Kemnaker Bantah Danantara Kelola Dana Cadangan Pesangon
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan belum ada kewajiban bagi perusahaan untuk menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Penegasan ini disampaikan pada Minggu (15/11/2026) untuk meluruskan informasi yang beredar di media sosial mengenai penunjukan lembaga pengelola dana tersebut.
Dilansir dari Detik Finance, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyatakan pemerintah belum menetapkan institusi yang bertanggung jawab mengelola Dana Cadangan Pesangon.
Indah juga menegaskan bahwa Kemnaker tidak pernah mengumumkan penunjukan Danantara sebagai pengelola dana tersebut. Informasi mengenai kewajiban perusahaan menyetorkan dana kepada lembaga itu dinyatakan tidak benar.
"Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon," ujar Indah Anggoro Putri.
Ketentuan mengenai Dana Cadangan Pesangon tercantum dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Namun, pelaksanaan ketentuan tersebut masih membutuhkan peraturan turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP).
Menurut Indah, penyusunan aturan pelaksanaan akan dimulai melalui penjaringan aspirasi atau konsultasi publik. Proses tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pengusaha, pekerja, buruh, dan pihak terkait lainnya.
Keterlibatan berbagai pihak diperlukan agar ketentuan yang disusun dapat mengakomodasi kepentingan pekerja sekaligus mempertimbangkan keberlangsungan kegiatan usaha.
"Pengaturan mengenai Dana Cadangan Pesangon perlu dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan. Kita ingin memastikan bahwa aturan pelaksanaannya disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha," jelas Indah Anggoro Putri.
Peraturan Pemerintah yang sedang dipersiapkan nantinya akan menjadi dasar pengaturan berbagai aspek teknis. Cakupannya meliputi mekanisme pengelolaan dana, tata kelola, sumber pendanaan, organisasi atau lembaga pengelola, hingga sistem pertanggungjawaban.
Seluruh aspek tersebut masih memerlukan pembahasan sebelum pemerintah menetapkan ketentuan secara resmi. Karena itu, belum ada dasar hukum untuk menyebut Danantara maupun Kemnaker sebagai lembaga pengelola Dana Cadangan Pesangon.
"Dengan demikian, berbagai informasi mengenai pihak yang akan mengelola dana tersebut, termasuk penyebutan Danantara maupun Kemnaker sebagai pengelola, belum memiliki dasar penetapan resmi dari Pemerintah," terang Indah Anggoro Putri.
Kemnaker juga mengingatkan pengusaha dan pekerja agar berhati-hati menyikapi informasi yang belum terverifikasi. Penyebaran informasi mengenai kebijakan tersebut perlu mengacu pada keterangan resmi pemerintah, terutama selama peraturan pelaksanaannya belum ditetapkan.
Indah menyatakan perkembangan kebijakan Dana Cadangan Pesangon akan diumumkan setelah melewati tahapan pembahasan, perumusan, dan penetapan peraturan pelaksanaan sesuai ketentuan perundang-undangan.
"Kemnaker berkomitmen memastikan setiap kebijakan ketenagakerjaan disusun secara transparan dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan pelindungan hak-hak pekerja/buruh serta keberlangsungan dunia usaha," pungkas Indah Anggoro Putri.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow