Pemerintah Buka Seleksi CPNS 2027 untuk PPPK Penuh Waktu
Pemerintah memberikan kesempatan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dijadwalkan mulai 2027. Kebijakan ini mencakup berbagai profesi, termasuk tenaga pendidikan, kesehatan, teknis, dan pelayanan publik, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa kesempatan tersebut juga terbuka bagi PPPK paruh waktu yang nantinya memperoleh pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu. Mereka memiliki peluang mengikuti seleksi CPNS dengan ketentuan yang sama.
Dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube TV Parlemen, Jumat (6/11/2026), Prasetyo menjelaskan kebijakan tersebut.
"Bagi saudara-saudara kita yang nanti sudah diangkat menjadi PPPK penuh waktu, maka akan diberikan kesempatan yang sama, tempo hari yang lalu juga sudah kita umumkan, untuk mengikuti tes CPNS yang akan dimulai di tahun 2027," kata Prasetyo.
Pemerintah sebelumnya memutuskan meningkatkan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Kebijakan peningkatan status tersebut tidak lagi terbatas pada guru, tetapi diperluas ke berbagai bidang pekerjaan.
Kelompok profesi yang masuk dalam kebijakan ini meliputi dosen, petugas pemadam kebakaran (Damkar), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga kesehatan, tenaga teknis, serta tenaga pelayanan lainnya.
Prasetyo menegaskan bahwa perubahan status kepegawaian tersebut menjadi dasar pemberian kesempatan mengikuti seleksi CPNS 2027.
"Jadi ini karena statusnya naik, yang lintas profesi menjadi PPPK penuh waktu, maka diberi kesempatan yang sama untuk tahun 2027 mengikuti tes CPNS," ujar Prasetyo.
Selain membuka peluang mengikuti seleksi CPNS, pemerintah juga menetapkan perpanjangan masa kerja bagi guru non-ASN yang bertugas di sekolah negeri dan terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Kebijakan ini ditujukan kepada guru dengan perjanjian kerja yang berakhir pada Desember 2026.
Prasetyo menyebut kebijakan perpanjangan tersebut mencakup 172.323 guru serta 2.482 guru yang berada di bawah Kementerian Agama.
"Pemerintah mengambil keputusan untuk memberikan perpanjangan, ini berlaku bagi kurang lebih 172.323 orang, dan kurang lebih 2.482 guru yang berada di Kementerian Agama, ini diperpanjang masa kerjanya yang akan habis di Desember 2026 nanti," terang Prasetyo.
Perpanjangan masa kerja juga diberikan kepada tenaga kesehatan dan tenaga medis. Dengan keputusan tersebut, kebijakan pemerintah tidak hanya menyasar tenaga pendidikan, tetapi turut mencakup pekerja di sektor kesehatan.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow