Kemenkeu Salurkan Rp159,8 Triliun untuk Pensiunan ASN dan TNI Polri
Pemerintah telah menyalurkan Rp159,8 triliun untuk membayar manfaat pensiun mantan aparatur negara di seluruh Indonesia hingga 31 Oktober 2026. Pembayaran tersebut mencakup pensiunan ASN, TNI, Polri, serta PNS daerah, menurut laporan Kementerian Keuangan yang dilansir dari Detik Finance.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan realisasi tersebut dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026). Anggaran yang telah dicairkan mencapai 90,2 persen dari total alokasi manfaat pensiun dalam APBN 2026 sebesar Rp177,1 triliun.
Suahasil menjelaskan bahwa penyaluran anggaran terbagi berdasarkan kelompok penerima. Sebanyak 36% dialokasikan untuk pensiunan PNS pusat serta mantan anggota TNI dan Polri, sedangkan 64% lainnya diberikan kepada pensiunan PNS daerah.
Dalam pemaparannya, Suahasil merinci cakupan pembayaran yang telah dilakukan pemerintah.
"Pembayaran pensiun telah kita belanjakan Rp159,8 triliun dan ini untuk membayari seluruh pensiunan ASN, TNI, Polri di seluruh Indonesia dan juga PNS daerah," ujar Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.
Ia juga menjelaskan bahwa pembagian anggaran tersebut memperlihatkan porsi pembayaran untuk setiap kelompok pensiunan.
"Kami mengeluarkan data ini untuk menunjukkan 36% dari pembayaran pensiun tersebut adalah untuk pegawai PNS pusat, TNI dan juga Polri. 64% dari pembayaran pensiun tersebut adalah membayari pensiunan PNS daerah," ujar Suahasil.
Realisasi pembayaran pensiun hingga Oktober 2026 mengalami peningkatan 3,3% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pada Oktober 2025, pemerintah mencatat pengeluaran manfaat pensiun sebesar Rp154,6 triliun.
Suahasil menegaskan pemerintah tetap menjalankan kewajiban pembayaran manfaat pensiun sesuai jadwal. Ia juga menyampaikan penghargaan kepada para ASN yang telah menyelesaikan masa pengabdian di pemerintahan.
"Saya ingin menggunakan kesempatan ini juga untuk menyampaikan terima kasih kepada seluruh ASN pensiunan yang telah bekerja membaktikan diri pada masa tugasnya kepada Republik Indonesia dan Kesejahteraan Masyarakat. Manfaat pensiunnya kita bayarkan tepat waktu," ujar Suahasil.
Selain pembayaran pensiun, Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.343,6 triliun hingga 31 Oktober 2026. Jumlah tersebut setara 74,4% dari pagu belanja pemerintah pusat dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp3.149,7 triliun.
Dalam komponen tersebut, belanja pegawai tercatat mencapai Rp320,4 triliun. Anggaran ini mencakup pembayaran gaji dan tunjangan ASN, dukungan terhadap program prioritas, penyesuaian tunjangan sejumlah kementerian dan lembaga, serta tunjangan profesi guru.
Suahasil menjelaskan bahwa pembayaran untuk guru non-PNS juga masuk dalam pencatatan belanja pegawai pemerintah pusat.
"Belanja pegawai sudah dibelanjakan Rp320,4 triliun dan ini termasuk pembayaran gaji, tunjangan ASN, mendukung berbagai macam program prioritas, penyesuaian tunjangan di beberapa kementerian dan lembaga, pembayaran TPG, tunjangan profesi guru untuk guru-guru non PNS juga dibayarkan dan dicatat di dalam account belanja pegawai ini," tandas Suahasil.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow