Gibran Mundur dari Wapres, Negara Tetap Tanggung Fasilitas
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI tidak serta-merta menghapus haknya atas fasilitas negara. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1978, mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat tetap memperoleh rumah kediaman, kendaraan negara, pengemudi, serta biaya pemeliharaan kendaraan yang ditanggung pemerintah.
Seperti dilansir dari Detik Oto, Gibran telah menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada MPR dan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo mengaku berat hati menerima keputusan tersebut setelah Gibran mendampinginya sejak masa kampanye hingga pelaksanaan pemerintahan.
Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan bahwa jabatan wakil presiden menjadi kosong setelah pengunduran diri Gibran. Pernyataan tersebut disampaikan di Gedung MPR, Jakarta Pusat, Kamis (12/11).
Menurut Muzani, proses pengisian jabatan wakil presiden akan dilakukan secepatnya. Ketentuan dalam UUD 1945 mengatur bahwa pengisian posisi tersebut harus dilaksanakan paling lama 60 hari.
Dalam keterangannya di Istana Merdeka, Prabowo menyampaikan penghargaan atas kontribusi Gibran selama mendampinginya. Presiden menilai peran tersebut sudah diberikan sejak perjuangan memperoleh mandat rakyat hingga pelaksanaan program pemerintahan.
"Saya ingin menyampaikan bahwa beliau telah banyak membantu saya. Mulai dari masa kampanye untuk memperoleh mandat dari rakyat," kata Prabowo di Istana Merdeka.
Selain menyampaikan apresiasi, Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya menerima keputusan pengunduran diri tersebut dengan berat hati.
Sementara itu, Ahmad Muzani menjelaskan bahwa kekosongan jabatan wakil presiden berlaku sejak Gibran menyatakan pengunduran diri. Ia juga menegaskan bahwa MPR akan segera memproses pengisian posisi tersebut sesuai ketentuan konstitusi.
"Sejak Pak Gibran menyatakan mundur, kosong," kata Muzani di Gedung MPR, Jakarta Pusat, Kamis (12/11).
Hak fasilitas bagi mantan wakil presiden diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Dalam ketentuan tersebut, mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat berhak mendapatkan sebuah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya. Negara juga menyediakan satu kendaraan milik negara lengkap dengan pengemudinya.
"Kepada bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya masing-masing: a. diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya b. disediakan sebuah kendaraan milik Negara dengan pengemudinya," demikian bunyi aturan tersebut.
Ketentuan yang sama juga mengatur pembiayaan operasional kendaraan. Biaya pemeliharaan kendaraan bermotor beserta gaji pengemudi menjadi tanggungan negara.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow