriteria tetap menjadi bagian dari mekanisme penilaian pemerintah daerah.
"Anggaran Rp1 triliun tersebut tidak hanya dikhususkan untuk MBG, tetapi program ini menambah kriteria baru di samping indikator yang sudah berjalan," tutur Sudaryono.
Sudaryono juga menyoroti pentingnya pencapaian hasil program dalam jangka panjang. Menurut dia, evaluasi MBG tidak cukup hanya berdasarkan jumlah makanan yang disalurkan atau banyaknya penerima manfaat.
"Dengan demikian, anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. MBG bukan program yang hasilnya langsung terlihat setelah seseorang diberi makanan hari ini atau besok. Ini merupakan pembangunan jangka panjang," kata Sudaryono.
Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Bengkulu memperkuat pengawasan operasional dapur SPPG bersama Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG). Rencana inspeksi mendadak disiapkan setelah rapat koordinasi dan evaluasi Satgas MBG Provinsi Bengkulu yang dipimpin Sekretaris Daerah Herwan Antoni.
Herwan menyampaikan bahwa pemeriksaan langsung diperlukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai standar dan manfaatnya diterima masyarakat.
"Kami ingin program ini berjalan dengan baik sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat," ujar Herwan Antoni.
Inspeksi akan mencakup seluruh tahapan operasional dapur, mulai dari penerimaan bahan pangan, pengolahan makanan, kebersihan fasilitas, pengemasan, hingga distribusi kepada penerima manfaat. Pemeriksaan tersebut ditujukan untuk memastikan kualitas dan keamanan pangan tetap terjaga.
Herwan juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah yang tergabung dalam Satgas MBG menjalankan tanggung jawab sesuai kewenangan masing-masing. Koordinasi dengan KPPG dan pemangku kepentingan lainnya akan diperkuat untuk mendukung pengawasan.
Kepala KPPG Provinsi Bengkulu Nurjaeni mengapresiasi dukungan pemerintah provinsi terhadap pelaksanaan program, termasuk penyediaan fasilitas kantor bagi KPPG di Jalan Indragiri, Kota Bengkulu.
Menurut Nurjaeni, fasilitas tersebut membantu kelancaran pemantauan, pengawasan, dan koordinasi dengan dapur-dapur SPPG yang telah beroperasi di wilayah Bengkulu. Kerja sama pemerintah daerah dan KPPG juga menjadi bagian penting dalam mengoptimalkan pengawasan operasional dapur.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow