Menu
Close
Peradaban.id

Fakta Membentuk Peradaban

MPR Bentuk Tim Verifikasi Cawapres Pengganti Gibran

Smallest Font
Largest Font

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mulai menyiapkan mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri pada 12 November 2026. Dalam rapat gabungan di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026), MPR menetapkan dua tim untuk mempersiapkan pemilihan dan pelantikan wakil presiden pengganti.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ditunjuk memimpin tim verifikasi dokumen calon. Sementara itu, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul dipercaya menjadi Ketua Tim Ad Hoc yang bertugas mempersiapkan keseluruhan proses pemilihan dan pelantikan.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan, Tim Ad Hoc beranggotakan 36 orang yang berasal dari fraksi-fraksi MPR dan kelompok DPD. Tim tersebut juga memiliki dua wakil ketua.

“Rapat gabungan juga memutuskan bahwa tim ad hoc, panitia ad hoc akan diketuai oleh Mas Bambang Wuryanto dengan diisi oleh 2 orang wakil ketua, dengan keanggotaan 36 orang yang sudah kita tetapkan dari fraksi dan kelompok DPD,” ujar Ahmad Muzani.

Untuk tim verifikasi, MPR menetapkan Lestari Moerdijat sebagai koordinator, Habiburokhman sebagai ketua, serta seorang perwakilan PDI Perjuangan sebagai sekretaris.

“Dan tim verifikasi, koordinatornya Ibu Lestari Moerdijat dengan ketua tim Saudara Habiburokhman dan sekretaris dari PDI Perjuangan,” tutur Ahmad Muzani.

Muzani menyebut pembentukan kedua tim diperlukan karena pemilihan wakil presiden oleh MPR untuk mengisi jabatan kosong merupakan praktik ketatanegaraan yang belum pernah terjadi sejak era reformasi.

“Memang ini adalah praktik penyelenggaraan ketatanegaraan baru, belum pernah terjadi sejak reformasi presiden atau wakil presiden dipilih oleh Majelis, baru kali ini dipilih oleh Majelis sehingga perlu ada penyesuaian dan persiapan yang lebih matang,” jelas Ahmad Muzani.

Habiburokhman mengatakan tim verifikasi akan bekerja mulai 25 November hingga 8 Desember 2026. Pemeriksaan mencakup kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon wakil presiden yang diajukan Presiden Prabowo Subianto.

“Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Wapres baru dijadwalkan Hari Rabu 9 Desember 2026. Tugas utama tim verifikasi adalah meneliti kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon Presiden,” ujar Habiburokhman.

Ia kemudian menegaskan jadwal pemeriksaan dokumen yang telah ditetapkan MPR.

“Verifikasi akan dilaksanakan tanggal 25 November sampai dengan 8 Desember 2026,” lanjut Habiburokhman.

Habiburokhman juga memastikan pemeriksaan tidak sekadar menjadi tahapan administratif. Tim akan berkoordinasi dengan berbagai instansi untuk mencocokkan dokumen yang diserahkan calon dengan kondisi sebenarnya.

“Kami akan proaktif dengan instansi terkait untuk memaksimalkan tugas kami. Dalam menjalankan tugas kami tak ingin kerja sekedar formalitas, kami akan proaktif agar mendapat kepastian bahwa semua dokumen yang diserahkan calon benar adanya,” ujar Habiburokhman.

Di sisi lain, partai-partai politik pendukung pemerintahan belum mengajukan kandidat pengganti Gibran. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai sikap tersebut berkaitan dengan etika politik karena Prabowo memiliki kewenangan menentukan calon.

“Itu hanya etiket politik saja ya, mereka sudah ada di partai koalisi sehingga leader-nya itu Pak Prabowo. Karena itu dalam etika politik, wajar kalau mereka menyerahkan itu ke Prabowo,” kata Jamiluddin Ritonga.

Menurut Jamiluddin, pengajuan dua kandidat wakil presiden merupakan hak prerogatif presiden. Karena itu, partai koalisi dinilai tidak perlu mendahului keputusan kepala negara.

“Karena itu tidak elok kalau partai-partai koalisi itu cawe-cawe untuk mengajukan nama,” ucap Jamiluddin.

Ia juga menilai partai-partai pendukung tidak ingin memunculkan kesan sedang membangun persaingan politik dengan Prabowo, terutama menjelang Pemilu 2029.

“Kalau dalam bahasa saya, partai-partai koalisi ini tidak mau nanti dinilai melakukan konflik terhadap Prabowo,” tutur Jamiluddin.

Jamiluddin memperkirakan Prabowo mungkin sudah memiliki sejumlah kandidat tanpa harus menunggu usulan dari partai pendukung.

“Tapi kalau ada partai koalisi yang menyampaikan calon dan itu di luar yang ada di kantong Prabowo, ini kan akan jadi masalah. Karena itulah tadi saya katakan, sebagai partai koalisi dan sebagai pengusung, mereka menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo yang memang mempunyai hak prerogatif itu,” jelas Jamiluddin.

Ia turut menyinggung ketentuan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) mengenai peluang calon wakil presiden berasal dari partai pengusung. Empat partai pengusung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 yang berada di Senayan adalah Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN.

“Tapi karena mereka tadi sudah berada di koalisi dan di koalisi itu leader-nya adalah Gerindra yang dalam hal ini ketua umumnya Prabowo, secara etika mereka menyerahkan kepada Prabowo, selain memang itu hak prerogatif Presiden,” jelas Jamiluddin.

Pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, melihat sikap tersebut juga dipengaruhi kuatnya posisi politik Prabowo. Menurutnya, jabatan presiden sekaligus ketua umum partai besar membuat daya tawar partai pendukung relatif terbatas.

“Tentu Prabowo sangat powerful posisi politiknya saat ini. Presiden yang sekaligus ketua umum partai politik yang memungkinkan partai koalisi tak berani sodorkan nama,” beber Adi Prayitno.

Adi menambahkan, kewenangan presiden dalam proses pengajuan calon menjadi alasan lain partai-partai memilih tidak menyodorkan kandidat.

“Itu bunyi undang-undang. Wajar jika partai koalisi tak sorongkan nama. Tapi mungkin juga partai koalisi ini bargain politiknya lemah karena mereka bukan partai penguasa, namun sebatas partai pendukung penguasa,” tuturnya.

Ia juga menyoroti kemungkinan munculnya anggapan bahwa partai yang mengusulkan kandidat sedang mengincar jabatan wakil presiden.

“Ada kekhawatiran bakal di-bully (dianggap) mengincar kursi wapres jika partai sodorkan nama cawapres. Meski begitu soal capres pengganti Gibran pasti sudah melalu rapat dan persetujuan partai koalisi,” jelas Adi.

Sejumlah pimpinan partai telah menyampaikan sikap mereka. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan partainya tidak mengajukan kandidat dan memilih mengikuti mekanisme konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat 2 UUD 1945.

“Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan wakil presiden,” ujar Agus Harimurti Yudhoyono.

Dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (13/11/2026), AHY juga mengingatkan agar spekulasi politik tidak mendahului proses konstitusional.

“Janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita. Pesan kami sederhana, jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi,” kata AHY.

Partai Golkar mengambil sikap serupa. Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, menyatakan penentuan kandidat sepenuhnya menjadi kewenangan presiden dan tidak harus berasal dari partai koalisi.

“Itu semua tergantung presiden, tidak ada di dalam aturan (sosok cawapres) harus dari koalisi atau dari mana, presiden yang akan melihat mana yang dia yakin ini akan membantu dia dalam mengemban tugas,” kata Melchias Markus Mekeng.

Ketua DPP PAN Bima Arya Sugiarto juga menyatakan partainya menyerahkan proses penggantian wakil presiden kepada Prabowo.

“Menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak Presiden. Enggak ada (usulan nama), kami serahkan ke Bapak Presiden,” tegas Bima Arya.

Selain Demokrat, Golkar, dan PAN, PDI Perjuangan, NasDem, PKB, serta PKS juga disebut tidak mengajukan kandidat. Sementara itu, Gerindra mengisyaratkan calon pengganti Gibran berpeluang berasal dari partai pengusung Prabowo pada Pilpres 2024.

Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed