Menu
Close
Peradaban.id

Fakta Membentuk Peradaban

Prabowo Siapkan Dua Nama Pengganti Gibran Lewat Koalisi

Smallest Font
Largest Font

Presiden Prabowo Subianto membuka kemungkinan menggelar pembicaraan bersama partai-partai koalisi untuk menentukan dua nama calon pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Langkah tersebut menjadi bagian dari proses pengisian jabatan setelah pengunduran diri Gibran, sebagaimana disampaikan Menko Hukum, HAM, dan Imipas Yusril Ihza Mahendra di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Menurut Yusril, Presiden memiliki kewenangan mengajukan dua kandidat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Mekanisme konsultasi maupun pembahasan bersama partai koalisi berada dalam pertimbangan Prabowo.

Yusril menjelaskan bahwa ketentuan mengenai keterlibatan partai koalisi juga tercantum dalam Undang-Undang MD3. Namun, hingga Kamis (12/11/2026), belum ada kepastian mengenai jadwal pertemuan tersebut.

"Jadi presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden itu sepenuhnya kewenangan beliau. Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja atau juga tidak berkonsultasi juga tidak apa-apa. Beliau juga bisa berunding dengan partai-partai koalisi, itu karena juga memang disebutkan di dalam Undang-Undang MD3 bahwa ini juga harus diutarakan dengan partai koalisi," ujar Yusril Ihza Mahendra, Menko Hukum, HAM, dan Imipas.

Yusril menyebut Prabowo telah menyampaikan kemungkinan untuk berdiskusi dengan partai pendukung pemerintah. Meski demikian, keputusan mengenai waktu pelaksanaan pembicaraan sepenuhnya diserahkan kepada Presiden.

"Dan beliau akan berbicara dengan partai koalisi, ketetapan kami belum tahu. Cuman tadi beliau katakan, 'Mungkin saya perlu bicara dengan partai koalisi, ya'. Kita maklum hal itu. Tapi kapan akan diselenggarakan, ya, sepenuhnya kita serahkan kepada beliau," ujar Yusril.

Nama Yusril sendiri turut muncul dalam pembicaraan publik mengenai kandidat pengganti Gibran. Menanggapi spekulasi tersebut, ia tidak memberikan penilaian terhadap peluang dirinya dan mempersilakan masyarakat menyampaikan aspirasi.

"Dan saya kira nama-nama dicalonkan menjadi bakal calon itu, ya, itu masyarakat, ya. Publik silakan saja saya nggak bisa berkomentar apa-apa," ujar Yusril kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Ia menegaskan bahwa penentuan kandidat merupakan keputusan Presiden. Yusril juga menilai Prabowo memiliki pertimbangan politik untuk memilih sosok yang akan mendampinginya dalam sisa masa pemerintahan.

"Pada akhirnya semua kita serahkan kepada Bapak Presiden. Kita percaya beliau punya kebijaksanaan, punya insting politik yang baik dan punya gambaran juga yang baik tentang siapa yang akan membantu beliau sebagai wakil presiden untuk sisa masa jabatan dari 3 tahun ke depan lebih kurang dari sekarang," ujar Yusril.

Selain Yusril, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga disebut masuk dalam bursa kandidat. Ketika ditanya mengenai kemungkinan tersebut setelah memimpin rapat tingkat Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2026), Pramono merespons dengan tertawa.

"Pertanyaannya mantap banget," ujar Pramono Anung.

Pramono tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai namanya yang dikaitkan dengan posisi Wakil Presiden. Ia mengakhiri sesi tanya jawab dengan menyampaikan salam penutup.

Proses pergantian Wakil Presiden juga memiliki batas waktu yang telah disampaikan Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Presiden harus menyerahkan dua nama kandidat paling lambat 14 hari setelah surat permintaan resmi dari MPR diterbitkan.

"Batas waktu dari Presiden untuk memberikan dua nama sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyetor dua nama calon Wakil Presiden, 14 hari," ujar Ahmad Muzani setelah menerima Gibran di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Muzani menjelaskan bahwa MPR terlebih dahulu memproses surat pengunduran diri Gibran. Tahapan berikutnya mencakup rapat pimpinan MPR, kemudian rapat gabungan yang melibatkan pimpinan MPR dan kelompok DPD.

Berdasarkan penjelasan Muzani, MPR memiliki waktu keseluruhan 60 hari sejak pengunduran diri Gibran untuk mempersiapkan proses pengisian jabatan Wakil Presiden definitif.

"Sejak sekarang, MPR memiliki waktu 60 hari untuk mempersiapkan proses tersebut. Saya kira ini hal-hal yang perlu kami sampaikan. Kami mohon doa, dukungan dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia agar proses demokratisasi ini bisa berjalan dengan baik dan peristiwa ini menjadi praktik ketatanegaraan baru bagi kita," ujar Ahmad Muzani, Ketua MPR RI.

Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed