Ombudsman Soroti Lemahnya Kesiapan Pemda Hadapi Bencana
Keterlambatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), gempa, serta bencana alam lainnya menunjukkan lemahnya kesiapan pemerintah daerah (Pemda). Ombudsman RI menilai minimnya anggaran khusus dan persoalan birokrasi menjadi penyebab utama lambatnya respons pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak, sebagaimana dilansir dari Detik Finance. Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, mengungkapkan bahwa penanggulangan bencana belum menjadi prioritas dalam kebijakan penganggaran daerah.
Kondisi tersebut membuat sejumlah pemerintah daerah kesulitan menyediakan dana operasional ketika keadaan darurat terjadi. Dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (4/10/2026), Robert menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran bukan persoalan yang baru muncul. Menurutnya, alokasi dana kebencanaan sejak lama belum mendapatkan perhatian memadai dari pemerintah daerah.
Robert menyebut pemerintah daerah kerap membutuhkan waktu beberapa hari untuk mengumpulkan dana penanganan bencana. Mereka harus memeriksa ketersediaan anggaran dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebelum mengalihkannya untuk kebutuhan darurat.
"Pemda memang sangat terbatas dari sisi anggaran. Tapi kalau kita lihat historisnya, saya kira sebelum di-review atau di-monitoring di Pemda-Pemda, memang sudah sejak sangat lama Pemda tidak memprioritaskan alokasi anggaran kebencanaan," ujar Robert Na Endi Jaweng, anggota Ombudsman RI. Proses konsolidasi anggaran tersebut berdampak langsung terhadap kecepatan penanganan pada hari-hari pertama setelah bencana. Robert menilai pola penganggaran yang berlaku belum menempatkan kebutuhan kebencanaan sebagai prioritas utama.
"Umumnya Pemda membutuhkan waktu beberapa hari hanya untuk mengonsolidasi anggaran. Mereka harus menyisir anggaran dari OPD-OPD yang masih tersedia untuk kemudian dialokasikan ke penanganan bencana. Perilaku penganggaran kita memang belum menempatkan bencana sebagai prioritas utama," ujar Robert.
Persoalan kesiapan tersebut juga terlihat dari kecenderungan pemerintah daerah meminta penetapan status bencana nasional. Menurut Robert, langkah itu dapat membuat pemerintah pusat memberikan perhatian lebih besar sekaligus mengambil alih sebagian beban penanganan dan pendanaan.
"Jadi kenapa kemudian selalu muncul itu permintaan agar ketetapan ini menjadi bencana nasional, agar ketetapan ini menjadi perhatian nasional pemerintah. Karena memang ya Pemda sendiri tidak tidak cukup siap gitu," terang Robert. Ia menilai permintaan tersebut berkaitan dengan keterbatasan kemampuan daerah dalam mengelola tanggung jawab kebencanaan.
Namun, penetapan status nasional juga berpotensi menjadi cara untuk mengurangi beban anggaran dan administrasi yang harus ditanggung pemerintah daerah. "Jadi buat saya di satu sisi mungkin seruan itu masuk akal, tapi sisi lain sesungguhnya Pemda itu seperti mencari jalan lain agar tidak terbebani dengan berbagai alokasi secara anggaran maupun kepengurusan kebencanaan ketika bencana terjadi," ujar Robert.
Ombudsman mengingatkan bahwa sejumlah layanan dasar tetap menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pelayanan kesehatan melalui Puskesmas, penanganan pendidikan, dan penyediaan air bersih seharusnya dapat segera dijalankan tanpa harus menunggu instruksi maupun bantuan pemerintah pusat.
Robert menilai bencana yang terjadi memperlihatkan persoalan mendasar dalam kapasitas kelembagaan pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa gangguan pelayanan bukan semata-mata akibat peristiwa bencana, melainkan juga mencerminkan kelemahan sistem respons yang sudah ada. "Jadi apa yang terjadi baik di rencana gempa maupun rencana kebakaran itu buat saya momentum yang menunjukkan bahwa bencana itu tidak merusak sistem atau kapasitas respons kita.
Bencana mengungkapkan bahwa kapasitas sesungguhnya memang rusak di Pemerintah Daerah," jelasnya. Selain anggaran, Ombudsman menemukan persoalan dalam kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Berdasarkan hasil pemantauan, lembaga tersebut di sejumlah daerah masih belum memperoleh perhatian dan dukungan kelembagaan yang memadai.
Masalah lainnya adalah rangkap jabatan Kepala BPBD oleh pejabat dari instansi berbeda, seperti Asisten Sekda atau kepala dinas. Kondisi ini dinilai menghambat pelaksanaan koordinasi, mitigasi, dan pengorganisasian penanganan bencana secara optimal.
Temuan pemantauan awal di sembilan provinsi mendorong Ombudsman meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperketat evaluasi rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Perhatian khusus diminta diberikan terhadap kesiapan alokasi dana untuk menghadapi keadaan darurat. Robert menjelaskan bahwa evaluasi APBD berlangsung secara berjenjang, mulai dari pemerintah kabupaten dan kota hingga pemerintah provinsi, sebelum ditinjau Kemendagri. Karena itu, kementerian tersebut diminta memastikan kebutuhan penanggulangan bencana masuk dalam alokasi prioritas daerah.
"Proses ketika anggaran disusun itu kan pasti review-nya kan berjenjang tuh. Kabupaten/kota review di provinsi, lalu kemudian ke Kementerian Dalam Negeri. Nah kita minta Kementerian Dalam Negeri juga untuk lebih serius lagi dalam me-review anggaran untuk melihat beberapa alokasi prioritas termasuk bencana itu," tegas Robert.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow