Pemerintah Alihkan PPPK Paruh Waktu Menjadi Penuh Waktu
Nasib pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu lintas profesi dipastikan meningkat menjadi pegawai penuh waktu setelah pemerintah dan DPR menyepakati kebijakan tersebut di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (6/11/2026). Pengangkatan dilaksanakan bertahap mulai 1 Januari 2027 sebagai bagian dari penyelesaian persoalan kepegawaian.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, kebijakan ini tidak lagi terbatas pada tenaga pendidik. Cakupannya diperluas kepada dosen, petugas pemadam kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga kesehatan, tenaga medis, tenaga teknis, serta tenaga pelaksana lainnya.
Prasetyo menyampaikan keputusan tersebut merupakan hasil pembahasan pemerintah bersama DPR yang mempertimbangkan berbagai aspirasi tenaga pelayanan publik.
"Sebagaimana waktu lalu kami sudah pernah menyampaikan bahwa pemerintah mengambil keputusan untuk melakukan pengangkatan saudara-saudara kita yang pegawai dengan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu," ujar Prasetyo Hadi.
Perluasan kebijakan tersebut mencakup sejumlah profesi yang sebelumnya belum masuk dalam rencana pengangkatan. Pemerintah juga mempertimbangkan kebutuhan pelayanan masyarakat di berbagai sektor.
"Ya, itu termasuk dosen, kemudian ada saudara-saudara kita yang sekarang bertugas sebagai damkar, sebagaimana kita ketahui damkar sekarang banyak menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat ya, kemudian Satpol PP, kemudian tenaga kesehatan atau tenaga medis, kemudian tenaga teknis atau tenaga pelayanan, ya, menyebutnya ya, atau tenaga pelaksana lain," ujar Prasetyo Hadi.
Selain peningkatan status kepegawaian, pemerintah memberikan kesempatan kepada PPPK penuh waktu untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2027. Kesempatan tersebut berlaku bagi pegawai lintas profesi yang mengalami perubahan status.
"Jadi ini karena statusnya naik, yang lintas profesi, menjadi PPPK penuh waktu, maka diberi kesempatan yang sama untuk tahun 2027 mengikuti tes CPNS," ujar Prasetyo Hadi.
Meski demikian, pemerintah masih membahas kemungkinan perlakuan khusus untuk sejumlah bidang pekerjaan, terutama mengenai persyaratan batas usia dalam seleksi CPNS.
"Perlakuan khusus ini maksudnya kalau ingin atau kalau harapan kita nanti mengikuti proses seleksi, ya, menjadi PNS. Di sana kan banyak syarat-syarat, salah satunya adalah syarat usia. Nah, kita perlu pikirkan ada beberapa bidang yang memang membutuhkan, kami bersepakat membutuhkan perlakuan khusus," jelas Prasetyo Hadi.
Pemerintah juga merencanakan pembukaan pendaftaran CPNS pada November 2026. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini ditunjuk sebagai ketua panitia seleksi, dengan pelaksanaan rekrutmen mempertimbangkan kemampuan fiskal negara.
Prasetyo menjelaskan rekrutmen tersebut diperlukan untuk memperbarui komposisi pegawai negeri sipil sekaligus memenuhi kebutuhan tenaga kerja pada program-program prioritas pemerintah.
"Kita bersepakat untuk melakukan rekrutmen CPNS yang akan dilaksanakan tahun ini juga. Rencana bulan November ini juga akan sudah dilakukan proses pendaftaran," ujar Prasetyo Hadi.
Ia juga mengajak masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk mempersiapkan diri mengikuti seluruh tahapan seleksi.
"Oleh karenanya, kita bersepakat untuk melakukan rekrutmen CPNS yang akan dilaksanakan tahun ini juga," tutur Prasetyo Hadi.
"Dan juga mempersiapkan diri untuk mengikuti seluruh rangkaian tes yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka pengangkatan CPNS," ujar Prasetyo Hadi.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan kesepakatan peningkatan status PPPK merupakan tindak lanjut atas aspirasi yang diterima lembaganya. Pembahasan dilakukan bersama pemerintah dengan menelaah persoalan kepegawaian dari berbagai sektor.
"Keseluruhan dari hasil aspirasi yang kemudian kami bahas satu per satu di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama dengan pihak pemerintah," kata Sufmi Dasco Ahmad.
Dasco menegaskan DPR berkomitmen menampung aspirasi masyarakat dan bekerja sama dengan pemerintah untuk mencari penyelesaian atas persoalan yang disampaikan kepada parlemen.
Dalam kesepakatan tersebut, pemerintah juga mengatur keberlanjutan masa kerja guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), serta guru di lingkungan Kementerian Agama yang kontraknya berakhir pada Desember 2026. Perpanjangan serupa berlaku bagi tenaga kesehatan dan medis.
Prasetyo kembali menegaskan bahwa perubahan status akan diterapkan kepada seluruh PPPK paruh waktu sesuai hasil finalisasi pembahasan pemerintah dan DPR.
"Hari ini kita memutuskan PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu," kata Prasetyo Hadi.
Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari penyelesaian persoalan tenaga non-ASN yang selama ini bekerja dengan skema paruh waktu. Pelaksanaannya dijadwalkan berlangsung secara bertahap mulai awal 2027.
"Di tengah segala permasalahan yang kita hadapi bersama-sama, kami berkomitmen untuk satu per satu mari kita selesaikan," ucap Prasetyo Hadi.
Dalam pemberitaan mengenai keputusan tersebut, CNBC Indonesia juga memuat penegasan pemerintah mengenai peningkatan status seluruh PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.
"Pemerintah memutuskan teman-teman kita PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu, memang waktu itu baru tenaga paruh waktu pengajar atau guru. Hari ini kita memutuskan semua PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu," ujar Prasetyo Hadi.
Prasetyo menambahkan bahwa perubahan tersebut merupakan peningkatan status kepegawaian dari skema paruh waktu menjadi penuh waktu bagi pegawai yang tercakup dalam kebijakan.
"Itu secara status akan ditingkatkan dari paruh waktu menjadi penuh waktu," kata Prasetyo Hadi.
Kesempatan mengikuti seleksi CPNS juga menjadi bagian dari kebijakan peningkatan status tersebut. Pemerintah menyiapkan proses seleksi bagi PPPK penuh waktu pada 2027.
"Ini karena statusnya naik yang lintas profesi maka diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti tes CPNS," kata Prasetyo Hadi.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow