Menu
Close
Peradaban.id

Fakta Membentuk Peradaban

MPR Jadwalkan Pemilihan Wakil Presiden pada 2 Desember 2026

Smallest Font
Largest Font

Proses pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia memasuki tahap penentuan setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan 2 Desember 2026 sebagai jadwal pemilihan dan pelantikan pengganti Gibran Rakabuming Raka di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto akan mengusulkan dua kandidat, sementara sejumlah partai politik menyerahkan keputusan akhir kepadanya.

Keputusan jadwal tersebut dihasilkan melalui rapat gabungan pimpinan MPR, pimpinan fraksi, dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Jumat, 13 November 2026. Agenda ini menyusul penyerahan surat pengunduran diri Gibran pada Kamis, 12 November 2026.

Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan bahwa sidang paripurna akan mencakup pemilihan, pengesahan, dan pelantikan wakil presiden yang baru.

“Rapat gabungan hari ini memutuskan empat hal penting. Pertama, pelaksanaan Rapat Paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon Wakil Presiden terpilih akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2026 di Gedung Senayan ini,” ujar Ahmad Muzani, Ketua MPR RI.

MPR juga mengirimkan surat kepada Prabowo pada 13 November 2026 untuk meminta dua nama kandidat. Presiden memiliki waktu maksimal 14 hari setelah menerima surat tersebut untuk menyampaikan usulannya kepada pimpinan MPR.

Selain itu, MPR membentuk tim verifikasi beranggotakan 36 orang untuk memeriksa kelengkapan dan keabsahan administrasi kedua kandidat. Tim ad hoc dengan jumlah anggota yang sama juga dibentuk untuk menyusun rancangan ketetapan MPR mengenai pengangkatan wakil presiden terpilih.

Muzani menyebut percepatan proses dilakukan meskipun konstitusi memberikan batas waktu 60 hari untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden.

“Kami merasa perhatian dan harapan masyarakat terhadap persoalan ini begitu besar. Karena itu, kami menyampaikan terima kasih atas dukungan, pandangan, perhatian, dan pemikiran yang begitu besar disampaikan oleh seluruh masyarakat dari berbagai macam lapisan. Pimpinan MPR berharap hajat yang akan diselenggarakan nanti berjalan lancar,” ucap Ahmad Muzani.

Sebelum keputusan jadwal tersebut, Gibran telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR di Jakarta Pusat. Muzani mengonfirmasi bahwa surat serupa juga telah disampaikan kepada Prabowo dan Gibran meminta proses pengunduran dirinya segera ditindaklanjuti.

“Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Ahmad Muzani.

“Surat yang sama, menurut beliau, juga sudah disampaikan ke Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto,” ujar Ahmad Muzani.

Di tengah proses tersebut, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partainya berpegang pada konstitusi dalam menyikapi pengisian jabatan wakil presiden. Dia menyebut keputusan strategis mengenai sikap politik partai berada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Pengisian Wapres sudah diatur dalam konstitusi. Sikap PDI Perjuangan adalah taat pada konstitusi dan demokrasi serta menjunjung tinggi supremasi hukum. Hal-hal strategis terkait sikap politik PDI Perjuangan adalah kewenangan Ketua Umum Partai, yakni Ibu Prof Dr. Megawati Soekarnoputri,” ujar Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP.

Pernyataan tersebut disampaikan Hasto ketika menghadiri puncak Pekan Peduli Sampah Nasional bertajuk Merawat Pertiwi di Danau Duta Harapan Telaga Mas, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, 14 November 2026.

Dia kembali mengingatkan pentingnya penghormatan terhadap aturan konstitusi dan prinsip demokrasi dalam proses pergantian wakil presiden.

“Prinsip-prinsip konstitusionalisme ini harus kita hormati, demokrasi yang baik harus kita hormati,” tegas Hasto Kristiyanto.

Menurut Hasto, konstitusi memberikan kewenangan kepada Prabowo untuk mengajukan dua nama calon pengganti Gibran kepada MPR.

“Konstitusi memberikan mandat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden pengganti,” tegas Hasto Kristiyanto.

Hasto berharap kandidat yang diajukan mampu menjawab persoalan masyarakat, terutama kesulitan ekonomi, terbatasnya lapangan pekerjaan, dan kenaikan harga kebutuhan pokok.

“Maka kita hormati hak prerogatif dari presiden yang telah diberikan konstitusi untuk memberikan dua nama yang terbaik yang menjadi harapan rakyat, yang nantinya menjawab berbagai persoalan-persoalan ekonomi, sulitnya mencari lapangan pekerjaan, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok rakyat, ini yang menjadi harapan bersama dan juga mampu membangun masa depan yang lebih baik,” ungkap Hasto Kristiyanto.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan PDIP bergabung dengan koalisi pemerintahan, Hasto kembali menempatkan keputusan tersebut sebagai kewenangan Megawati.

“Hal-hal yang terkait dengan keputusan strategis, itu Ibu Ketua Umum yang memutuskan, ya,” kata Hasto Kristiyanto.

Hasto juga mengaitkan pengunduran diri Gibran dengan perlunya evaluasi terhadap praktik penyelenggaraan negara. Dia menyoroti pentingnya supremasi hukum, etika, dan moral serta mengkritik penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan keluarga.

“Siapa yang menyalahgunakan kepercayaan itu, apalagi dengan melakukan intervensi kekuasaan hanya untuk kepentingan sempit, kepentingan anaknya dan sebagainya, maka ini akan menciptakan kerapuhan,” tandas Hasto Kristiyanto.

Dia turut menegaskan bahwa PDIP mengutamakan ideologi, perjuangan bagi rakyat Marhaen, dan kedisiplinan kader.

“Bagi yang tidak sesuai dengan ideologi dan platform Partai serta tidak mau berjuang bagi pembebasan rakyat Marhaen, dipersilakan keluar atau mengundurkan diri dari Partai,” tutur Hasto Kristiyanto.

Hasto kemudian menyinggung sanksi pemecatan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Gibran, dan Bobby Nasution. Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap ideologi serta disiplin partai.

“Ketidaktaatan terhadap ideologi partai, komitmen terhadap rakyat banyak, kemudian membangun supremasi hukum, demokrasi dengan jalan kerakyatan, bukan dengan jalan keluarga, apalagi dengan intervensi kekuasaan,” pungkas Hasto Kristiyanto.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyatakan partainya tidak terlibat dalam pertemuan Prabowo dengan para ketua umum partai politik di Istana Kepresidenan Bogor. Dia menegaskan PDIP masih menempatkan diri sebagai partai penyeimbang.

“Itu kan pertemuan parpol koalisi, buat apa PDIP ikutan?” ujar Deddy Sitorus, Ketua DPP PDIP.

Deddy menilai Prabowo merupakan pihak yang paling memahami kebutuhan pemerintahan sehingga PDIP tidak ingin mencampuri penentuan kandidat.

“Presiden paling tahu sosok dan kemampuan seperti apa yang dibutuhkan Presiden untuk membantunya mengelola pemerintahan. Itu hak prerogatif presiden dan kami sebagai partai penyeimbang tidak perlu ikut campur,” ujar Deddy Sitorus.

Dia juga menyoroti kompleksitas pengelolaan pemerintahan dengan banyaknya kementerian dan lembaga. Selain persoalan birokrasi, kondisi ekonomi dan geopolitik turut menjadi pertimbangan dalam menentukan wakil presiden berikutnya.

“Dengan jumlah kementerian lembaga yang begitu banyak tentunya mengelola pemerintahan menjadi sangat kompleks,” tutur Deddy Sitorus.

“Belum lagi masalah ekonomi dan geopolitik yang kurang positif perlu menjadi pertimbangan Presiden dalam memilih wakil presiden yang baru,” imbuh Deddy Sitorus.

Di pihak koalisi pemerintahan, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa Prabowo memberikan waktu satu pekan kepada partai-partai koalisi untuk membahas usulan kandidat. Pernyataan tersebut disampaikan setelah pertemuan tertutup di Istana Bogor pada Jumat malam, 13 November 2026.

“Tapi tadi beliau menyampaikan, dikasih waktu satu minggu, nanti untuk dia mendiskusikan di internal siapa kira-kira usulan. Walaupun semua terserah kepada Bapak Presiden, ya. Tetapi catatan, kalau dari kader PAN, nggak ada,” kata Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN.

Zulkifli menyebut Prabowo belum mengumumkan kandidat pengganti Gibran dalam pertemuan tersebut. Presiden dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Palu, Sulawesi Tengah, dan Manila, Filipina, dalam waktu dekat.

Dia juga membuka kemungkinan kader Gerindra menjadi kandidat pengganti Gibran.

“Ya, teman-teman dari, kalau kami mungkin teman-teman dari Gerindra lah,” kata Zulkifli Hasan.

Nama Puan Maharani dan Pramono Anung turut disebut dalam pembicaraan mengenai calon wakil presiden. Namun, Hasto menegaskan keputusan mengenai sikap partai terhadap pencalonan tetap berada di tangan Megawati.

Pramono sendiri memberikan tanggapan singkat ketika ditanya mengenai namanya yang masuk dalam bursa kandidat. Peristiwa tersebut terjadi setelah dia memimpin rapat tingkat Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada Kamis, 12 November 2026.

“Pertanyaannya mantap banget,” ujar Pramono Anung.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai Prabowo memiliki ruang lebih luas untuk menentukan pengganti Gibran karena Gibran bukan kader partai politik di parlemen. Menurutnya, tidak ada partai koalisi yang saat ini mempunyai posisi dominan.

“Faktor Gibran yang bukan bagian dari parpol di parlemen menjadikan Presiden Prabowo punya keleluasaan menentukan pengganti Gibran,” kata Dedi Kurnia Syah, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion.

Dedi memperkirakan kandidat berpeluang berasal dari lingkungan terdekat Prabowo atau kader Gerindra. Meski demikian, kader partai mitra koalisi maupun tokoh di luar partai politik tersebut juga berpeluang masuk dalam pertimbangan.

“Untuk kondisi ini banyak nama potensial muncul, utamanya justru dari lingkaran Presiden sendiri atau kader Gerindra, setelah itu baru menyasar mitra koalisi, dan ada peluang juga tidak dari keduanya,” terang Dedi Kurnia Syah.

Senada dengan pandangan tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan Prabowo perlu mendapatkan keleluasaan dalam menentukan pendampingnya. Dia menilai kecocokan hubungan kerja antara presiden dan wakil presiden menjadi salah satu pertimbangan penting.

“Saya kira kita harus memberikan keleluasaan sepenuhnya kepada Pak Prabowo untuk mencari sosok yang memiliki kecocokan sangat kuat dengan Pak Prabowo,” kata Ahmad Doli Kurnia.

Sejumlah nama lain yang turut disebut dalam bursa pengganti Gibran adalah Ketua DPR Puan Maharani, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua DPD Sultan B Najamudin. Hingga perkembangan terakhir, Prabowo belum mengumumkan dua nama yang akan diajukan kepada MPR.

Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed