DCA Indonesia dan Perancis: Implementasi Politik Bebas Aktif
DI TENGAH memanasnya tensi geopolitik kawasan Indo-Pasifik akibat persaingan hegemoni klasik antara Blok Barat dan Blok Timur, serta permasalahan batas wilayah di sekitar Laut Natuna Utara, Indonesia dihadapkan pada tantangan nyata untuk segera meremajakan doktrin dan kekuatan pertahanan nasionalnya.
Dalam lanskap yang kental dengan polarisasi antara Amerika Serikat dan Tiongkok, manuver Indonesia untuk meratifikasi Defence Cooperation Agreement (DCA) dengan Perancis mencerminkan implementasi prinsip politik luar negeri bebas aktif dengan mengedepankan pertimbangan taktis.
Pilihan untuk mendekat ke Perancis bukanlah hal yang baru bagi Kementerian Pertahanan.
Tentara Nasional Indonesia sudah mengoperasikan berbagai jenis Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) buatan Perancis, mulai dari radar pertahanan udara hingga artileri swagerak.
Paris, yang memiliki doktrin kedaulatan strategis khas Eropa dan kepentingan teritorial di kawasan Samudra Hindia dan Pasifik, tampil sebagai mitra alternatif yang ideal bagi Jakarta.
Baca Juga :
Perancis muncul sebagai kekuatan global dengan industri pertahanan yang matang dan mandiri serta tidak memaksakan pakta pertahanan mengikat ataupun mengorbankan independensi kedaulatan negara mitranya, namun bersedia memenuhi kebutuhan pengadaan Alpalhankam modern berdaya gentar tinggi.
Kemitraan diplomatik ini menjadi pilar penyeimbang di tengah keterbatasan ruang gerak diplomasi pertahanan Indonesia yang secara tegas tidak memihak ke kubu mana pun.
Melalui kesepahaman bersama terkait pentingnya tatanan maritim berbasis hukum, khususnya Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982), Jakarta dan Paris menemukan titik temu kepentingan bersama, yaitu menjaga stabilitas koridor navigasi internasional tanpa terseret ke dalam politik konfrontasi.
Buka ruang lebar negosiasi
Bagi Indonesia, kedekatan diplomatik ini membuka ruang negosiasi yang sangat lebar dalam pemenuhan kekuatan dan modernisasi sistem senjata, yaitu keterlibatan penuh industri dalam negeri, termasuk di dalamnya pengembangan kapasitas dan kapabilitas industri terkait.
Sejak ditanda-tanganinya dokumen kerja sama pertahanan kedua negara pada 28 Juni 2021 yang diratifikasi dalam bentuk Undang-Undang pada tahun 2024, Indonesia dan Perancis telah mengimplementasikannya dalam beberapa kontrak pengadaan alutsista, kerja sama pendidikan militer dan penguatan industri pertahanan terkait.
Dimulai dengan kontrak pengadaan 42 unit pesawat tempur omnirole, kerja sama pengadaan radar pertahanan udara GM400 antara Thales dan PT LEN, hingga kontrak kerja sama pembuatan 2 unit kapal selam Scorpène Evolved Full LiB di galangan PT PAL dengan Naval Group.
Presiden Prabowo Subianto melakukan prosesi penyiraman air kembang saat serah terima alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari Pemerintah kepada TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (18/5/2026). Pemerintah menambah alutsista baru yang terdiri dari enam pesawat MRCA Rafale, empat pesawat Falcon 8X, satu pesawat A-400M, Radar GCI GM403, Smart Weapon Hammer dan Missile Meteor guna memastikan keamanan seluruh wilayah Indonesia, baik udara, laut, maupun daratan. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/bar
Dalam rangka kewajiban pemenuhan Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan Offset (IDKLO) yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan dan peraturan turunannya, yang mewajibkan batas minimum kewajiban IDKLO sebesar 85 persen dari nilai kontrak, sudah selayaknya seluruh pengadaan yang terkait dengan perjanjian ini turut selaras dalam menjalankan aturan main yang ada.
Dominasi udara dan kemandirian industri dalam negeri
Kontrak pengadaan pesawat tempur omnirole Dassault Rafale F4 tercatat sebagai kontrak pengadaan militer terbesar semenjak era reformasi.
Dengan masifnya pembangunan kekuatan udara di kawasan, TNI Angkatan Udara dihadapkan pada sebuah tantangan untuk segera mengejar capability gap warisan Orde Baru yang membuat matra udara ini tertatih-tatih dalam menjaga kedaulatan udara nasional.
Pengadaan sistem senjata udara dengan jumlah terbatas seperti Sukhoi Su-27/30 dan hibah/retrofit armada F-16 eks USAF masih jauh dari kata cukup untuk menjawab tantangan di atas.
Dalam hal ini, pilihan dijatuhkan pada Dassault Rafale karena Perancis menawarkan kebebasan operasional penuh (operational sovereignty) tanpa ancaman embargo sepihak, sejalan dengan prinsip diplomasi bebas aktif Indonesia.
Di sisi lain, tingkat kesiapan operasional armada Rafale di masa depan sangat bergantung pada integrasi doktrin, kesiapan pangkalan udara, ketersediaan amunisi presisi modern, serta pelatihan terstruktur bagi penerbang tempur dan teknisi TNI AU.
Investasi armada pesawat tempur generasi 4.5 dengan teknologi mutakhir juga harus dibarengi dengan kemampuan pemeliharaan (maintenance & lifecycle support) yang berkelanjutan agar dapat dioperasikan dengan kesiapan tempur yang optimal.
Pengoperasian Rafale tidak boleh menjadikan Indonesia sekadar pengguna akhir (end-user), melainkan harus ditopang sepenuhnya oleh kapabilitas industri pertahanan lokal.
Oleh karena itu, sejalan dengan prinsip pemenuhan IDKLO sesuai amanat UU, Indonesia dan Perancis telah menyepakati dan menjalankan kegiatan alih teknologi dan offset, di antaranya:
- Peningkatan kapabilitas Tactical Data Link milik PT LEN Industri dengan pengintegrasian LCall
- Penyiapan PT Dirgantara Indonesia sebagai MRO untuk Rafale dan pemberian lisensi manufaktur untuk beberapa suku cadang dan komponen non-kritis, yang juga membuka peluang industri lokal untuk menjadi bagian dari rantai pasok global untuk Dassault
- Sertifikasi dan peningkatan satuan Koharmatau dalam pemeliharaan mesin Snecma M88
- Pembangunan full mission simulator di Landasan Udara (Lanud) yang menjadi homebase dari pesawat tempur ini.
Peperangan bawah air dan penguasaan teknologi
Manifestasi penguasaan teknologi dalam kerja sama Industri Pertahanan menemukan titik kulminasinya pada matra bawah laut.
Di balik penandatanganan kontrak senilai lebih dari 2 miliar dolar AS untuk program Scorpène Evolved Republic Indonesia (SRI), tersimpan potensi penguatan pertahanan yang dapat secara signifikan mengubah postur operasional TNI Angkatan Laut.
Pilihan Kementerian Pertahanan terhadap varian Scorpène Evolved dengan tenaga penggerak Full Lithium-Ion Battery (LiB) bukan hanya sekadar penambahan inventaris, melainkan sebuah lompatan penguasaan teknologi kemiliteran yang mendahului tren regional.
Keunggulan konfigurasi Full LiB terletak pada optimalisasi kebutuhan operasional yang memadukan kemampuan stealth, kecepatan bawah air, jangkauan tempur, ketahanan dan penyederhanaan logistik.
Pendekatan yang sebelumnya telah dibuktikan validitasnya oleh armada kapal selam Jepang memberikan Scorpène ketahanan waktu patroli di laut hingga 80 hari tanpa perlu bekal ulang di pangkalan.
Dengan waktu pengisian daya (recharging) yang jauh lebih singkat dan penurunan drastis pada rasio indiscretion rate, kapal selam ini mempertahankan profil siluman yang optimal, baik saat berpatroli senyap di perairan dangkal celah kepulauan maupun saat bermanuver pada kecepatan tinggi di palung laut dalam Samudra Hindia dan Laut Natuna Utara.
Kapasitas daya pukul platform ini semakin menegaskan kualitasnya dibandingkan kapal selam sejenis di kawasan.
Mengusung enam tabung peluncur 533 milimeter dengan daya angkut hingga 18 senjata star—kombinasi torpedo berat dan rudal anti-kapal—Scorpène Evolved tercatat sebagai kapal selam dengan muatan persenjataan cukup masif di kelasnya.
Keunggulan rancang bangun ini berakar langsung pada ekosistem industri pertahanan Perancis yang mandiri dan berdaulat penuh (full sovereignty), buah dari warisan teknologi penangkal nuklir (nuclear deterrence) yang diasah selama lebih dari 125 tahun oleh Naval Group.
Komponen kritis kapal disuplai langsung oleh rantai pasok kelas dunia tanpa intervensi pihak ketiga, seperti sensor sonar dan radar dari Thales, sistem navigasi inersia dari Exail, tiang optronik dari Safran, sel energi baterai lithium dari Saft, hingga persenjataan utama dari MBDA.
Kendati ekosistem ini sangat mandiri, sistem manajemen tempur kapal selam SUBTICS tetap bersifat modular dengan konsep open architecture, memungkinkan integrasi fleksibel dengan persenjataan yang telah dimiliki TNI AL seperti torpedo Black Shark.
Akan tetapi, nilai tawar paling krusial dari kerja sama ini bukanlah sekadar pengadaan perangkat keras, melainkan penguasaan konstruksi kapal selam secara utuh di dalam negeri. Keberhasilan transfer teknologi akan diuji langsung di fasilitas galangan PT PAL Indonesia di Surabaya, di mana seluruh perakitan kedua unit kapal selam akan dilakukan secara lokal.
Di bawah supervisi intensif puluhan pakar teknis Naval Group yang bermitra dengan pendirian anak usaha PT Naval Group Nusantara, lebih dari 400 insinyur dan teknisi lokal dilatih untuk menguasai standar fabrikasi kapal selam modern.
Capaian pemotongan baja pertama (steel-cutting) yang dituntaskan PT PAL hanya dalam kurun waktu singkat pasca-efektivitas kontrak menjadi bukti sahih akselerasi kapabilitas nasional.
Penguasaan teknik pengelasan lambung tekan (pressure hull), integrasi sistem propulsi mutakhir, hingga pemeliharaan mandiri sepanjang daur hidup kapal (in-service support) secara resmi mentransformasi peran Indonesia dari sekadar negara pemakai menjadi pemain industri maritim bawah laut dengan kapabilitas paling maju di Asia Tenggara.
Dengan terbukanya kesempatan penguasaan teknologi militer dengan Perancis dari sektor hulu hingga hilir, akan sangat menarik untuk bersama-sama kita awasi implementasinya.
Pelibatan seluruh lini industri pertahanan dalam negeri, baik dari sektor BUMN maupun swasta, sudah selayaknya ditekankan, tidak hanya sebagai upaya pemenuhan amanat Undang-Undang, tetapi juga sebagai wujud pembentukan ekosistem kemandirian industri dalam negeri untuk menjawab tantangan krisis geopolitik global.
Tentunya tanpa dukungan politik dan fiskal dari negara, perjanjian pertahanan yang telah dinegosiasikan dengan sangat baik ini dapat berakhir hanya sebagai ambisi, karena terbentur realitas yang tidak mendukung keberlangsungan dan pemanfaatan penuh dari setiap poin yang ada dalam kerangka kerja sama kedua negara.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow