Defisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026
Realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026 mencatat defisit Rp379,3 triliun hingga 31 Oktober 2026. Kementerian Keuangan melaporkan defisit tersebut setara 1,47 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), masih di bawah target tahunan sebesar 2,85 persen PDB.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan perkembangan tersebut dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (13/11/2026). Menurut Suahasil, posisi defisit masih sesuai dengan arah kebijakan fiskal pemerintah.
Belanja negara telah mencapai Rp2.997,2 triliun atau 78 persen dari pagu APBN 2026. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi tersebut meningkat 15,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, pendapatan negara terkumpul Rp2.618 triliun atau 83 persen dari target tahunan. Angka tersebut tumbuh 23,9 persen secara tahunan hingga akhir Oktober 2026.
Suahasil menegaskan posisi defisit masih berada dalam batas sasaran pemerintah.
"Defisit 1,47% dari PDB, ini sesuai dengan target defisit 2,85% dari PDB," ujar Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.
Dalam komponen pengeluaran, belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.343,6 triliun atau 74,4 persen dari target. Kementerian Keuangan mencatat realisasi ini tumbuh 24,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Belanja barang menyerap Rp543,3 triliun, termasuk Rp173,21 triliun untuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Adapun belanja pegawai mencapai Rp320,4 triliun untuk kebutuhan gaji dan tunjangan aparatur sipil negara, penyesuaian tunjangan sejumlah kementerian dan lembaga, serta tunjangan profesi guru non-ASN.
Realisasi belanja modal tercatat Rp248,6 triliun. Anggaran tersebut terutama digunakan untuk mendukung konektivitas dan ketahanan pangan, termasuk pembangunan jaringan irigasi serta pengadaan peralatan dan mesin.
Pemerintah juga mengalokasikan Rp124,9 triliun untuk bantuan sosial reguler, meningkat 6,5 persen secara tahunan. Pengeluaran ini mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan nontunai.
Selain itu, pembayaran pensiun pegawai negeri sipil (PNS), TNI, dan Polri mencapai Rp159,8 triliun. Realisasi subsidi serta kompensasi energi dan nonenergi tercatat Rp415,8 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat.
Di luar belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah (TKD) telah mencapai Rp653,2 triliun hingga Oktober 2026. Jumlah tersebut setara sekitar 90 persen dari pagu terbaru sebesar Rp726,3 triliun.
Suahasil memperkirakan penyerapan anggaran kementerian dan lembaga akan meningkat pada Desember 2026 karena pembayaran pekerjaan yang telah berjalan mulai diselesaikan. Ia menjelaskan bahwa percepatan tersebut berkaitan dengan penyelesaian kewajiban pembayaran atas kontrak yang sudah dilaksanakan.
Hingga 31 Oktober 2026, Kementerian Keuangan juga mencatat keseimbangan primer APBN masih positif, sementara defisit anggaran berada pada level 1,47 persen PDB.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow