Pengamat Minta Dokumen Cawapres Pengganti Gibran Dibuka ke Publik
Proses pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki tahap verifikasi persyaratan setelah MPR RI membentuk tim khusus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026). Pengamat politik meminta seluruh dokumen calon pengganti, termasuk ijazah pendidikan menengah, dibuka agar masyarakat dapat mengawasi proses tersebut.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai keterbukaan dokumen menjadi langkah penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses pergantian wakil presiden.
"Iya (perlu dibuka), lebih bagus supaya publik percaya," ujar Adi Prayitno kepada Kompas.com, Jumat (13/11/2026).
Menurut Adi, dokumen persyaratan harus dapat diakses dengan mudah sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk ikut mengawasi proses verifikasi. Ia juga meminta tim bentukan MPR melakukan pemeriksaan langsung terhadap keabsahan dokumen calon pengganti.
"Harus dan wajib. Dan tentu dokumen persyaratan lainnya mesti terverifikasi dengan baik," ujar Adi.
Ia menilai pemeriksaan langsung diperlukan untuk mencegah terulangnya persoalan mengenai keabsahan ijazah calon wakil presiden. Adi kemudian menyinggung proses pemeriksaan dokumen pendidikan Gibran sebelumnya.
"Kejadian yang Gibran ini karena KPU hanya percaya dan bermodalkan suket dari dikdasmen tanpa datang langsung ke sekolah Gibran di Singapur atau Australia. Jadinya fatal karena setelah 2 tahun menjabat ijazahnya dipersoalkan," tutur Adi.
Persyaratan calon wakil presiden tercantum dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Aturan tersebut memuat 20 ketentuan yang harus dipenuhi kandidat.
Beberapa persyaratan di antaranya menyelesaikan pendidikan minimal setingkat sekolah menengah atas, berstatus warga negara Indonesia sejak lahir, serta berusia minimal 40 tahun.
Ketentuan usia tersebut juga mengalami perubahan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan itu menetapkan alternatif persyaratan berupa pengalaman pernah atau sedang menduduki jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa lembaganya telah membentuk tim verifikasi untuk memeriksa seluruh persyaratan calon wakil presiden pengganti Gibran. Tim tersebut terdiri dari 36 anggota dan dipimpin salah satu pimpinan MPR.
"Rapat gabungan telah memutuskan jumlah tim verifikasi ada 36 yang akan diketuai oleh seorang di antaranya dari pimpinan MPR. Tim verifikasi ini tugasnya adalah verifikasi semua persyaratan calon Wakil Presiden," ujar Ahmad Muzani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Selain membentuk tim verifikasi, MPR telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta nama calon wakil presiden pengganti Gibran.
Menurut jadwal yang disampaikan dalam pemberitaan Kompas.com, pemilihan sekaligus pelantikan wakil presiden baru direncanakan berlangsung pada 2 Desember 2026.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow