Gugatan Mobile Number Portability di Mahkamah Konstitusi
GUGATAN mengenai mobile number portability (MNP) kini bergulir di Mahkamah Konstitusi. Dalam Perkara Nomor 319/PUU-XXIV/2026, Pemohon pada intinya meminta agar pengguna telekomunikasi dapat mempertahankan nomor selulernya ketika berpindah operator.
Gagasan itu layak didukung. Namun, persoalan utamanya bukan terletak pada Undang-Undang Telekomunikasi yang menghalangi MNP. Persoalannya justru lebih sederhana: regulasi untuk melaksanakannya belum dibuat.
Di era digital, nomor seluler bukan lagi sekadar sarana menelepon atau mengirim pesan. Nomor terhubung dengan WhatsApp, rekening bank, OTP, autentikasi akun, layanan pemerintah, pekerjaan, dan berbagai transaksi digital.
Akibatnya, pelanggan yang ingin berpindah operator harus memperhitungkan ongkos sosial dan ekonomi karena mengganti nomor yang mungkin telah digunakan belasan tahun.
Di sinilah MNP relevan. Dengan Portabilitas Nomor Jaringan Bergerak Seluler/MNP, pelanggan dapat berpindah, misalnya dari Telkomsel ke Indosat atau XLSmart, ataupun sebaliknya, tanpa harus mengganti nomor pelanggan yang digunakan.
Nomor Tetap Dikelola Negara
MNP tidak berarti nomor menjadi milik pelanggan. Secara hukum, sumber daya penomoran tetap berada dalam sistem penomoran nasional yang dikelola pemerintah dan dialokasikan kepada penyelenggara jaringan. Yang berubah hanyalah jaringan yang melayani nomor individual tersebut.
Karena itu, awalan nomor nantinya tidak selalu menunjukkan operator yang sedang melayani pelanggan.
Nomor yang berasal dari alokasi suatu penyelenggara dapat tetap digunakan setelah pelanggan berpindah ke penyelenggara lain.
Informasi mengenai jaringan yang sedang melayani nomor tersebut dapat dikelola melalui Number Portability Database (NPDB), sehingga panggilan dan pesan dapat diarahkan ke jaringan yang benar.
Dari sisi hukum, fondasinya sebenarnya sudah tersedia. UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi mengatur kebebasan pengguna memilih jaringan pada Pasal 19, sistem penomoran pada Pasal 23 dan Pasal 24, serta interkoneksi antarjaringan pada Pasal 25. Tidak ada norma yang melarang MNP.
PP Nomor 46 Tahun 2021 juga memberikan ruang kepada Menteri untuk mengatur penggunaan penomoran mengikuti kebutuhan industri dan perkembangan teknologi.
Permen Kominfo Nomor 5 Tahun 2021 bahkan memungkinkan Menteri menetapkan perubahan jenis, format, atau peruntukan penomoran serta penomoran lain dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi, praktik negara lain, standar internasional, kebutuhan industri, dan kebutuhan masyarakat.
Sudah Direncanakan Sejak 2018
Yang lebih penting, Permen Kominfo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis (Fundamental Technical Plan/FTP) Telekomunikasi Nasional sebenarnya sudah mengenal number portability.
FTP menjelaskan bahwa pelanggan dapat berpindah penyelenggara dengan tetap menggunakan nomor yang sama.
Trafik ke nomor tersebut harus dapat diarahkan kembali kepada penyelenggara baru, sehingga diperlukan kerja sama teknis dan nonteknis antarpenyelenggara.
FTP bahkan menyatakan bahwa pelaksanaan number portability dilakukan secara bertahap dan diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri. Artinya, pekerjaan rumah regulasinya telah terlihat sejak 2018.
Karena itu, ketiadaan MNP di Indonesia lebih tepat disebut kesenjangan implementasi regulasi, bukan kekosongan undang-undang. Dasar kewenangannya sudah tersedia.
Yang belum hadir adalah Peraturan Menteri yang mengubah konsep tersebut menjadi mekanisme operasional bagi seluruh penyelenggara jaringan bergerak seluler.
Dalam konteks itu, gugatan di MK tetap bermanfaat karena membunyikan alarm kepada publik dan pemerintah. Namun, penerapan MNP sesungguhnya tidak perlu menunggu putusan MK.
Yang dibutuhkan pada akhirnya adalah pengaturan mengenai tata cara porting, interkoneksi dan routing, keamanan, biaya, pelindungan data, perlindungan konsumen, serta pengawasan.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow