BGN Aktifkan 953 Dapur MBG di 34 Provinsi
Perluasan layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) menjangkau 34 provinsi setelah Badan Gizi Nasional (BGN) mengaktifkan 953 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru pada Kamis (5/11/2026). Langkah ini ditargetkan mampu menjangkau sekitar 1,5 juta penerima manfaat, dengan mempertimbangkan kesiapan fasilitas dan kebutuhan masyarakat setempat, dilansir dari Detik Finance.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa penambahan dapur tidak hanya bertujuan memperluas cakupan program. Setiap unit juga harus memberikan manfaat sesuai kebutuhan masyarakat di wilayah operasionalnya.
Arum menyebut aktivasi dilakukan secara bertahap terhadap dapur yang telah terdaftar dalam portal mitra. BGN mengutamakan kesiapan operasional dan ketepatan sasaran sebelum memberikan izin kepada SPPG untuk mulai melayani masyarakat.
"Kami telah berjanji untuk mengaktivasi dapur yang telah terdaftar di portal mitra secara bertahap dan berhati-hati, dengan mengutamakan asas kebermanfaatan dan kebutuhan penerima manfaat," ujar Agustina Arumsari, Wakil Kepala BGN.
Menurut Arum, kelengkapan infrastruktur dan ketersediaan personel menjadi pertimbangan utama dalam proses tersebut. Setiap dapur harus mampu menjalankan produksi serta distribusi makanan berdasarkan ketentuan keamanan pangan.
"Dapur baru yang kami aktivasi adalah dapur yang dapat membuktikan kesiapannya, baik secara infrastruktur maupun personel, mampu melakukan produksi dan penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai tata kelola keamanan pangan," tambah Agustina Arumsari.
Sebelumnya, BGN telah mengaktifkan 1.460 SPPG di 32 provinsi pada Oktober lalu. Seluruh unit tersebut berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta wilayah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi.
Pada November, perluasan kembali dilakukan melalui pengoperasian 953 SPPG di 34 provinsi. BGN juga merencanakan aktivasi dapur baru dalam jumlah serupa pada pekan berikutnya.
Penentuan wilayah operasional mempertimbangkan kondisi gizi masyarakat, terutama daerah dengan angka stunting tinggi dan sangat tinggi serta kawasan 3T. Kelompok prioritas program mencakup ibu hamil, ibu menyusui, balita (3B), dan santri di lingkungan pesantren.
"Dapur-dapur ini kami arahkan ke daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi serta daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Prioritas penerima manfaat mencakup ibu hamil, ibu menyusui. Balita serta santri di lingkungan pesantren," jelas Agustina Arumsari.
Selain kesiapan produksi, setiap SPPG yang mulai beroperasi diwajibkan memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi. Salah satu ketentuan yang harus dipenuhi adalah kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk memastikan kelayakan lingkungan pengolahan makanan.
Arum juga mengingatkan calon mitra dan masyarakat agar mengikuti prosedur aktivasi melalui sistem resmi BGN. Menurutnya, proses tersebut tidak memerlukan pembayaran atau pemberian imbalan kepada pihak mana pun.
"Pembukaan SPPG berjalan lewat sistem. Tidak ada pihak yang berwenang mengatasnamakan BGN untuk meminta imbalan. Jika Bapak dan Ibu menemukannya, simpan buktinya dan laporkan kepada pihak berwajib," tegas Agustina Arumsari.
BGN melanjutkan aktivasi SPPG secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kesiapan masing-masing wilayah. Pembukaan unit tambahan dalam jumlah serupa dijadwalkan berlangsung pada pekan berikutnya.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow