Menu
Close
Peradaban.id

Fakta Membentuk Peradaban

Kemenkeu Catat Belanja Bunga Utang Rp494 Triliun

Smallest Font
Largest Font

Realisasi belanja bunga utang pemerintah Indonesia mencapai sekitar Rp494 triliun hingga akhir Oktober 2026. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sebagian besar pembayaran tersebut berasal dari kewajiban dalam negeri, sementara pemerintah masih menyiapkan lima lelang surat berharga negara (SBN) untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan hingga penghujung tahun, dilansir dari Detik Finance.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Suminto, menjelaskan bahwa belanja bunga dalam negeri mencapai Rp458,4 triliun. Adapun pembayaran bunga utang luar negeri tercatat sebesar Rp35,6 triliun.

Dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026), Suminto menjelaskan bahwa pembayaran bunga yang didominasi kewajiban domestik turut mengalirkan likuiditas ke sektor keuangan.

"Artinya bahwa belanja bunga yang kita realisasikan itu terutama di dalam negeri dan tentu akan menambah likuiditas dalam sektor keuangan dan juga akan menjadi sumber daya bagi aktivitas ekonomi," ujar Suminto.

Selain menjelaskan realisasi pembayaran bunga, Suminto memaparkan rencana pemerintah untuk memenuhi sisa kebutuhan pembiayaan melalui penerbitan surat utang. Jadwal yang telah dipastikan mencakup dua lelang Surat Utang Negara (SUN) dan tiga lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

"Pemenuhan sisa kebutuhan pembiayaan sampai akhir tahun, yang sudah pasti dari sisi jadwal adalah kita masih punya lima kali lelang, dua kali SUN dan tiga kali SBSN," ujar Suminto.

Untuk penerbitan SBN ritel, pemerintah juga telah menetapkan Sukuk Tabungan seri ST017 sebagai produk terakhir yang ditawarkan sepanjang 2026. Masa penawarannya masih berlangsung hingga 2 Desember 2026.

"Penerbitan SBN ritel terakhir, Sukuk Tabungan ST017 yang saat ini masih dalam masa penawaran sampai nanti tanggal 2 Desember, itu yang sudah pasti," kata Suminto.

Di luar jadwal lelang yang telah ditetapkan, pemerintah belum menutup kemungkinan penerbitan surat utang tambahan. Keputusan tersebut akan mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan APBN, ketersediaan kas pemerintah, serta perkembangan pasar keuangan.

Suminto menyebut evaluasi juga mencakup kebutuhan likuiditas pada awal 2027. Pemerintah akan memanfaatkan fleksibilitas penerbitan SUN dengan mempertimbangkan kondisi pembiayaan dan kas lintas tahun.

"Tentu menuju akhir tahun kami akan melihat kebutuhan pembiayaan, kondisi kas tidak saja pada 2026 tapi juga awal dari 2027. Jadi kami memiliki fleksibilitas dalam SUN dengan mempertimbangkan berbagai hal yang tadi sudah saya sampaikan," pungkas Suminto.

Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed