MPR Proses Pengunduran Gibran dan Siapkan Pengganti Wapres
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia membuat MPR RI harus menyiapkan mekanisme pengisian posisi tersebut. Surat pengunduran diri diterima Ketua MPR Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026), sehingga proses pergantian kini memasuki tahapan konstitusional.
Menurut keterangan resmi MPR RI, Gibran menyerahkan surat pengunduran diri atas permintaan sendiri tanpa mencantumkan alasan spesifik. Surat serupa juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. MPR menerima dokumen tersebut pada pukul 11.26 WIB.
Dalam suratnya, Gibran menyampaikan keputusan berhenti dari jabatan Wakil Presiden masa jabatan 2024–2029 dengan pertimbangan kepentingan negara dan kelancaran pemerintahan.
"Dengan ini saya Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029, menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri. Keputusan ini saya ambil penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari diri saya sendiri," ujar Ahmad Muzani saat membacakan isi surat Gibran.
Setelah menerima surat tersebut, pimpinan MPR langsung menggelar rapat pimpinan. Berdasarkan hasil rapat, lembaga itu menjadwalkan rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD pada Jumat, 13 November 2026, pukul 14.00 WIB.
Ahmad Muzani menjelaskan bahwa rapat tersebut akan membahas tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden sekaligus menentukan langkah administratif dan kelembagaan.
"Rapat pimpinan MPR menyepakati satu hal. Pada hari Jumat, kita akan menyelenggarakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh seluruh pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD di MPR. Rapat gabungan akan diselenggarakan pada hari Jumat, pukul 14.00 WIB besok siang," ujar Ahmad Muzani.
Menurut keterangan MPR, terdapat empat agenda utama dalam rapat gabungan. Agendanya meliputi penetapan jadwal sidang paripurna, penyampaian surat kepada Presiden untuk meminta dua nama calon, pembentukan tim verifikasi berkas, serta pembentukan tim ad hoc penyusun rancangan ketetapan MPR.
"Keempat, rapat gabungan akan menyepakati tim ad hoc yang bertugas untuk menyiapkan rancangan ketetapan MPR. Itulah ketetapan yang akan kita putuskan pada Jumat besok pukul 14.00 WIB," ujar Ahmad Muzani.
MPR menyatakan kekosongan jabatan Wakil Presiden berlaku sejak 12 November 2026. Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, proses pengisian posisi tersebut harus diselesaikan paling lama 60 hari.
"Sejak hari ini, maka jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia mengalami kekosongan dan tugas MPR dalam waktu 60 hari selambat-lambatnya untuk mengisi jabatan kekosongan posisi Wakil Presiden tersebut," kata Ahmad Muzani.
Dalam ketentuan konstitusi tersebut, Presiden memiliki kewenangan mengajukan dua calon Wakil Presiden kepada MPR. Ahmad Muzani menyebut pengajuan nama harus dilakukan paling lambat 14 hari setelah Presiden menerima surat permintaan resmi dari MPR.
Gibran juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Indonesia melalui surat pengunduran dirinya. Ucapan tersebut menjadi bagian dari dokumen yang dibacakan pimpinan MPR setelah menerima permohonan tersebut.
"Melalui Majelis, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya selama mengemban amanah sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," demikian isi surat Gibran.
Ahmad Muzani menegaskan bahwa proses selanjutnya akan melibatkan Presiden sebagai pihak yang mengusulkan dua kandidat. MPR kemudian menjalankan mekanisme pemilihan sesuai ketentuan konstitusi.
"Beliau tidak menyampaikan banyak hal. Maksud kedatangannya adalah untuk menyampaikan surat pengunduran diri, dan beliau meminta agar proses pengunduran diri tersebut segera diproses oleh MPR RI. Nanti selaku Presiden memberikan dua nama setelah dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyetor dua nama calon Wakil Presiden dalam 14 hari," ujar Ahmad Muzani.
Spekulasi mengenai figur pengganti Gibran mulai berkembang di ruang publik. Kompas.com dalam ulasannya pada 15 November 2026 menyebut sejumlah nama yang diperbincangkan, antara lain Sufmi Dasco Ahmad, Puan Maharani, Amran Sulaiman, Agus Harimurti Yudhoyono, Pramono Anung, Ganjar Pranowo, Sultan B. Najamudin, Mahfud MD, Zulkifli Hasan, dan Anies Baswedan. Nama-nama tersebut belum merupakan daftar resmi calon dari Presiden.
Ulasan tersebut juga menyoroti sejumlah kriteria bagi calon pengganti, termasuk legitimasi konstitusional dan etik, keselarasan dengan kebijakan Presiden, serta pemahaman terhadap ekonomi konstitusi. Kriteria lainnya berkaitan dengan kemampuan memperkuat koordinasi pemerintahan dan menjaga stabilitas politik.
Dalam pembahasan arah pembangunan, ulasan Kompas.com menyinggung perubahan prioritas pemerintahan Prabowo yang mencakup program Makan Bergizi Gratis, renovasi sekolah, Sekolah Rakyat, ketahanan pangan, dan penguatan ekonomi masyarakat. Artikel tersebut menggambarkan pergeseran perhatian dari pembangunan infrastruktur fisik menuju pembangunan manusia.
Ulasan itu juga mencatat penyusutan alokasi anggaran IKN dari sekitar Rp 44 triliun pada 2024 menjadi sekitar Rp 15 triliun pada 2025, serta kebijakan efisiensi belanja negara melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Sejumlah program dan proyek sebelumnya tetap dilanjutkan, termasuk hilirisasi.
Perubahan arah kebijakan tersebut digambarkan melalui semangat pembangunan manusia, sebagaimana tercermin dalam ungkapan "bangunlah badannya ke bangunlah jiwanya". Ulasan yang sama menggunakan semboyan "Indonesia first!" untuk menggambarkan penekanan pada kepentingan nasional.
Menurut ulasan Kompas.com, pemerintahan membutuhkan Wakil Presiden yang mampu mendukung agenda Presiden, bukan menghadirkan arah kepemimpinan yang saling bertentangan. Namun, keputusan mengenai nama pengganti tetap berada dalam mekanisme konstitusional yang melibatkan Presiden dan MPR.
Pimpinan MPR menargetkan Wakil Presiden pengganti dapat terpilih dan dilantik pada 2 Desember 2026. Target tersebut menjadi bagian dari agenda percepatan pengisian jabatan yang saat ini masih kosong.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow