Menu
Close
Peradaban.id

Fakta Membentuk Peradaban

Kebijakan Obligasi Daerah Dinilai Perlu Mempertimbangkan Kapasitas Fiskal

Smallest Font
Largest Font

Pemerintah pusat disarankan tidak menyaratkan utang sebagai solusi tunggal bagi daerah yang mengalami keterbatasan kas. Rencana Pemprov DKI Jakarta menerbitkan obligasi daerah sekitar Rp5 triliun untuk pembiayaan infrastruktur memicu sorotan terkait ketimpangan kapasitas fiskal antardaerah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa sebelumnya mengingatkan agar seluruh pemerintah daerah bersikap hati-hati dalam menarik utang. Langkah penerbitan obligasi dinilai memperluas ruang fiskal hanya bagi daerah bersumber daya ekonomi kuat seperti Jakarta, sementara daerah lain masih bergantung pada hak Dana Bagi Hasil (DBH) dan Transfer ke Daerah (TKD).

Kondisi kas daerah di luar Jakarta tercatat sangat beragam, di mana sebagian daerah mengalami kendala likuiditas untuk membayar kewajiban kontraktor hingga gaji pegawai. Penawaran skema pinjaman melalui lembaga seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan bunga sekitar 6 persen dinilai belum menyelesaikan akar masalah distribusi fiskal.

Kebijakan pemotongan TKD sebesar Rp226 triliun pada 2026 dinilai mempersempit ruang gerak 546 daerah otonom di Indonesia. Oleh karena itu, penguatan kapasitas daerah lemah melalui transfer dan pemerataan dinilai lebih krusial dibandingkan mendorong daerah untuk mencari pinjaman baru.

Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed