Kemenkeu Kejar Kekurangan Pajak Rp 514 Triliun
Kementerian Keuangan masih menghadapi kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp 514 triliun untuk mencapai proyeksi akhir 2026. Hingga Oktober, penerimaan baru mencapai Rp 1.796,8 triliun atau 76,2% dari target APBN, sehingga Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus mengoptimalkan penerimaan dalam dua bulan terakhir tahun ini.
Angka tersebut disampaikan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026), dilansir dari Detik Finance. Pemerintah memproyeksikan penerimaan pajak sepanjang 2026 mencapai Rp 2.310,8 triliun.
Proyeksi tersebut setara sekitar 98% dari target APBN 2026 sebesar Rp 2.357,7 triliun. Dengan demikian, kekurangan Rp 514 triliun menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan belanja negara.
Suahasil mengakui pengumpulan penerimaan dalam jumlah tersebut membutuhkan upaya besar, mengingat realisasi hingga Oktober masih berada di bawah proyeksi akhir tahun.
"Bukan pekerjaan yang mudah mengumpulkan Rp 1.800 triliun dan masih ada Rp 514 triliun yang masih harus dikumpulkan oleh teman-teman pajak," ujar Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan.
Ia menjelaskan penerimaan pajak memiliki peran langsung dalam mendukung pengeluaran pemerintah. Kekurangan penerimaan tersebut perlu dikejar agar kebutuhan belanja negara tetap dapat dipenuhi.
"Rp 514 triliun dipakai buat apa? Untuk belanja negara. Saya mohon dukungan dari seluruh masyarakat, seluruh media untuk kita bisa mengumpulkan penerimaan pajak karena itu akan digunakan untuk belanja negara juga," jelas Suahasil.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan DJP akan meningkatkan upaya pengumpulan pajak selama November dan Desember 2026. Optimalisasi difokuskan pada sejumlah sektor ekonomi yang menjadi sumber utama penerimaan negara.
Sektor yang menjadi perhatian meliputi perdagangan, industri pengolahan, jasa perusahaan, transportasi dan pergudangan, serta aktivitas ekonomi digital. DJP juga akan mengawasi kepatuhan perpajakan untuk memastikan perlakuan yang setara antara pelaku usaha digital dan konvensional.
"Kita akan terus pantau kewajiban perpajakannya, kepatuhan wajib pajaknya, sekaligus memastikan level of playing field dengan sektor-sektor ekonomi yang masih konvensional non digital," ujar Bimo Wijayanto, Direktur Jenderal Pajak.
Pengawasan penerimaan akan dilakukan melalui pemantauan pembayaran pajak masa, tindakan penegakan hukum, pemeriksaan, bukti permulaan penyelidikan, serta penagihan. DJP juga memperkuat basis data perpajakan dengan memanfaatkan informasi dari berbagai lembaga pemerintah, asosiasi pemerintah daerah, dan institusi bisnis.
Selain itu, DJP akan mengoptimalkan data sektor keuangan, termasuk perbankan dan lembaga nonperbankan. Informasi dari pihak ketiga juga akan dimanfaatkan untuk menguji kesesuaian data yang tercatat dalam sistem Coretax.
"Data-data dari sektor keuangan, perbankan maupun non perbankan dan data-data dari pihak ketiga yang bisa kita gunakan untuk menguji data-data yang ada di Coretax kami, ini akan kami optimalkan terus selama dua bulan terakhir ini," ujar Bimo.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow