Suahasil Sebut Pajak Masih Kurang Rp 514 Triliun
Kementerian Keuangan masih menghadapi kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp 514 triliun untuk mencapai proyeksi akhir 2026. Hingga Oktober, realisasi baru mencapai Rp 1.796,8 triliun atau 76,2% dari target APBN, sehingga Direktorat Jenderal Pajak harus mengoptimalkan penerimaan dalam dua bulan tersisa, menurut laporan Detik Finance.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, pemerintah memproyeksikan penerimaan pajak sepanjang 2026 sebesar Rp 2.310,8 triliun. Angka tersebut setara dengan sekitar 98% dari target APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp 2.357,7 triliun.
Dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026), Suahasil menyoroti besarnya pekerjaan yang harus diselesaikan oleh jajaran perpajakan.
"Mengumpulkan Rp 1.800 triliun bukan pekerjaan mudah dan masih ada Rp 514 triliun yang harus dikumpulkan oleh rekan-rekan pajak," ujar Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.
Ia menjelaskan bahwa tambahan penerimaan tersebut dibutuhkan untuk membiayai berbagai kebutuhan belanja negara. Karena itu, pemerintah mengharapkan dukungan masyarakat dan media dalam mendukung pengumpulan pajak.
"Rp 514 triliun itu digunakan untuk apa? Untuk belanja negara. Saya memohon dukungan seluruh masyarakat dan seluruh media agar kita dapat mengumpulkan penerimaan pajak karena dana tersebut juga akan digunakan untuk belanja negara," jelas Suahasil.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan bahwa pihaknya akan meningkatkan upaya pengumpulan pajak selama November dan Desember 2026. Sejumlah sektor ekonomi akan menjadi sumber penerimaan yang dioptimalkan.
Sektor yang menjadi perhatian meliputi perdagangan, industri pengolahan, jasa perusahaan, transportasi dan pergudangan, serta aktivitas ekonomi digital. DJP juga akan memantau pemenuhan kewajiban perpajakan dan tingkat kepatuhan wajib pajak.
Bimo menegaskan pengawasan juga diarahkan untuk menjaga kesetaraan perlakuan perpajakan antara sektor digital dan sektor ekonomi konvensional.
"Kami akan terus memantau kewajiban perpajakan dan kepatuhan wajib pajak, sekaligus memastikan kesetaraan perlakuan antara sektor ekonomi digital dan sektor konvensional non-digital," imbuh Bimo Wijayanto, Direktur Jenderal Pajak.
Untuk menjaga kepatuhan, DJP akan mengoptimalkan pengawasan pembayaran pajak masa, penegakan hukum, pemeriksaan, serta pengumpulan bukti permulaan penyelidikan dan penagihan. Penguatan pengawasan juga dilakukan melalui pemanfaatan data dari berbagai lembaga.
Data yang dihimpun mencakup informasi dari institusi pemerintahan, asosiasi pemerintah daerah, lembaga keuangan, perbankan, lembaga nonperbankan, serta institusi bisnis lainnya.
Bimo menyebut data pihak ketiga akan dimanfaatkan untuk mencocokkan informasi perpajakan yang tersimpan dalam sistem Coretax selama dua bulan terakhir 2026.
"Data dari sektor keuangan, perbankan maupun nonperbankan, serta informasi pihak ketiga yang dapat digunakan untuk menguji data dalam Coretax kami akan terus kami optimalkan selama dua bulan terakhir ini," imbuh Bimo.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow